Iran di Hadapan Potensi Referendum Kurdistan Irak

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran, Mayor Jenderal Mohammad Baqeri menyatakan, "Salah satu di antara masalah terpenting di kawasan pada beberapa waktu terakhir adalah kemungkinan pelaksanaan referendum pemisahan wilayah otonomi Kurdistan Irak."

Hal itu dikemukakan Baqeri pada Jumat (18/8/2016) di akhir kunjungan tiga harinya ke Turki. Dikatakannya, Iran dan Turki berkeyakinan bahwa pemisahan Kurdistan Irak akan menjadi titik awal dimulainya periode panjang friksi dan perang di Irak yang dampaknya akan dirasakan Iran dan Turki.

Mayjen Baqeri dalam menjawab pertanyaan soal reaksi Iran jika wilayah Kurdistan memisahkan diri dari Irak dengan mengatakan, "Ini adalah masalah internal Irak, akan tetapi para Kurdi Irak harus mengetahui bahwa mereka berada di pemerintah-pemerintah pusat Irak, Turki, Iran dan Suriah dan negara-negara itu menentang referendum wilayah Kurdistan.

Di samping berbagai transformasi di wilayah Asia Barat, keputusan untuk pelaksanaan referendum di wilayah Kurdistan, pada 25 September 2017, akan memicu sensitivitas lebih besar. Bersamaan dengan penentangan di dalam negeri Irak, negara-negara tetangga Irak juga tidak menyetujui referendum di wilayah Kurdistan. Republik Islam Iran, Turki, Irak dan Suriah berpendapat bahwa Irak tidak siap untuk melaksanakan referendum dalam kondisi saat ini.

Kemungkinan pelaksanaan referendum di wilayah Kurdistan, Irak, akan menjadi preseden buruk dan titik awal dimulainya sebuah proses distorsif yang akan memicu perselisihan dan bentrokan di wilayah Asia Barat (Timur Tengah). Dalam kondisi tersebut, hanya musuh negara-negara independen yang akan mengambil manfaat.

Dukungan nyata rezim Zionis terhadap referendum Kurdistan, sejatinya sedang mengacu pada tujuan lain. Bentrokan antarbangsa regional, merupakan di antara acuan di balik dukungan Israel terhadap referendum Kurdistan. Di bawah bayang-bayang krisis regional, rezim Zionis berharap masalah Palestina dapat keluar dari prioritas dunia Islam.

Selain itu, berlanjutnya instabilitas di perbatasan negara-negara regional, merupakan tujuan kolektif Israel dan sejumlah musuh negara-negara Islam dan independen. Oleh sebab itu, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran, memperingatkan referendum wilayah otonomi Kurdistan Irak, karena akan mengawali kobaran api perang berkepanjangan.

Di dalam negeri, pemimpin wilayah otonomi Kurdistan, Masoud Barzani, tidak mewakili seluruh warga Kurdi dan pada hakikatnya tidak akan berujung pada hak-hak warga Kurdi. Dalam hal ini, Doktor Salehi, seorang analis politik mengatakan, "Kelompok-kelompok Kurdi Irak tidak sepenuhnya sepakat dengan referendum dan hanya Barzani tampak ngotot mengupayakannya. Pada era kepemimpinan Barzani, ketidakstabilan ekonomi dan politik di wilayah Kurdistan Irak telah mencapai puncaknya dan bahkan parlemen lokal telah vakum."

Barzani hingga kini tidak berhasil menggelar pemilu parlemen lokal dan memulai kembali aktivitas parlemen Kurdistan. Selain itu, pemain-pemain regional juga menentang keras referendum di Kurdistan Irak.(MZ)