Reaksi AS dan Oposisi Suriah Terhadap Usulan Bashar Assad

Pasca keberhasilan militer Suriah membersihkan kota Palmyra dari kontrol kelompok teroris Takfiri Daesh dan usulan Presiden Bashar al-Assad untuk membentuk pemerintah persatuan nasional, juru bicara Gedung Putih dan kelompok oposisi Suriah yang berbasis di luar negeri, secara kompak menentang usulan tersebut.

Josh Earnest, juru bicara Gedung Putih pada Rabu (30/3) dalam jumpa persnya, menolak segala bentuk pemerintahan persatuan nasional Suriah dengan kehadiran Bashar al-Assad dan kembali mendesak agar Presiden Suriah itu mundur. As’ad al-Zoabi, ketua delegasi perunding kelompok oposisi Suriah di Jenewa juga menolak pembentukan pemerintahan nasional bersatu usulan Assad itu dan mengatakan, setelah dimulainya masa transisi, Bashar al-Assad tidak boleh berkuasa bahkan satu jam pun.

Pasca kemenangan militer Suriah di kota Palmyra, Assad dalam wawancaranya dengan Sputnik menyinggung masa depan politik negaranya dan mengatakan bahwa Suriah memerlukan pemerintahan persatuan nasional pada masa transisi.

Menurut Assad, masa transisi di Suriah harus dilalui berdasarkan undang-undang dasar negara saat ini dan diperlukan sebuah pemerintahan persatuan nasional yang melibatkan pemerintah sekarang, semua kelompok politik oposisi dan tokoh-tokoh independen.

Penentangan Gedung Putih dan kelompok oposisi Suriah di luar negeri itu terjadi di saat berdasarkan resolusi 2254 Dewan Keamanan PBB, proses perundingan damai Suriah antara delegasi dari pemerintah Bashar al-Assad dan kelompok oposisi, sedang berlangsung di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, guna memuluskan proses transisi politik di Suriah. Proses transisi itu sendiri bukan berarti absennya pemerintah dan harus ada lembaga yang mengendalikan urusan masa tersebut sampai tiba era baru.

Mengingat kondisi pemerintah Assad saat ini, pemerintah tersebut dengan kerjasama kelompok-kelompok politik, mampu mengelola masa transisi sampai kondisi politik dan keamanan telah sepenuhnya siap mengakomodasi peran dan partisipasi langsung rakyat pada era baru kelak.

Meski era transisi politik pada umumnya berarti melalui pemerintah petahana menuju pemerintah baru, dan tidak ada definisi politik yang baku, akan tetapi untuk kasus Suriah, menurut keterangan para pejabat negara itu, berarti perpindahan dari UUD saat ini menuju UUD baru yang akan menetapkan susunan kekuasaan di Suriah setelah mendapat persetujuan dari rakyat.

Menurut Assad, tujuan utama pemerintah persatuan nasional adalah penyusunan UUD baru, mempersiapkan pemilu bagi rakyat Suriah, dan baru setelah itu, perpindahan menuju UUD baru dapat dilaksanakan.

Pada masa transisi pun tidak boleh terjadi kekosongan, dan oleh karena itu usulan Assad adalah usulan logis, yaitu pengelolaan negara secara kolektif antara pemerintah dan semua kelompok politik.

Sikap irasional dan murni politik Amerika Serikat dan kelompok oposisi Suriah yang berbasis di luar negeri justru mengancam titik terang solusi krisis Suriah. Manajemen negara pada era transisi dengan berporos pada pemerintah Assad, akan menjamin keamanan Suriah, karena tanpa kehadiran pemerintah saat ini, instabilitas yang ada justru akan memberangus peluang pembentukan pemerintahan baru, bahkan tanpa Assad sekali pun. (IRIB Indonesia/MZ)