Tekanan Saudi dan Krisis Politik Lebanon
Suasana politik di Lebanon masih terpengaruh oleh keputusan baru Arab Saudi yang membatalkan janjinya untuk memberikan bantuan finansial kepada militer negara itu.
Rezim Riyadh tiga hari lalu telah mengumumkan pembatalan bantuan senilai tiga miliar dolar kepada militer Lebanon dengan dalih dukungan Beirut kepada sikap dan posisi Republik Islam Iran dan Gerakan Muqawama Islam Lebanon (Hizbullah).
Keputusan rezim Al Saud tersebut diambil setelah pemerintah Beirut menolak untuk menyertai kebijakan interventif dan memecah belah yang diadopsi Riyadh di kawasan. Penolakan itu diungkapkan dalam pertemuan terbaru para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota Liga Arab di Kairo dan sidang Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Jeddah.
Rezim Al Saud saat ini berada di bawah tekanan opini publik internasional akibat intervensinya dalam transformasi di kawasan khususnya di Yaman dan Suriah. Riyadh juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Tehran menyusul insiden penyerangan terhadap Kedutaan Besar Arab Saudi di Iran oleh pengunjuk yang memprotes hukuman mati terhadap Sheikh Nimr Baqir al-Nimr, ulama terkemuka Syiah di negara Arab itu.
Arab Saudi berusaha mengobarkan ketegangan dengan Iran dengan cara mendesak negara-negara Arab termasuk Lebanon untuk menekan Tehran, namun pemerintah Beirut menolaknya. Penolakan inilah yang membuat para pejabat rezim Al Saud marah dan membatalkan bantuan finansialnya kepada militer Lebanon.
Keputusan rezim Al Saud untuk membatalkan bantuan finansial kepada militer Lebanon langsung direspon oleh para pejabat negara ini. Gebran Bassil, Menlu Lebanon pada hari Selasa, 23 Februari 2016, mengkritik babak baru petualangan Arab Saudi di negaranya. Ia mengatakan, tuntutan Riyadh kepada Beirut untuk mendukung kebijakan anti-Tehran bertentangan dengan prinsip netralitas Lebanon.
Menurut Bassil, kontroversi politik pasca pembatalan apa yang disebut dengan bantuan finansial Arab Saudi kepada mililiter Lebanon dirancang hanya untuk meningkatkan ketegangan di negara ini. Ia mengatakan, jika kami diminta untuk memilih antara kesepakatan Arab dan persatuan nasional, maka kami pasti akan lebih mengedepankan persatuan nasional.
Namun orang-orang seperti Nouhad al-Mashnouq, anggota gerakan al-Mustaqbal yang dipimpin Saad Hariri, menyambut keputusan Arab Saudi untuk membatalkan bantuan tiga miliar dolar kepada militer Lebanon, bahkan ia juga meminta Riyadh untuk mengambil kebijakan yang lebih luas guna menekan pemerintah Beirut.
Sementara itu, Tammam Salam, Perdana Menteri Lebanon menekankan kembali tentang pentingnya untuk melindungi kepentingan-kepentingan nasional. Ia mengatakan, Beirut yang mengambil kebijakan independen, menentang keterlibatan dalam konflik regional. Salam menegaskan, Lebanon tidak terpengaruh oleh tekanan asing.
Sekitar dua tahun lalu, Michel Suleiman, Presiden Lebanon di masa itu mengatakan bahwa Raja Arab Saudi telah sepakat untuk membayar tiga miliar dolar kepada Perancis guna mempersenjatai militer Lebanon. Namun rezim Al Saud telah mengingkari janji tersebut.
Setiap kali para pejabat Beirut menindaklanjuti masalah itu dalam pertemuan dengan para pejabat Riyadh, mereka selalu memperoleh jawaban yang tidak memuaskan. Rezim Al Saud mengungkapkan berbagai dalih untuk tidak menepati janjinya tersebut.
Janji-janji kosong Arab Saudi untuk memberikan bantuan finansial kepada negara dan bangsa lain bukan hal yang baru. Riyadh juga pernah berjanji untuk memberikan bantuan finansial kepada Palestina untuk merekonstruksi Jalur Gaza yang hancur akibat invasi militer Israel pada musim panas 2014, namun hingga sekarang rezim Al Saud tidak menepati janjinya itu. (RA)
