Partai Syiah Irak Akan Balas Aksi Campur Tangan AS

Asa'ib Ahl al-Haq meminta pemerintah Irak mengambil tindakan terhadap RUU AS yang mengupayakan sanksi terhadap kelompok tersebut setelah mayoritas kelompok Syiah meraih kursi terbanyak dalam pemilihan parlemen bulan lalu.

Dewan Perwakilan Rakyat AS dengan suara bulat memberikan menyetujui rancangan undang-undang yang mewajibkan Presiden Donald Trump menjatuhkan sanksi terhadap para pejabat, agen, afiliasi atau dimiliki dan dikendalikan oleh" Asa'ib Ahl al-Haq dan Harakat Hezbollah al-Nujaba, kelompok Syiah Irak lainnya.

Langkah itu telah dikirim ke Senat untuk disetujui sebelum menjadi undang-undang.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Jumat (1/6/2018), Asa'ib Ahl al-Haq bersumpah membalas kebijakan arogan Washington itu dan menilainya sebagai keputusan bodoh.

Kelompok Syiah Irak itu juga mendesak Kementerian Luar Negeri Irak untuk mengambil tindakan terhadap Kedutaan AS di Baghdad sebagai tanggapan terhadap RUU sanksi kontroversial tersebut.

Asa'ib Ahl al-Haq adalah bagian dari aliansi Fatah yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Badr, Hadi al-Ameri, yang menempati urutan kedua dalam pemilu parlemen pada 12 Mei lalu dengan merebut 47 dari 329 kursi.

Dalam sebuah wawancara dengan Rudaw, jaringan media Kurdi awal pekan ini, Ahmed al-Kinani, kepala faksi parlemen al-Sadiqoun, mewakili Asa'ib Ahl al-Haq dan meminta Baghdad mereaksi tegas RUU AS terbaru.

Kinani menekankan bahwa sanksi tersebut tidak akan menghalangi kelompok Syiah memainkan peran berpengaruh dalam keamanan dan politik Irak.(MZ)