Kebungkaman Menlu Prancis soal Kejahatan Israel di Gaza

Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna dalam kelanjutan sikap pengobaran tensi pejabat Barat dengan bungkam soal kejahatan Israel di Gaza, mengklaim bahwa Republik Islam Iran harus menghentikan aksi-aksinya yang merusak stabilitas kawasan.

Catherine Colonna usai kontak telepon dengan sejawatnya dari Iran, Hossein Amir-Abdollahian di akun medsos X menulis, pesan sangat jelas telah disampaikan kepada sejawatnya dari Iran; Bahaya api di kawasan belum pernah seberat saat ini; Iran dan kelompok proksinya harus segera menghentikan aksi-aksinya yang merusak stabilitas kawasan.

Klaim dan proyeksi menlu Prancis dirilis ketika Amir-Abdollahian dalam kontak telepon tersebut menekankan dihentikannya genosida rezim Zionis di Jalur Gaza.

Ini bukan pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir para pejabat Barat tanpa mengisyaratkan upaya dan dukungan Iran untuk menghentikan perang di Gaza, menggulirkan klaim palsunya untuk menipu opini publik.

Sejak meletusnya operasi Badai al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 hingga hari ini, justru Amerika Serikat dan negara-negara Barat mitra Gedung Putih yang menghalangi perdamaian dan penerapan ketenangan di Gaza dengan dukungan nyata mereka kepada Israel.

Amerika, bersama dengan Inggris, adalah salah satu negara yang selalu memberikan suara menentang resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menerapkan gencatan senjata di Gaza, dan bertentangan dengan klaim palsu Menteri Luar Negeri Prancis, justru pemerintah Republik Islam Iran yang menekankan perlunya menerapkan gencatan senjata di Gaza.

Pemerintah Prancis, baik sekarang maupun beberapa tahun terakhir, selalu menjadi salah satu pendukung utama rezim Zionis dan mendukung Zionis secara finansial dan senjata.

Prancis, Amerika, dan Inggris Raya, sebagai negara yang mempunyai hak “veto” di Dewan Keamanan PBB, tidak pernah siap mengambil tindakan untuk membela rakyat Palestina yang tertindas dan menghentikan pengobaran perang dan kejahatan rezim Zionis di wilayah pendudukan.

Sebaliknya para pejabat Barat dalam retorikanya dengan terang-terangan mengambil sikap menentang legalitas perlawanan rakyat Palestina.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron sebelumnya seraya mengakui kekuatan faksi muqawama Palestina mengklaim, pemusnahan Hamas akan memakan waktu 10 tahun.

Sikap pejabat Barat dalam beberapa hari terakhir menunjukkan pengakuan mereka akan kekuatan faksi muqawama dan pemuda Palestina yang membuat lengah rezim Zionis dan pendukung Baratnya melalui operasi dan kehadiran efektif mereka, dan para pendukung Zionis terpaksa mengakui perhitungan kelirunya dalam mengevaluasi kemampuan faksi-faksi muqawama.

Statemen menlu Prancis juga dapat disebut sebagai upaya untuk menipu opini publik dunia demi menjustifikasi dampak negatif intervensi AS dan pemerinta Barat di Asia Barat.

Para pakar dan analis independen Barat senantiasa menekankan hal ini bahwa solusi utama penerapan stabilitas dan ketenangan di kawasan adalah Amerika dan sekutunya menghentikan intervensi mereka di urusan kawasan serta mengakhiri dukungan senjata dan finansial mereka kepada rezim Zionis Israel. (MF)