Utusan Iran di DK PBB: Diam di Hadapan Agresi AS Sangat Berbahaya

Pars Today - Duta Besar dan Wakil Tetap Iran untuk PBB, dengan mengkritik keheningan Dewan Keamanan terhadap serangan-serangan agresif AS, menegaskan bahwa Iran akan terus menggunakan hak inherennya untuk membela dan melindungi rakyat, kedaulatan, integritas teritorial, dan kepentingan nasional vitalnya.

Sebagaimana dilaporkan Pars Today mengutip IRIB, 24 Juli 2026, Gholamhossein Darzi, Duta Besar dan Wakil Tetap Republik Islam Iran untuk PBB, pada hari Kamis (23/7) dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, mengatakan, "Semua tindakan Iran adalah defensif, perlu, dan sesuai dengan hukum internasional. Republik Islam Iran akan terus menggunakan hak inherennya untuk membela diri sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB, untuk melindungi rakyat Iran serta membela dan melindungi kedaulatan, integritas teritorial, dan kepentingan nasional vitalnya."

Diplomat senior Republik Islam Iran untuk PBB ini mengatakan, "Cara paling efektif untuk mencegah konflik adalah kepatuhan penuh terhadap tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara-negara, penghindaran dari ancaman atau penggunaan kekerasan, penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan kesetaraan, saling menghormati, dan kepatuhan terhadap hukum internasional."

Darzi menegaskan, "Republik Islam Iran selalu berpegang pada prinsip-prinsip ini dan mengikuti jalur dialog dan diplomasi, karena ia percaya bahwa perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui penghormatan terhadap hukum internasional dan kesetaraan kedaulatan negara-negara."

Darzi mengatakan, "Tindakan-tindakan agresif yang terang-terangan yang dilakukan oleh AS dan rezim Zionis pada Juni 2025 dan sekali lagi sejak Februari 2026, termasuk penargetan yang disengaja terhadap warga sipil, infrastruktur sipil, dan fasilitas-fasilitas vital, merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, terutama hukum humaniter internasional, dan memiliki konsekuensi serius bagi perdamaian dan keamanan regional dan internasional."

Watap Iran untuk PBB menegaskan, "Meskipun ada tindakan-tindakan ilegal ini, Republik Islam Iran sekali lagi menunjukkan komitmennya terhadap diplomasi dan, melalui mediasi tulus Pakistan dan dengan dukungan mitra-mitra regional, menciptakan kerangka kerja untuk de-eskalasi, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial, pencegahan pengulangan agresi, dan penyelesaian sengketa secara damai melalui nota kesepahaman Islamabad pada tanggal 17 Juni."

Ia mengatakan, "Sejak penandatanganan nota kesepahaman ini, Republik Islam Iran telah bertindak dengan itikad baik dan sepenuhnya melaksanakan komitmennya. Sebaliknya, AS telah secara sistematis melanggar komitmennya dan pada saat yang sama berupaya membenarkan ketidakpatuhannya melalui dalih-dalih yang tidak berdasar."

Dubes dan Watap Iran untuk PBB menambahkan, "Hampir segera setelah pemberlakuan nota kesepahaman, AS melakukan pelanggaran mendasar terhadap komitmennya, termasuk dengan melanjutkan serangan militer harian terhadap Iran melalui penargetan infrastruktur sipil seperti jembatan, memberlakukan kembali blokade laut, dan berupaya menciptakan rezim maritim paralel di Selat Hormuz yang jelas bertentangan dengan klausul 5 nota kesepahaman. AS juga terus melanggar ketentuan-ketentuan kunci lainnya dari nota kesepahaman ini."

Ia mengingatkan, "Dalam beberapa hari terakhir, Presiden AS terus mengabaikan dan tidak menghiraukan hukum internasional, dan berulang kali serta secara terbuka mengancam akan menghancurkan infrastruktur vital Iran, termasuk jembatan dan pembangkit listrik."

Wakil Tetap Iran untuk PBB menekankan, "Kelanjutan serangan-serangan ilegal AS merupakan ancaman serius bagi stabilitas regional, kebebasan pelayaran, dan keamanan Teluk Persia dan Selat Hormuz."(Sail)