Dimensi Penting Keluarnya Irak dari Bab VII Piagam PBB
Resolusi Dewan Keamanan PBB no.621 menyatakan bahwa Irak secara resmi telah keluar dari cakupan Bab VII Piagam PBB dengan memberikan kompensasi kepada individu, perusahaan, dan pemerintah Kuwait.
Dewan Keamanan PBB membentuk Komite Kompensasi setelah invasi rezim Saddam Hossein ke Kuwait pada tahun 1990, yang mengharuskan Irak membayar $ 52,4 miliar sebagai kompensasi kepada Kuwait. Setelah tiga dekade berlalu, Irak membayar jumlah penuh kompensasi ke Kuwait.
Resolusi Dewan Keamanan 2621, yang dikeluarkan Rabu pagi, 23 Februari 2022, menyatakan bahwa Irak telah memenuhi kewajibannya berdasarkan Resolusi 687 (1991) dan 692 (1991) untuk membayar kompensasi kepada semua pihak yang ditunjuk oleh Komite PBB, termasuk kerusakan lingkungan. Selanjutnya, negara ini tidak lagi diharuskan menyerahkan sebagaian dari pendapatan minyaknya sebagai kompensasi kepada Kuwait.
Masalah ini menunjukkan sejumlah dimensi penting.
Pertama, pemerintah Irak dapat menerima semua pendapatan minyaknya yang sebelumnya harus disetor sebagian untuk membayar kompensasi terhadap Kuwait. Resolusi 2621 menekankan bahwa Komite untuk Menindaklanjuti Kompensasi dan Dana akan dibubarkan dan semua dana akan dikembalikan ke Irak.
Pada Desember 2021, seorang penasihat senior Perdana Menteri Irak mengatakan, jika uang yang dibayarkan ke Kuwait dialokasikan untuk modal produktif di Irak selama 30 tahun, maka jumlah itu akan cukup untuk membangun jaringan listrik Irak.
Poin penting lainnya mengenai resolusi ini berkaitan dengan hilangnya dampak destruktif di bidang ekonomi dan politik dari kebijakan haus perang rezim Saddam melawan Kuwait.
Pada saat yang sama, yang tak kalah pentingnya mengenai biaya irasional dan agresif rezim Baath telah dibayar oleh rakyat Irak selama tiga dekade terakhir. Sebab, sebagian dari pendapatan minyak yang dapat digunakan untuk pembangunan nasional harus dibayarkan kepada para korban perang di Kuwait.
Dalam hal ini, Presiden Irak Barham Salih, menanggapi resolusi Dewan Keamanan PBB, mengatakan,"Seiring ditutupnya kasus kompensasi Irak ke Kuwait, kami meninggalkan babak mengerikan dari perang sia-sia rezim diktator dengan mengorbankan bangsa kita untuk membayarnya,".
Aspek penting lain dari resolusi Dewan Keamanan PBB, hal itu dapat mengarah pada perluasan hubungan Irak dengan negara-negara tetangga. Irak telah membangun kepercayaan dengan membayar kompensasi terhadap Kuwait. Oleh karena itu, Menteri Luar Negeri Irak Fouad Hussein menyampaikan harapan bahwa langkah bersejarah Irak ini akan memperkuat hubungan luar negeri dan regional negara itu.
Isu lainnya mengenai konsekuensi dari tindakan Irak untuk PBB. PBB menetapkan keharusan Irak membayar kompensasi kepada Kuwait pada tahun 1991 dan mengejar masalah ini dengan jaminan Dewan Keamanan sampai Irak membayar semua kompensasinya.
Resolusi Dewan Keamanan memberi wewenang kepada Komite Kompensasi PBB untuk mengumpulkan 5 persen dari pendapatan penjualan minyak Irak untuk dibayarkan kepada pemerintah, perusahaan, dan warga biasa selama tiga dekade, sehingga Irak membayar kompensasi sebesar $ 52,4 miliar.
Oleh karena itu, masalah ini juga merupakan keberhasilan PBB. Michael Gaffey, ketua Komite Kompensasi PBB, menyebut penutupan itu sebagai pencapaian bersejarah bagi PBB dan kasus pertama yang berhasil melunasi kompensasi penuh melalui PBB.(PH)
