Dolar-dolar Minyak Saudi, Pedang Penebas HAM

Dolar-dolar minyak Arab Saudi dan politisasi Hak Asasi Manusia, telah menyebabkan nyawa rakyat tidak berdosa Yaman menjadi sesuatu yang tidak berharga di dalam kamus para pengklaim HAM dunia.

Sekitar 10 ribu warga tidak berdosa Yaman sejak 17 bulan lalu, di hadapan mata masyarakat internasional khususnya PBB dan para pengklaim HAM, telah menjadi korban nafsu perang Saudi. Semua tahu, Yaman sejak 26 Maret 2015 menjadi pameran kejahatan anti-kemanusiaan, akan tetapi bayangan untuk mendapatkan keuntungan yang menggiurkan bagi para pengklaim pembela HAM telah menyingkirkan upaya-upaya penegakan HAM terhadap rezim Al Saud, dalam hubungan Barat dengan Saudi.

Suntikan dana Riyadh untuk negara-negara Eropa dan terus beroperasinya mesin-mesin perusahaan pembuat senjata menggambarkan bahwa HAM adalah hak prerogatif rezim Al Saud. Dari sudut pandang Saudi, asupan gizi Eropa lewat dolar-dolar Riyadh telah memberikan wewenang kepada negara itu untuk menginjak-injak HAM.

Pembelaan Boris Johnson, Menteri Luar Negeri Inggris di hadapan anggota Parlemen negara itu terkait penjualan senjata ke Saudi, adalah bukti jelas penyembelihan HAM demi menyelaraskan kebijakan politik dan ekonomi Eropa dengan rezim Saudi.

Di hadapan anggota Parlemen Inggris, Johnson yang berbicara soal penjualan senjata ke Saudi, menjelaskan tentang definisi HAM menurut perspektif London. Ia mengatakan, pemboman Yaman, bukan termasuk pelanggaran tegas atas aturan HAM internasional.

Inggris bersama Amerika Serikat pada tahun 2003 melancarkan perang Irak dan bersama Amerika pula menduduki Afghanistan pada tahun 2001, jelas negara itu memiliki rekam jejak yang buruk dalam penegakan HAM, hal itu ditambah dengan dukungannya terhadap rezim Al Saud.

Johnson menjelaskan, laporan Riyadh soal tuduhan-tuduhan yang terkait dengan delapan kasus pemboman terhadap warga sipil Yaman, tidak membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran aturan HAM yang bisa menghentikan Inggris menjual senjatanya ke Saudi.

Pada saat yang sama, Komisi urusan Ekspor Senjata, Parlemen Inggris dijadwalkan akan membahas pelarangan penjualan senjata ke Saudi pada hari Rabu mendatang. 

Sebelumnya, Parlemen Eropa menuntut penghentian ekspor senjata ke Saudi karena pelanggaran HAM luas yang dilakukan negara itu di Yaman. Inggris sejak awal agresi militer Saudi ke Yaman adalah negara yang paling banyak menjual senjata ke Saudi, selain juga melatih pasukan negara itu. 17 bulan lalu pemerintah Inggris mengeluarkan ijin penjualan senjata ke Saudi senilai tiga milyar pound.

Menurut data resmi kampanye perang melawan penjualan senjata, Saudi adalah pembeli terbesar senjata Inggris dan sejak tahun 2010 memborong peralatan perang senilai 6,7 juta pound dari pemerintah London.

Predikat pembeli senjata terbesar dari Inggris merupakan catatan hitam HAM Saudi dalam perang Yaman yang akan selalu melekat dalam benak masyarakat dunia dan mengiris rasa kemanusiaan seluruh umat manusia.

Pembelaan Menlu Inggris atas penjualan senjata negara itu ke Saudi dan pengalaman protes yang dilakukan PBB terhadap Riyadh, telah memperjelas batas-batas penegakan HAM terkait rezim Al Saud. Kecaman terhadap Saudi dalam masalah HAM adalah garis merah rezim Al Saud.

Pengalaman protes yang dilakukan PBB terhadap Saudi dan pencantuman nama negara itu dalam daftar hitam pelanggar hak anak dan ancaman Riyadh untuk memutus sumbangannya ke PBB jika namanya tidak dikeluarkan dari daftar itu, adalah landasan pandangan HAM Barat terhadap Saudi.

Dolar-dolar minyak Saudi layaknya pedang Damocles (The Sword of Damocles) yang terhunus untuk melawan Eropa, dan bukti nyatanya adalah pembelaan Menlu Inggris atas penjualan senjata ke Saudi serta langkah PBB yang menghapus nama Saudi dari daftar hitam pelanggar hak anak, karena diancam pemutusan "bantuan kemanusiaan" Riyadh. (HS)