Di Balik Konflik Kabinet Ekstrem Netanyahu vs Militer Israel

Ratusan perwira intelijen rezim Zionis memperingatkan bahwa mereka tidak akan bertugas lagi, jika rencana kabinet Netanyahu untuk mengubah aturan yudisial Israel disetujui.

Perwira cadangan unit 8200 mengumumkan sikap tegas mereka dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Perang, Yoav Galant; Kepala Staf Umum Angkatan Darat, Herzi Halevi; dan Kepala Departemen Intelijen Militer Israel, Aharon Haliva, dengan mengungkapkan, "Kami menyaksikan tanda-tanda yang mengkhawatirkan tentang peringatan bahaya nyata untuk keamanan Israel,".

Dalam surat ini disebutkan bahwa keprihatinan para perwira tersebut terkait dengan disintegrasi kohesi sosial, rusaknya ekonomi, stabilitas dan citra rezim Zionis di dunia dan kerusakan independensi peradilan. Mereka juga menilai kerusakan ini berada pada titik yang mungkin tidak dapat diperbaiki.

Pekan lalu, lebih dari seratus perwira cadangan pasukan khusus rezim Zionis menandatangani petisi dan memperingatkan bahwa mereka tidak akan bertugas untuk militer Israel, jika rencana untuk mereformasi sistem peradilan disetujui.

Dengan berlalunya waktu, kesenjangan antara berbagai elemen rezim Zionis dan pemerintahan ultra-ekstrem Netanyahu semakin melebar, dan oposisi terhadap pemerintahan Netanyahu di kalangan tentara mengambil dimensi besar setiap hari.

Sejak pembentukan kabinet baru Netanyahu dengan kehadiran partai dan tokoh ultra-ekstrimis seperti Itamar ben Gvir, yang menjabat sebagai menteri keamanan dalam negeri, dan Bezalel Smotrich selaku menteri Keuangan, implementasi kebijakan yang diumumkan oleh dua tokoh ekstrem kabinet Netanyahu ini akan meningkatkan dan memperluas tantangan internal tentara di Tepi Barat, dan membuatnya mengabaikan ancaman asing.

Posisi Ben Gvir sebagai Menteri Keamanan Dalam Negeri Rezim Zionis meningkatkan cakupan otoritas polisi di Tepi Barat. Pada saat yang sama mulai membentuk pasukan paralel dengan kehadiran milisi relawan ekstremis, yang dilakukan sambil mempersenjatai lebih banyak pemukim Zionis. Sementara itu, Bezalel Smotrich dari Kementerian Keuangan telah memfasilitasi dan mempercepat penyediaan dana yang diminta oleh Ben Gvir untuk pelaksanaan rencana keamanannya dan pembangunan permukiman baru Yahudi.

Pengejaran kebijakan oleh dua pemimpin partai ekstrem Zionis ini dan partai-partai lain yang tergabung dalam kabinet Netanyahu telah menyebabkan tentara mempertanyakan posisinya apakah dapat memainkan peran sebagai simbol persatuan seperti di masa lalu. Kekhawatiran militer Israel tidak hanya terbatas pada kasus-kasus ini saja. Sebab, tentara, seperti oposisi mengkhawatirkan penerapan apa yang ditafsirkan Netanyahu sebagai reformasi peradilan dapat menjadi tantangan lebih besar bagi keamanan rezim Zionis, yang mempersulit kerja tentara Israel.

Perbedaan besar dalam masalah ini yang begitu dalam dan luas menimbulkan kekhawatiran sangat besar di media dan lingkaran politik Zionis mengenai apakah pemerintah Israel saat ini akan mengalami nasib yang sama seperti pemerintah Yahudi sebelumnya yang hancur sebelum mencapai usia 80 tahun.

Dari perspektif ini, selama beberapa minggu terakhir, Presiden Rezim Zionis, Isaac Herzog telah berulang kali memperingatkan konsekuensi dari perselisihan internal yang terus berlanjut. Padahal, apa yang diartikan sebagai reformasi peradilan sebenarnya semacam kompromi antara Netanyahu dan partai-partai dan tokoh-tokoh ekstremis pembentuk kabinet baru, yang bertujuan untuk membebaskan Netanyahu dari tuntutan dalam kasus-kasus hukum yang melilitnya. Dari aspek ini, Netanyahu akan terus melanjutkan langkahnya demi mengamankan kepentingan pribadinya. Bahkan jika kegigihan dalam hal ini mengarah pada perang saudara dan mengakhiri kehidupan Israel.

Dari sudut pandang ini, dapat dipahami keprihatinan tentara Israel terhadap konsekuensi dari apa yang ditafsirkan sebagai pelaksanaan reformasi peradilan. Bahkan militer rezim Zionis, seperti pihak oposisi lainnya, khawatir tidak ada lagi yang harus dilindungi oleh tentara, karena Israel telah porak-poranda.(PH)