PBB Bujuk Barzani Tangguhkan Referendum

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengajukan usulan kepada Masoud Barzani, pemimpin wilayah otonomi Kurdistan Irak untuk menangguhkan referendum pemisahan diri wilayah ini dari pemerintah pusat Baghdad.

FNA Ahad (17/9) melaporkan, Yan Kubish, utusan khusus sekjen PBB untuk Irak mengajukan usulan kepada Barzani untuk memulai perundingan dengan pemerintah Irak guna mencapai kesepakatan tiga tahun ketimbang menyelenggarakan referendum. Ia menekankan bahwa masyarakat internasional juga tidak akan mendukung referendum Kurdistan.

Usulan Yan Kubish mencakup perundingan Arbil-Baghdad dengan pengawasan Dewan Keamanan PBB untuk mencapai kesepakatan terkait prinsip dan instruksi model hubungan mendatang kedua pihak, sebagai imbalan dari penangguhan referendum pemisahan diri hingga berakhirnya perundingan tersebut.

Utusan khusus sekjen PBB untuk Irak berharap Barzani selama dua hingga tiga hari mendatang mengkaji dan memberi jawaban atas opsi ini kepada PBB.

Sejumlah partai wilayah Kurdistan Irak pada 7 Juni di sebuah pertemuan yang dihadiri Masoud Barzani sepakat menggelar referendum pemisahan diri wilayah ini dari pemerintah pusat Baghdad pada 25 September. Hal ini menuai penentangan keras dari pemerintah Irak, berbagai kubu negara ini serta negara-negara kawasan dan internasional.

Wakil parlemen Irak pada Selasa lalu menyatakan referendum pemisahan diri Kurdistan ilegal dan menentang keras referendum tersebut.

Meski demikian Masoud Barzani meminta warga Kurdi Irak berpartisipasi di acara referendum ini. (MF)