Mencari Solusi Krisis Suriah di Astana

Kota Astana, ibukota Kazakhstan dari Senin sampai Selasa (23-24 Januari 2017) menjadi tuan rumah perundingan intra-Suriah di bawah pengawasan Republik Islam Iran, Rusia dan Turki.

Perundingan Astana merupakan pertemuan pertama yang diselenggarakan atas inisiatif regional dan tanpa melibatkan Eropa atau peran langsung Amerika Serikat. Pertemuan ini memperlihatkan peran langsung dan aktif negara-negara di kawasan dalam mengelola perimbangan regional.

Dukungan Dewan Keamanan PBB terhadap perundingan Suriah di Astana adalah sebuah langkah penting dalam memecahkan krisis. Sebanyak 14 kelompok bersenjata Suriah menghadiri pertemuan tersebut dan tingkat partisipasi ini telah menciptakan harapan untuk mengakhiri krisis Suriah, yang sudah hampir berusia enam tahun.

Keberhasilan poros perlawanan di medan tempur Suriah termasuk pembebasan kota Aleppo dari pendudukan berbagai kelompok teroris dan bersenjata, telah mengubah perimbangan di negara itu baik di kancah politik maupun di medan perang.

Kesepakatan untuk menciptakan gencatan senjata di Suriah (30 Desember 2016) dengan upaya konstan Iran, Rusia dan Turki dan kemudian kesepakatan untuk menggelar perundingan Astana, merupakan satu-satunya jalan untuk menghadapi kelompok-kelompok bersenjata Suriah dan para pendukung mereka.

Oposisi bersenjata Suriah berada di posisi yang lemah setelah poros perlawanan mencapai kesuksesan di daerah-daerah strategis dan memukul mundur kelompok teroris dari sejumlah daerah di Suriah. Dengan kehadirannya di ibukota Kazakhstan, oposisi bersenjata telah menerima tuntutan kolektif tanpa bersikeras pada tuntutan sepihak, di mana akan berbuah kegagalan seperti perundingan sebelumnya di Jenewa.

Perundingan Astana bertujuan untuk memperkuat gencatan senjata nasional di Suriah dan membuka ruang untuk pembicaraan serius bagi perdamaian berkelanjutan antara pemerintah Damaskus dan oposisi bersenjata di masa mendatang. Jadi, perundingan ini akan menjadi pijakan untuk memecahkan krisis Suriah secara politik.

Memahami realitas Suriah, menghormati integritas teritorial dan kedaulatan nasional, menghormati tuntutan rakyat Suriah untuk menentukan masa depan negaranya termasuk masa depan politik Bashar al-Assad, dan menghancurkan kelompok-kelompok teroris, merupakan prakarsa yang rasional dan luar biasa untuk mengakhiri krisis di Suriah.

Menurut keterangan Presiden Bashar al-Assad, kotak suara akan menentukan masa depan politiknya, bukan meja perundingan di Astana atau di tempat lain, karena berdasarkan Undang-Undang Dasar Suriah, rakyat memilih presidennya melalui pemilu.

Saat ini, pandangan dunia tertuju ke Astana untuk menyaksikan bagaimana krisis di Suriah akan diselesaikan.

Peran aktif dan netral PBB merupakan sebuah urgensitas demi menyukseskan perundingan, di mana ia nantinya akan menjadi landasan bagi pembicaraan politik intra-Suriah di Jenewa. PBB diharapkan bisa menutupi kegagalan di masa lalu di bawah kepemimpinan baru lembaga dunia ini. (RM)