PM Baru Lebanon Jelaskan Misi Pemerintahan Persatuan Nasional

Perdana Menteri baru Lebanon mengatakan, agenda Pemerintah Persatuan Nasional adalah berupaya mengadopsi undang-undang baru pemilu dan menyelesaikan berbagai krisis yang dihadapi Lebanon termasuk masalah sampah, air dan listrik.

Saad Hariri mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers di Baabda, istana kepresidenan Lebanon usai bertemu dengan Presiden Michel Aoun dan Ketua Parlemen Nabih Berri, Minggu (18/12/2016) malam.

"Misi pertama pemerintahan baru Lebanon adalah kerjasama dengan parlemen untuk meloloskan undang-undang baru, di mana berdasarkan undang-undang itu para wakil sejati rakyat akan memasuki parlemen baru " ujarnya seperti dilansir IRNA.

Ia menegaskan, struktur pemerintahan baru Lebanon terbentuk melalui kerjasama dan kesepakatan semua pihak politik serta setelah mereka mengurungkan sejumlah tuntutan, sehingga Pemerintah Persatuan Nasional bisa terbentuk.

PM baru Lebanon lebih lanjut mengungkapkan harapan bahwa pemilu parlemen akan dilaksanakan tepat waktu, yaitu pertengahan tahun 2017.

Hariri menambahkan, waktu untuk mencapai undang-undang baru pemilu akan semakin dekat dan pemerintah baru akan berusaha untuk menjaga stabilitas dan keamanan serta menjauhkan Lebanon dari dampak negatif dari krisis Suriah.

Ia meminta parlemen Lebanon untuk menyetujui kewenangan pemerintah baru sehingga pemerintah bisa merealisasikan program-program cepat ekonomi dan ruang untuk menciptakan lapangan kerja terutama bagi para pemuda.

Pemerintah baru Lebanon yang terdiri dari 30 menteri dengan PM Saad Hariri diumumkan pada Minggu malam.

Dalam pemerintahan baru Lebanon, Kelompk 8 Maret dan Partai Gerakan Bebas Nasional memperoleh 17 kursi kementerian, sementara Kelompok 14 Maret dan sekutunya mendapat 13 kursi kementerian.

Penyusunan kabinet baru Lebanon menunjukkan bahwa para pendukung Gerakan Muqawama Islam Lebanon (Hizbullah) memperoleh posisi bagus di arena politik. (RA)