Janji Konyol Saudi kepada Irak untuk Bergabung dalam Front Anti-Qatar

Sumber-sumber yang dekat dengan Haider al-Abadi, Perdana Menteri Irak mengatakan, Arab Saudi sedang menekan pemerintah Irak untuk bergabung dalam kelompok negara-negara yang mengembargo Qatar.

Jassim al-Bayati, salah seorang pemimpin Partai al-Dawa Irak dalam wawancara dengan Arabi-21 pada Minggu, 9 Juli 2017 mengatakan, PM Irak ditekan Arab Saudi untuk mengambil posisi anti-Qatar.

Menurutnya, para pejabat Riyadh sedang tawar-menawar dengan al-Abadi, di mana Irak akan menerima imbalan tertentu terkait rekonstruksi daerah-daerah yang telah dibebaskan dari pendudukan kelompok teroris Takfiri Daesh (ISIS) jika pemerintah Baghdad mengambil sikap anti-pemerintah Doha.

Di tengah-tengah konflik politik Arab Saudi dengan Qatar, para pejabat Riyadh berusaha semaksimal mungkin agar agenda kunjungan PM Irak ke Arab Saudi pada 14 Juni 2017 terlaksana tepat waktu, namun permintaan itu memperoleh jawaban negatif dari al-Abadi.

Pada akhirnya PM Irak berkunjung ke Arab Saudi pada tanggal 19 Juni 2017, yaitu lima hari terlambat dari jadwal agar tidak ditafsirkan sebagai bentuk dukungan Irak kepada kebijakan empat negara Arab yang mengembargo Qatar.

Pasca kunjungan perdana luar negeri Donald Trump, Presiden Amerika Serikat ke Arab Saudi pada 20 Mei 2017, tujuan yang ingin dicapai Riyadh tidak terwujud. Qatar yang tidak ingin terlibat dalam permainan Arab Saudi menjadi sasaran serangan politik dan ekonomi dari Riyadh dan sekutunya.

Tujuan yang dikejar Arab Saudi dalam kunjungan Trump adalah dukungan politik AS kepada koalisi Arab anti-Republik Islam Iran, namun tidak sejalannya negara-negara Arab seperti Qatar, Kuwait, Oman dan Irak dengan koalisi palsu itu berarti kegagalan rezim Al Saud untuk meraih ambisinya.

Surat kabar Rai al-Youm beberapa hari lalu dalam sebuah artikel dengan judul "Krisis di Dewan Kerjasama Teluk Persia (P-GCC) dan kebijakan luar negeri Arab Saudi dan Qatar," menulis, kebijakan Arab Sudi terkait berbagai isu menunjukkan lemahnya pandangan politik dan pengalaman diplomatik para pejabat Riyadh. Sebagai contoh, Arab Saudi memasuki perang Yaman tanpa visi politik apapun, namun dengan berlalunya sekitar tiga tahun dari perang ini dan pengeluaran biaya miliaran dolar, negara ini tidak mencapai kemenangan pasti apapun di Yaman.

Proses seperti ini juga terlihat saat ini dalam perang diplomatik Arab Saudi terhadap Qatar dan blokade ekonomi negara ini oleh empat negara Arab: Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir.

Sejak 5 Juni 2017, keempat negara tersebut memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan memberlakukan sanksi ekonomi dan blokade terhadap negara ini, namun hingga sekarang mereka tidak mencapai tujuan yang diinginkan.

Upaya Arab Saudi untuk merekrut negara lain guna memperkuat front anti-Qatar menunjukkan kegagalan langkah empat negara Arab pemberlaku sanksi dan pemblokade Qatar.

Jawaban negatif pemerintah Doha terhadap 13 tuntutan Riyadh dan sekutunya sebagai syarat mendasar untuk pemulihan hubungan Qatar dengan empat negara itu telah memaksa Arab Saudi untuk mempersempit arena politik pemerintah Doha.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Arab Saudi harus mengajak negara-negara Arab lainnya untuk mengikuti kebijakan anti-Qatar. Negara-negara seperti Irak tentunya tidak bersedia untuk mengikuti kebijakan yang prospeknya tidak menguntungkan bagi mereka itu.

Selama ini, hanya kekalahan dan kehinaan yang diperoleh Arab Saudi dalam kebijakan dan petualangannya di kawasan. Kegagalan Arab Saudi dalam agresi militer ke Yaman, terisolasinya negara ini di kalangan ilmiah, akademisi dan opini publik dunia serta dikenal sebagai negara pendorong ekstremisme dan pendukung terorisme merupakan tanda kebangkrutan politik negara tersebut.

Dalam kondisi seperti ini, upaya Arab Saudi untuk meyakinkan Irak agar bergabung dalam front anti-Qatar dengan iming-iming dan janji konyolnya termasuk rekonstruksi daerah-daerah yang hancur pasca pendudukan Daesh, sudah pasti tidak akan mencapai hasilnya.

Bagi rakyat Irak, telah terbukti bahwa fitnah Daesh di negara mereka muncul atas lampu hijau Arab Saudi, dan Riyadh bertanggung jawab atas kehancuran berbagai wilayah Irak yang sebelumnya diduduki oleh kelompok teroris Takfiri itu. (RA)