Langkah Mencurigakan Yordania di Suriah

Media Suriah mengabarkan rencana Yordania untuk mengirim pasukannya ke selatan Suriah dengan dalih memerangi kelompok-kelompok teroris.

Sejumlah media Suriah termasuk surat kabar Ath-Thawra baru-baru ini menulis, Yordania, Amerika Serikat dan Inggris akan segera melancarkan operasi militer bersama ke selatan Suriah dengan dalih memerangi kelompok-kelompok teroris dan mengirim pasukan Yordania ke wilayah tersebut.

Rencana itu di disusun ketika manuver militer berskala luas juga akan dimulai di Yordania dari tanggal 7 Mei dengan partisipasi 27 negara.

Bashar al-Assad, Presiden Suriah sebelumnya mengatakan bahwa ia memiliki informasi mengenai rencana Yordania yang akan menempatkan pasukannya di Suriah melalui kerjasama dengan AS dan dengan dalih memerangi kelompok teroris Takfiri Daesh (ISIS).

Yordania sebagai salah satu pendukung utama kelompok-kelompok bersenjata dan teroris di kawasan memiliki peran besar dalam menciptakan krisis di Irak dan Suriah.

Yordania adalah termasuk negara yang wilayahnya digunakan untuk membantu aktivitas kelompok-kelompok teroris yang dikirim ke Suriah. Negara ini merupakan sekutu Barat di Timur Tengah dalam upaya menumbangkan pemerintah Suriah.

Departemen Kontra-terorisme di Organisasi Keamanan Rusia mengumumkan bahwa pemerintah Yordania bertanggung jawab untuk melatih anggota-anggota kelompok teroris Takfiri Daesh dan Front al-Nusra.

Meskipun Yordania selalu berusaha menampilkan diri netral dalam peristiwa-peristiwa di kawasan terutama dalam krisis Suriah, namun negara itu tidak bisa menutupi dirinya yang sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan AS, Barat dan sekutunya di kawasan.

Ruang Operasi Bersama, al-Mouk yang menjadi tempat aktivitas para intelijen sejumlah negara Arab untuk menarget pemerintah Damaskus dan mengarahkan gerak dan langkah para teroris merupakan bukti dukungan nyata Yordania kepada kelompok-kelompok teroris di Suriah.

Bersamaan dengan pembicaraan para pejabat Yordania dengan AS terkait isu-isu regional dan hubungan bilateral kedua negara, sejumlah sumber mengabarkan keputusan Washington untuk membangun pangkalan militer baru di Yordania.

Menurut sumber itu, Kementerian Pertahanan AS akan membangun pangkalan militer baru di Yordania dengan dalih untuk memerangi terorisme di negara ini. Saat ini, pasukan Angkatan Udara AS menggunakan pangkalan militer King Faisal di Yordania untuk melakukan aktivitas militernya.

Langkah AS tersebut merupakan babak baru konspirasi negara adidaya ini untuk mengubah negara-negara Arab sebagai pangkalan militernya dan memaksa negara-negara itu untuk mendukung kebijakan haus perang dan interventifnya di kawasan.

Bagian penting situasi regional saat ini merupakan akibat dari kesalahan para politisi sejumlah negara termasuk Yordania dan Arab Saudi serta pengambilan kebijakan-kebijakan yang bisa menyeret semua kawasan kepada perang dan instabilitas keamanan.

Dengan mengevaluasi situasi di kawasan di masa lalu dan sekarang, dapat dipahami bahwa pelaksanaan rencana pembagian wilayah atau penciptaan zona penyangga atau apa yang disebut dengan zona aman untuk dukungan kepada kelompok-kelompok teroris merupakan bagian dari gerakan yang telah diatur dan dipandu, di mana AS dan Inggris berada di belakangnya.

Konspirasi terhadap Suriah harus dievaluasi dalam konteks intervensi trans-regional di kawasan Timur Tengah oleh Barat dengan poros pembagian negara-negara di kawasan. Sayangnya, negara-negara Arab justru membarengi konspirasi tersebut dan berubah menjadi penyuplai dana dan pasukan untuk mendukung rencana-rencana AS di kawasan.

Kini kelompok-kelompok teroris di Suriah dan Irak semakin melemah. Yordania –seperti halnya negara-negara yang mendukung kelompok-kelompok teroris atau warganya bergabung dengan teroris di Suriah dan Irak– menghadapi kekhawatiran keamanan dan tidak mampu untuk mengatasinya.

Sementara itu, langkah pemerintah Yordania yang membarengi kebijakan AS, di mana Washington telah mengubah negara Arab ini menjadi tempat berlindung para teroris di kawasan, menuai protes dari rakyatnya. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah Yordania harus menunggu akibat buruk dari dukungannya kepada kebijakan-kebijakan AS dan Barat untuk mendukung terorisme di kawasan. (RA)