Penyebab Koalisi Kabinet Bennett Terancam Bubar

Mundurnya Idit Silman dari koalisi Yamina yang berkuasa membawa kabinet Perdana Menteri Israel Naftali Bennett selangkah lebih dekat ke arah pembubaran.

Koalisi Yamina dibentuk sekitar 10 bulan lalu pada 13 Juni 2021, dengan keterlibatan delapan partai. Sebelum pengunduran diri Idit Silman, koalisi ini memegang 61 dari 120 kursi di Knesset, sedangkan 59 lainnya milik partai rivalnya atau Arab di luar koalisi yang berkuasa.

Keluarnya Silman dari koalisi dengan Bennett akan mengurangi kabinetnya dari 60, dan lawan berjumlah sama. Dalam kondisi demikian, kabinet Naftali Bennett dan Yair Lapid akan dapat menyetujui RUU mereka hanya melalui dukungan suara dari partai-partai di luar koalisi.

Berdasarkan perjanjian yang dibuat sebelumnya, Bennett akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Israel hingga Agustus 2023. Kemudian Yair Lapid, pemimpin partai Yesh Atid, akan menjadi Perdana Menteri Rezim Zionis hingga akhir periode legislatif. Tetapi, dalam situasi saat ini tidak ada prospek ke arah itu. Sebuah kesepakatan tidak dapat dibayangkan, dan kemungkinan Israel akan memasuki kembali terowongan gelap ketidakpastian politik yang menjadikan Lapid dan Bennett terperangkap dua tahun sebelum pembentukan sebuah koalisi pemerintah, dan menyaksikan pemilu lima kali dalam waktu kurang dari dua tahun.

Sekarang pertanyaannya adalah, faktor-faktor apa yang membuat pemerintahan koalisi Bennett dan Lapid yang rapuh selangkah lebih dekat dengan pembubaran dengan masa depan yang tidak pasti ?

Tampaknya, masalah ini tidak bisa dilepaskan dari peran Benjamin Netanyahu, pemimpin partai saingan Likud yang memengaruhi Idit Silman supaya meninggalkan koalisi Bennett, dan menawarinya jabatan Menteri Kesehatan di kabinet berikutnya. Selain itu, sebagaimana banyak politisi sayap kanan Israel lainnya, Silman tidak puas dengan kegagalan keamanan berulang di era pemerintahan Bennett.

Saat mengadakan pertemuan Sharm el-Sheikh, Aqaba, dan Negev, pemerintah Bennett berpura-pura bahwa pemerintahnya mencoba untuk menormalkan hubungan dengan beberapa negara Arab tanpa menyelesaikan masalah Palestina. Tetapi hanya dalam sepekan, terjadi tiga operasi perlawanan Palestina di Beersheba, Al-Khadira, dan Bnei Brak yang  menewaskan 11 orang Zionis dan melukai 19 lainnya.

Selama pertemuan-pertemuan ini, rezim Zionis mencoba untuk memperkenalkan dirinya sebagai pendukung bagi negara-negara mitranya dengan menggunakan proyek Iranofobia. Tetapi fakta terbaru setelah itu di dalam wilayah pendudukan sendiri menunjukkan bahwa Israel tidak dapat memberikan keamanan untuk dirinya sendiri, apalagi negara lain.

Pasalnya, ketiga operasi perlawanan Palestina ini terjadi di dalam Israel serta di luar kendali dan batas-batas keamanan rezim Zionis dan Otoritas Ramallah. Dalam interval waktu dan rata-rata sekali setiap dua hari terjadi operasi perlawanan Palestina yang membuat pasukan keamanan rezim Zionis berada dalam siaga penuh.

Di satu sisi, operasi-operasi perlawanan Palestina ini semakin mempererat persatuan dan solidaritas di antara orang-orang Palestina. Sedangkan di sisi lain, menyebabkan perpecahan di kalangan Zionis, dan pada akhirnya membuka jalan bagi runtuhnya pemerintahan koalisi Bennett dan Lapid yang rapuh.

Namun, ada kemungkinan lain yang menunjukkan masalah serius berkaitan dengan  praktik pejabat Israel di masa lalu yang ingin menutupi jejak hitamnya dengan menyalahkan pihak lain.  Dengan pembubaran pemerintah dan parlemen, rezim Zionis bersembunyi di balik kekosongan politik untuk sementara waktu demi kepentingannya.

Israel telah berulang kali menggunakan metode ini dalam menanggapi pembicaraan damai dengan mendorong penundaan perpanjangan dan akhirnya kegagalan pembicaraan damai. Kini, mereka ingin menggunakan metode yang sama terhadap pembicaraan JCPOA, dengan rekam jejak semua sabotase dan penentangan keras sebelumnya. Pembicaraan Wina mengenai pemulihan JCPOA dihambat supaya gagal dengan menciptakan kekosongan politik di dalam Israel, sambil menciptakan hambatan baru bagi pemerintah Biden. Oleh karena itu, jika pemerintah Biden ingin menghidupkan kembali JCPOA, ia akan melakukan yang terbaik untuk mencegah runtuhnya pemerintahan koalisi Lapid dan Bennett saat ini.(PH)