Apa Masalah Yang Dibuat Kaum Yahudi Haredi di Wilayah Pendudukan?

Pars Today - Wilayah Pendudukan kembali menyaksikan protes Haredi. Demonstrasi yang telah mengungkap jurang pemisah yang dalam antara kelompok agama ini dan struktur politik Israel.

Menurut laporan Pars Today, pemicu protes Haredi di Wilayah Pendudukan adalah keputusan Mahkamah Agung dan tekanan politik untuk menghapuskan pengecualian ekstensif bagi kaum Haredi dari dinas militer. Sesuatu yang dianggap oleh kalangan sekuler sebagai "kebutuhan untuk kesetaraan dalam hal keamanan" dan oleh kaum Haredi sebagai "serangan langsung terhadap cara hidup keagamaan".

Namun, protes Haredi baru-baru ini bukan sekadar reaksi terhadap penghapusan pengecualian militer, melainkan cerminan jurang pemisah historis dan struktural antara sistem keagamaan dan sistem politik Israel.

Jurang pemisah ini telah ada sejak berdirinya rezim palsu Zionis Israel dan kini telah mencapai titik kritis akibat tekanan keamanan, perubahan demografis, dan krisis ekonomi. Setelah pembentukan Israel, kaum Haredi menerima hak istimewa yang besar (pengecualian militer, anggaran pendidikan) meskipun populasi mereka kecil. Hak-hak istimewa ini telah menjadi fokus utama di Wilayah Pendudukan dan dalam konflik politik.

Secara sosial, kaum Haredi tinggal di komunitas yang terjaga keamanannya, dengan media dan sekolah mereka sendiri. Secara ekonomi, partisipasi laki-laki di pasar tenaga kerja rendah, dan perempuan menanggung beban utama menafkahi keluarga mereka. Situasi ini telah menyebabkan ketergantungan pada subsidi pemerintah. Angka kelahiran yang tinggi telah menyebabkan pertumbuhan pesat populasi Haredi. Mereka sekarang mencakup sekitar 13% dari populasi Israel, dan diproyeksikan menjadi blok populasi Yahudi terbesar pada pertengahan abad ini.

Tren ini telah menimbulkan kekhawatiran serius tentang masa depan ekonomi dan politik Israel, karena populasi yang besar tetapi tidak terampil dapat memberikan tekanan berat pada perekonomian. Militer adalah pilar keamanan Israel. Pengecualian bagi kaum Haredi dipandang oleh kaum sekuler sebagai ancaman terhadap kesetaraan sosial. Pada gilirannya, kaum Haredi memandang militer sebagai ancaman bagi keyakinan mereka.

Partai-partai Haredi, yang berfokus pada kepentingan internal komunitas mereka, telah menjadi pemain kunci dalam koalisi politik. Tanpa dukungan mereka, kabinet sayap kanan sulit dibentuk.

Secara militer, tentara Israel menghadapi kekurangan sekitar 12.000 tentara, dan tekanan perang baru-baru ini di Gaza dan Lebanon telah memperburuk kebutuhan ini. Masyarakat sekuler Israel menganggap pengecualian bagi kaum Haredi diskriminatif karena anak-anak mereka terbunuh dalam perang, sementara kaum Haredi dibebaskan dari tanggung jawab ini.

Partai-partai oposisi di kabinet juga sepakat tentang perlunya wajib militer bagi kaum Haredi, dan menjadikan isu ini sebagai salah satu poros utama konflik politik di Knesset.

Kabinet Israel kini terjebak di antara dua tekanan: tentara dan masyarakat sekuler yang menginginkan diakhirinya pengecualian, sementara di sisi lain, partai-partai Haredi yang religius sangat penting bagi kelangsungan kabinet sayap kanan.

Pemerintah sayap kanan membutuhkan dukungan partai-partai keagamaan untuk bertahan hidup, tetapi tekanan dari militer dan opini publik untuk mengakhiri hak istimewa khusus kaum Haredi semakin meningkat dari hari ke hari.

Krisis ini telah mencapai tahap yang mustahil untuk disembunyikan.

Kesimpulannya, harus dikatakan bahwa Haredi saat ini bukan sekadar komunitas religius. Mereka telah menjadi kekuatan politik dan demografis yang menentukan. Kombinasi unik mereka (kekuatan politik yang tinggi, partisipasi ekonomi yang terbatas, populasi yang terus bertambah) menghadapkan masa depan Israel dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar.

Akankah sistem politik mampu mengintegrasikan komunitas ini?

Atau akankah kesenjangan agama-sekuler menjadi krisis struktural yang mengancam fondasi rezim pendudukan?(sl)