PM Irak Menentang Rencana Referendum di Kirkuk

Perdana Menteri Irak menentang penyelenggaraan referendum untuk menentukan nasib Provinsi Kirkuk.

Seperti dilansir Buratha News, Rabu (12/4/2017) mengutip Haider al-Abadi, PM Irak, disebutkan bahwa tidak ada kemungkinan untuk diadakannya referendum di Kirkuk, sebab sebagian wilayah provinsi ini diduduki kelompok teroris Takfiri Daesh dan sebagian warga Provinsi Kirkuk juga sedang berada di provinsi-provinsi lain.

"Pemerintah memandang sama terhadap semua etnis dan ras penduduk Privinsi Kirkuk," tegas al-Abadi dalam pernyataannya.

Kantor lokal wilayah Kurdistan Irak berusaha menyelenggarakan referendum untuk menentukan nasib Provinsi Kirkuk guna bergabung ke wilayah Kurdistan, namun etnis Turkmen dan Arab menentang referendum itu.

Mereka mengumumkan, Kirkuk sepenuhnya bukan Kurdistan lalu mengapa harus bergabung dengan Kurdistan?

Dewan Provinsi Kirkuk pada 28 Maret 2017 menyetujui pengibaran bendera Kurdistan Irak dan bendera Irak di lembaga pemerintah, di mana hal ini menuai reaksi dari pemerintah pusat Baghdad dan Turkmen Kirkuk. (RA)