Peringatan Politisi Kurdi terhadap Ambisi Barzani

Hanya beberapa hari pasca pelaksanaan referendum pemisahan wilayah Kurdistan dari Irak, muncul gelombang protes keras terhadap langkah ilegal Masoud Barzani, Pemimpin Wilayah Kurdistan. Selain itu, berbagai laporan menyebutkan tentang gelombang ketakutan dan keputusasaan banyak pihak di wilayah ini.

Referendum pemisahan Kurdistan dari Irak diselenggarakan pada Senin, 25 September 2017 atas desakan Barzani. Referendum ini digelar di tengah-tengah penentangan dunia dan reaksi keras dari pemerintah pusat Baghdad. Referendum tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi Irak.

Adel Aziz, anggota Fraksi Gerakan Perubahan (Gorran) di parlemen lokal Kurdistan Irak dalam pernyataan terbaru mengatakan, Masoud Barzani telah menipu masyarakat Kurdistan dan akan membawa mereka ke arah kebingungan.

Ali Mohammad Saleh, anggota Parlemen Irak dari Kurdi dalam sebuah pernyataan, juga menyinggung langkah pejabat Kurdistan yang menggunakan para penasihat dari Israel untuk menyelenggarakan referendum pemisahan wilayah ini dari Irak. Ia mengatakan, tindakan ini telah menempatkan Kurdistan di jalur yang tidak jelas.

Opini publik di wilayah Kurdistan sangat khawatir atas konsekuensi negatif dari pelaksanaan referendum pemisahan wilayah ini. Banyak perusahaan asing telah keluar dari Kurdistan. Berbagai perbatasan negara-negara tetangga dengan Kurdistan juga telah ditutup atau akan ditutup atas permintaan pemerintah Irak.

Selain itu, banyak negara dunia yang menghentikan proyek-proyek mereka di wilayah Kurdistan. Sekretaris Jenderal PBB, negara-negara regional, Eropa dan Amerika juga mengecam langkah Barzani dan menilai referendum pemisahan Kurdistan dari Irak sebagai tindakan yang bertentangan dengan konstitusi negara ini. Mereka juga menegaskan untuk menolak segala bentuk pengaruh hukum dari hasil referendum tersebut dan menegaskan persatuan dan integritas teritorial Irak.

Barzani sedang menindaklanjuti gerakan separatisme di Irak, di mana langkah ini bertentangan dengan suara warga Kurdi. Warga Kurdistan Irak telah dua kali: pada tahun 1917 dan 2005, memilih untuk tetap menjadi bagian dari Irak dan memilih untuk mematuhi konstitusi negara ini.

Protes luas di kalangan internal wilayah Kurdistan Irak terhadap Barzani menunjukkan bahwa ketidakdewasaan dan petualangan politik Barzani alih-alih menjamin kepentingan Kurdistan, namun justru merugikan penduduk Kurdi.

Sejumlah analis politik menilai referendum pemisahan Kurdistan sebagai kudeta politik Barzani terhadap rival-rivalnya dan juga sebagai sebuah drama agar ia dianggap sebagai "pahlawan" bagi etnis Kurdi.

Masa jabatan Barzani sebagai Pemimpin Kurdistan telah lama habis. Ia dengan berbagai cara dan trik berusaha menjustifikasi kelanjutan kepemimpinan di kalangan penduduk Kurdi, dan hal ini bisa dilihat dari langkah terbarunya yang menyelenggarakan referendum ilegal di Kurdistan.

Keras kepala Barzani untuk mendorong wilayah Kurdistan agar terpisah dari Irak dilakukan ketika wilayah ini tidak memiliki infrastruktur dan komponen-komponen mendasar termasuk populasi penduduk dan ekonomi yang kuat, untuk mandiri.

Pengambilan segelintir keputusan awal regional terhadap tindakan ilegal Barzani dan tidak adanya akses bagi Kurdistan ke perairan bebas semakin memperjelas ketidakmampuan wilayah yang tidak memiliki kapasitas untuk merdeka ini. Langkah Barzani akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi Kurdistan. Hal ini juga telah diperingatkan oleh para politisi Kurdi dan juga opini publik di Kurdistan. (RA)