PFLP: Inggris Bertanggung Jawab atas Pendudukan Palestina

Pars Today - Pada peringatan Deklarasi Balfour, Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina mengeluarkan pernyataan yang menekankan tanggung jawab historis Inggris atas konsekuensi dokumen ini.

Pembentukan rezim palsu Israel palsu di wilayah Palestina disahkan oleh Deklarasi Balfour, yang dikeluarkan pada 2 November 1917 oleh Arthur James Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, kepada Baron Walter Rothschild, pemimpin komunitas Yahudi di negara itu.

Menurut laporan JYC, Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) menekankan tanggung jawab historis, hukum, dan moral Inggris atas dokumen ini dan konsekuensinya yang menyedihkan dengan mengeluarkan pernyataan pada peringatan Deklarasi Balfour.

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa hakikat konflik di Palestina adalah konfrontasi eksistensial antara bangsa Arab di satu sisi dan proyek Zionis serta Israel di sisi lain.

Gerakan Palestina ini menyebut perlawanan terhadap pendudukan sebagai hak yang sah dan pilihan nasional bagi bangsa yang sedang berada di jalur perjuangan pembebasan. Di bagian lain pernyataan tersebut, isu tahanan Palestina digambarkan sebagai "luka yang menganga dan bernanah di hati bangsa Palestina", dan ditegaskan bahwa pihak perlawanan menganggap kasus ini sebagai isu nasional dan sensitif yang tidak dapat diabaikan atau dinegosiasikan.

Sehubungan dengan hal ini, Saleh Abd El Jawad, seorang sejarawan Palestina dan profesor ilmu politik di Universitas Birzeit mengatakan dalam sebuah wawancara dengan televisi Al-Alam bahwa Deklarasi Balfour tidak memuat kata "negara". Deklarasi Balfour bahkan bukan sebuah deklarasi, melainkan kalimat berisikan 67 kata yang dianggap sebagai deklarasi selama bertahun-tahun.

Ia menambahkan, "Selama Perang Dunia I, Inggris membutuhkan kekuatan ekonomi, keuangan, dan militer Amerika untuk mengakhiri perang. Tentu saja, kunci intervensi ini adalah uang dari orang-orang Yahudi yang mengendalikan Amerika, dan inilah awal intervensi Inggris dan Amerika dalam imigrasi orang-orang Yahudi ke Palestina dan pembentukan rezim Zionis di tahun-tahun berikutnya."

Sejarawan Palestina dan profesor ilmu politik di Universitas Birzeit menekankan, Salah satu alasan migrasi Yahudi ke Palestina adalah karena Lord Balfour tidak ingin orang Yahudi pergi ke Inggris dan menetap di sana, sehingga ia mengeluarkan deklarasi ini untuk pergi ke tempat yang jauh, yang akhirnya dipilih sebagai Palestina.

Menurut Abd El Jawad, alasan lainnya adalah ketika Sultan Ottoman Muhammad Ali mencoba mendirikan negara Islam Arab baru untuk menggantikan Kekaisaran Ottoman yang lama dan sakit, Perdana Menteri Inggris saat itu, Lord Palmerston, juga berpikir untuk mendirikan tempat di Asia Barat yang akan mendukung Barat kolonial dan sekaligus menjadi penghubung antara benua Asia dan Afrika, dan orang-orang Yahudi adalah orang-orang terbaik untuk mendirikan negara semacam itu, yang lama kemudian mengarah pada pembentukan rezim Zionis.

"Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa benturan kepentingan kolonial Inggris dengan kapitalisme global Yahudi menyebabkan terciptanya gerakan Zionis dan akhirnya pembentukan rezim Israel di Palestina," pungkasnya.(sl)