Militerisme AS di Timur Tengah
Menteri pertahanan AS menyatakan sebanyak 50 ribu tentara negaranya ditempatkan di Timur Tengah, dan dari jumlah tersebut sebanyak lima ribu orang berada di Irak.
Ashton Carter dalam sebuah seminar "Dialog Keamanan Manama" yang berlangsung hari Sabtu (10/12) mengatakan, sistem pertahanan laut dan rudal AS ditempatkan di kawasan demi menghadapi segala bentuk kemungkinan serangan terhadap sekutu AS di Timur Tengah.
Menteri pertahanan AS menegaskan bahwa saat ini fasilitas keamanan negaranya lebih kuat dibandingkan periode manapun sebelumnya. Ashton Carter mengklaim tidak ada kekuatan pengganti yang lebih baik dari kekuatan AS di kawasan dewasa ini.
Dilaporkan, AS menempatkan pangkalan militernyadi Qatar, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Oman. Seluruhnya berjumlah 21 pangkalan militer yang menunjukkan betapa pentingnya kawasan Timur Tengah bagi Washington. Pangkalan-pangkalan militer ini merupakan yang terbesar dilengkapi dengan alutsista tercanggih dan sistem pertahanan modern.
Dari enam negara Arab di kawasan Teluk Persia ini, AS menempatkan enam pangkalan militernya di Kuwait. Meskipun Kuwait tidak memiliki tanah yang luas, tapi pangkalan militer AS merupakan yang terlengkap dan tercanggih. Pangkalan militer ini dibangun sebagai bagian dari dukungan Washington terhadap Kuwait dari serangan rezim Saddam, Irak beberapa tahun lalu.
Selain itu, AS juga menempatkan enam pangkalan militer di Israel. Berdasarkan kesepakatan antara rezim Zionis dan AS, Israel bisa menggunakan pangkalan militer tersebut disertai alutsistanya dengan izin Gedung Putih jika Tel Aviv membutuhkannya.
Sejatinya, sepak terjang AS menjadikan Timur Tengah sebagai pusat pangkalan militernya menunjukkan sebuah fakta bahwa Gedung Putih menjalankan skenario militerisme di kawasan. Faktanya, kehadiran militer AS di kawasan Timur Tengah bukan hanya tidak membantu mewujudkan keamanan regional, bahkan menjadi pemicu terjadinya instabilitas di kawasan tersebut.
Militerisme AS di Timur Tengah tidak hanya menyebabkan kawasan kaya sumber daya energi ini terus bergolak. Bahkan Washington justru memanfaatkannya untuk menjual senjata ke negara-negara sekutunya. Lebih dari itu, penempatan pangkalan militer AS di negara-negara kawasan Timur Tengah melemahkan independensi mereka, bahkan kian hari pengaruh Washington semakin mencengkeram kuat.
Oleh karena itu, para analis politik berulangkali mengingatkan bahwa AS tidak pernah memiliki tujuan untuk mewujudkan keamanan dan perdamaian di Timur Tengah. Sebab yang dilakukan Gedung Putih dengan kebijakan militerismenya justru menyulut api konflik yang semakin berkobar di kawasan. Salah satu faktanya terjadi di Irak. Negara yang menjadi target agresi militer AS menjadi bulan-bulanan sepak terjang Pentagon.
Kini, AS dengan mengusung bendera "Timur Tengah Baru" atau "Timur Tengah Raya" berupaya memecah-belah negara-negara kawasan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil supaya bisa lebih mudah dikendalikan, dan dikeruk sumber daya alamnya, terutama sumber daya energi yang melimpah di kawasan.
Berdasarkan skenario tersebut, Irak dan Suriah merupakan negara yang menjadi target separatisme AS. Para pejabat AS menggunakan berbagai cara untuk mewujudkan tujuannya. Salah satunya dengan membentuk koalisi internasional anti terorisme yang dipimpin AS sendiri dengan menyerang kedua negara Arab itu. Pada saat yang sama, Gedung Putih melakukan tebang pilih dalam penumpasan terorisme. Lebih dari itu, kelompok teroris semacam Daesh justru dibidani kelahirannya oleh AS.
Dalam kondisi demikian, Timur Tengah tidak akan aman dan damai selama AS masih menjalankan kebijakan militerismenya di kawasan. Sebaliknya,stabilitas regional dan keamanan kawasan akan terwujud berkat kerja sama antarnegara Timur Tengah, dan tidak bergantung kepada kekuatan asing, apalagi AS.(PH)
