Reaksi PBB terhadap Pelanggaran HAM Rezim Al Khalifa

PBB menilai keputusan rezim Al Khalifa mencabut kewarganegaraan pemimpin Syiah Bahrain, Sheikh Isa Qassim sebagai aksi yang tidak bisa dibenarkan.

Ravina Shamdasani, juru bicara kantor hak asasi manusia PBB dalam sidang di Jenewa hari Selasa (21/6) mengatakan, Tindakan pencabutan kewarganegaraan yang dilakukan tanpa proses hukum terhadap ulama terkemuka Bahrain, Sheikh Isa Qassim, tidak bisa dibenarkan, dan termasuk keputusan yang terang-terangan melanggar hak dan keliru.

Kementerian dalam negeri Bahrain baru-baru ini mencabut kewarganegaraan Sheikh Isa Qassim sebagai bagian dari represi rezim Al Khalifa memberangus protes damai rakyat negara Arab itu.

Sontak, keputusan tersebut memicu reaksi dari berbagai kalangan. Gelombang protes tidak hanya terjadi di Bahrain saja, tapi juga terjadi di tingkat regional dan internasional.

Institusi dan tokoh internasional, termasuk komisaris tinggi HAM PBB berulangkali menegaskan bahwa keputusan rezim Al Khalifa mencabut kewarganegaraan rakyatnya sendiri sebagai tindakan lalim dan dilarang aturan internasional.

Tindakan rezim Al Khalifa mencabut kewarganegaraan rakyatnya bertentangan dengan piagam HAM PBB. Pasal 15 piagam HAM PBB menyatakan setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan. Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan ini, pencabutan kewarganegaraan Sheikh Isa Qassim oleh kementerian dalam negeri Bahrain termasuk pelanggaran HAM.

Sejak Februari 2011 lalu hingga kini, Bahrain dilanda protes rakyat yang menuntut hak legal mereka. Tapi, aksi damai rakyat Bahrain dibalas dengan tindakan represif rezim Al Khalifa. Para aktivis HAM dan politisi ditangkap serta dijebloskan ke dalam penjara. Berbagai laporan menunjukkan kondisi pelanggaran HAM di Bahrain kian hari semakin mengkhawatirkan.

Tidak hanya itu, rezim Al Khalifa juga menggunakan berbagai cara untuk memberangus protes damai rakyat Bahrain, termasuk dengan mencabut kewarganegaraan mereka.

Pemerintah Manama menghilangkan hak warganya untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berpolitik, bahkan yang paling mendasar mengusir mereka melalui pencabutan kewarganegaraan.

Selain Sheikh Isa Qassim, sejumlah aktivis juga dikenai pencabutan kewarganegaraan mereka gara-gara memprotes sepak terjang lalim rezim Al Khalifa terhadap rakyat Bahrain.

Sejatinya, keputusan terbaru rezim Al Khalifa terhadap Sheikh Isa Qassim menambah deretan daftar hitam kejahatan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa Bahrain terhadap rakyat negara Arab itu. (PH)