Anggota Parlemen Irak: Tolak Hegemoni AS atas Keputusan Politik Kami

Pars Today - Seorang anggota parlemen Irak menegaskan penolakannya terhadap intervensi Amerika Serikat dalam urusan politik negerinya, seraya menyatakan bahwa Washington secara terang-terangan terus mencampuri proses politik Irak.

Melansir Pars Today dari IRNA, 24 Mei 2026, Miqdad Al-Khafaji, anggota parlemen Irak, menyoroti campur tangan terbuka AS dalam urusan politik negaranya, khususnya dalam pemilihan menteri, dan menyatakan bahwa Irak masih berada di bawah pendudukan Amerika di berbagai tingkatan.

"Amerika Serikat secara jelas dan terbuka, melanjutkan intervensi militer dan berkelanjutan mereka dalam urusan domestik Irak, kini berupaya mencampuri proses politik negara ini."

Menurutnya, "Amerika Serikat secara jelas dan terbuka mencampuri urusan domestik Irak, khususnya dalam proses politik. Irak saat ini menderita pendudukan parsial oleh Washington, tidak hanya secara militer, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan politik."

"Terdapat tekanan serius Amerika terhadap tokoh-tokoh berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik. Tekanan ini menyasar baik kelompok Syiah maupun Sunni, dan secara langsung terkait dengan mekanisme pemilihan individu yang akan menduduki jabatan menteri di masa depan, yang mengungkap adanya 'veto Amerika' terhadap sejumlah figur dan blok politik," tegasnya.

Miqdad Al-Khafaji menambahkan, "Intervensi dan hegemoni asing seperti ini sama sekali tidak dapat diterima oleh anggota parlemen Irak. Demi menjaga kedaulatan nasional, segala bentuk campur tangan asing—baik dari Amerika maupun negara lain—dalam urusan politik atau sektor lainnya akan ditolak secara tegas oleh parlemen."

"Pernyataan al-Khafaji ini mencerminkan ketegangan klasik dalam politik pascakonflik: bagaimana negara yang 'dibebaskan' oleh kekuatan asing kemudian berjuang merebut kembali kedaulatan politiknya. Frasa 'pendudukan parsial' bukan sekadar retorika, ia menggambarkan realitas di mana kehadiran militer, tekanan ekonomi, dan intervensi politik saling berkelindan. Ini adalah pengingat bahwa kedaulatan bukan hanya soal bendera dan perbatasan, tapi juga tentang siapa yang berhak menentukan siapa yang memimpin."(Sail)