Dokumen Kejahatan AS dan Sekutunya di Suriah

Amerika Serikat dan sekutunya selama beberapa hari terakhir berpura-pura lebih berbelaskasihan dengan menyerukan solusi diplomatik bagi krisis Suriah.

Negara-negara yang selama satu dekade lalu dengan baik menunjukkan bahwa mereka termasuk pengobar utama krisis dan faktor yang memunculkan Daesh serta pihak yang mensabotase pemusnahan total teroris di Suriah, kini mengusulkan dokumen kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), "Dokumen Washington". Dokumen ini mengklaim untuk mengontrol lebih baik Suriah, negara ini diusulkan dipecah atau dibagi.

Hal ini tentu saja menuai reaksi keras dari petinggi Suriah. Bashar al-Jakfari, ketua delegasi dan juru runding Suriah di perundingan damai menekankan, "Kami tidak akan pernah menerima dokumen ilegal "Dokumen Washington". Kelompok Washington ingin menghancurkan masa depan solusi politik krisis Suriah dan juga perundingan Jenewa.

Pembentukan kelompok yang diberi nama "Kelompok Washington" sejatinya upaya Amerika Serikat untuk mempersiapkan peluang yang tepat menerapkan pengaruh politik di Suriah setelah kekalahan mereka di lapangan dan medan tempur. Hal ini juga membangkitkan protes Utusan khusus sekjen PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura.

Sementara itu, Hossein Jaberi Ansari, juru runding senior Republik Islam Iran di Dialog Astana dan sekaligus deputi menlu Iran bidang Arab dan Afrika yang bertolak ke Damaskus untuk melobi transformasi regional, bertemu dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Assad di pertemuan dengan Jaberi Ansari menekankan, negaranya akan melanjutkan perang melawan terorisme dengan bantuan Iran dan Rusia.

Resistensi pemerintah dan rakyat Suriah serta dukungan sekutu mereka yakni Republik Islam Iran dan Rusia yang berujung pada pengokohan front muqawama, mampu membebaskan wilayah Suriah yang dicaplok Daesh selama tujuh tahun. Dengan demikian suatu dilema bagi kelompok Washington yang ingin merealisasikan ambisi dan target gagal mereka di Asia Barat melalui dokumen pemecahbelahan wilayah Suriah.

Amerika di dokumen ini menuntut Suriah berada di bawah perwalian internasional. Di dokumen ilegal ini ditekankan struktur politik di Suriah tidak terfokus dengan pembentukan pemerintah lokal dan penghapusan penuh wewenang presiden Suriah serta pemberian mandat atau perwalian kepada PBB dalam menyelenggarakan seluruh pemilu di negara ini.

Dokumen ini bertentangan penuh dengan seluruh rencana dan pergerakan politik yang dimulai dari Jenewa, Wina hingga Astana serta Sochi yang berdasarkan resolusi 2254 Dewan Keamanan diselenggarakan untuk menemukan solusi politik bagi krisis Suriah.

Baik di resolusi Dewan Keamanan ini atau pun di prakarsa politik lainnya, tidak diisyaratkan pembentukan pemerintah federal di Suriah atau konstitusi yang dipaksakan dari luar serta peran PBB sebagai mediator yang netral sangat diperhatikan dalam kasus ini. (MF)