Transformasi Timur Tengah, 10 Desember 2018

Transformasi Timur Tengah pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting di antaranya; perundingan damai intra-Yaman di Swedia, kunjungan luar negeri Putra Mahkota Arab Saudi, penarikan diri Qatar dari OPEC, dan sambutan Hamas atas penolakan resolusi anti-Palestina di PBB.

Perundingan Damai Intra-Yaman di Swedia

Putaran ketiga perundingan damai Yaman dimulai pada Kamis, 6 Desember 2018 di Stockholm, ibukota Swedia dan akan berlanjut selama satu pekan. Babak pertama perundingan diselenggarakan di Jenewa, Swiss pada Januari 2016 dan putaran kedua digelar di Kuwait dari Mei sampai Agustus 2016. Namun, negosiasi ini tidak berkontribusi pada penurunan krisis di Yaman.

Faksi-faksi Yaman tidak melakukan pertemuan apapun sejak Agustus 2016 sampai 5 Desember 2018. Negara itu menghadapi tragedi kemanusiaan terburuk di dunia dalam beberapa dekade terakhir akibat serangan koalisi pimpinan Arab Saudi.

Dialog intra-Yaman yang sedang berlangsung di Swedia juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan sebuah kesuksesan. Dari satu sisi, jet-jet tempur Saudi – sama seperti ketika perundingan Jenewa dan Kuwait digelar – terus melakukan pemboman bersamaan dengan pertemuan Stockholm untuk mempengaruhi hasil perundingan. Dari sisi lain, delegasi pemerintahan terguling Yaman mengajukan tuntutan tertentu yang tidak sejalan dengan realitas di lapangan.

Pada dasarnya, pemerintahan terguling Yaman telah mengajukan syarat tertentu sejak hari pertama pertemuan. Padahal, Utusan Khusus PBB untuk Yaman, Martin Griffiths menekankan agar semua pihak memulai perundingan tanpa pra-syarat apapun.

Delegasi dukungan Riyadh ini meminta pelucutan senjata dari pasukan Ansarullah dan menyatakan bahwa perdamaian tidak akan tercipta tanpa ini. Mereka setuju untuk membuka kembali bandara internasional Sana'a, tetapi pesawat yang masuk atau keluar harus diperiksa di bandara Aden atau Seiyun. Namun, delegasi Ansarullah menolak syarat tersebut dan menganggap syarat itu tidak bisa diterapkan mengingat situasi kemanusiaan di Yaman sedang kritis.

Ansarullah menyatakan bahwa pelabuhan al-Hudaydah harus dipisahkan dari konflik militer, dan pemerintah harus dibentuk terlebih dahulu sebelum semua pihak dilucuti.

Delegasi pemerintahan terguling ingin menutupi semua kekalahan di medan perang di meja perundingan, tetapi Ansarullah lebih mengutamakan isu-isu kemanusiaan dan pertukaran tawanan. Ketua delegasi Ansarullah untuk perundingan Stockholm, Mohammad Abdul Salam mengatakan, "Pihak seberang tidak memiliki sikap yang tegas, karena mereka sebenarnya bukan pembuat keputusan, mereka menerima perintah dari pihak asing."

Sambutan Dingin Dunia kepada Putra Mahkota Saudi

Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammad bin Salman (MBS) pada 22 November lalu melakukan safari pertamanya ke luar negeri pasca kasus pembunuhan Jamal Khashoggi, wartawan dan kritikus Riyadh, di tengah protes rakyat di berbagai negara Afrika dan Argentina.

MBS yang mendapat tekanan berat dari opini publik di tingkat global pasca pembunuhan Khashoggi, berusaha keluar dari tekanan ini dengan melakukan safari luar negeri, namun tekanan terhadap dirinya malah semakin besar.

Surat kabar AS, The Wall Street Journal menulis, MBS menghadapi dampak dari kasus pembunuhan Khashoggi di KTT G20. MBS untuk menunjukkan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ini, bersedia menerima sikap cuek para pemimpin G20 dan berdiri sendiri di ujung barisan.

Koran Le Figaro Perancis menulis, Bin Salman berubah menjadi kendala dan krisis bagi masyarakat internasional. Kunjungan MBS ke Buenos Aires memicu konflik di media Argentina.

Putra Mahkota Saudi ini sebelum berkunjung ke Argentina, pertama-tama mengunjungi Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan kemudian ke Mesir dan Tunisia. MBS setelah dari Argentina kemudian bertolak ke dua negara Afrika, Mauritania, dan Aljazair.

Di Aljazair, Presiden Abdelaziz Bouteflika membatalkan pertemuan dengan Putra Mahkota Saudi di Algiers meskipun sudah diagendakan sebelumnya. Menurut kantor berita nasional Aljazair (APS), pertemuan itu dibatalkan karena Bouteflika sedang "terserang flu berat."

MBS tiba di Algiers pada 3 Desember 2018 di tengah gelombang protes masyarakat setempat dan setelah melakukan kunjungan singkat ke Mauritania. Kunjungan ini mengundang kecaman dari kalangan politik dan akademisi di Aljazair, karena perang yang dipimpin Saudi di Yaman dan pembunuhan Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul.

Sebanyak 17 intelektual, wartawan, cendekiawan Muslim dan tokoh-tokoh lain di Aljazair mengecam kunjungan tersebut dalam sebuah statemen bersama. Mereka mengatakan seluruh dunia yakin bahwa ia memerintahkan pembunuhan Khashoggi. MBS akhirnya meninggalkan Aljazair tanpa memberikan pernyataan apapun kepada media.

Alasan Qatar Keluar dari OPEC

Perusahaan minyak nasional Qatar, (Qatar Petroleum-QP) pada Senin (3/12/2018) mengumumkan bahwa Doha akan keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) pada Januari 2019. Menteri Energi Qatar Saad Sherida al-Kaabi menyebut keputusan negaranya keluar dari OPEC setelah 57 tahun disebabkan masalah teknis dan strategis.

"Keputusan Qatar meninggalkan OPEC benar-benar bukan politik. Setelah mengkaji kondisi kehadirannya di OPEC dan kebijakannya di sektor energi, Qatar berkesimpulan bahwa kami adalah negara gas, dan akan menguntungkan kami jika fokus pada industri gas," ujarnya kepada wartawan di Wina, Austria pada Rabu (5/12/2018) malam.

"Kami kecil di OPEC. Kami tidak memiliki bobot yang cukup di OPEC sehingga berpengaruh, dan itulah mengapa kami pergi. Qatar hanya memproduksi 600.000 barel minyak mentah per hari dan keluarnya kami tidak akan memberi efek pada OPEC," tambahnya.

Sementara itu, mantan Perdana Menteri Qatar Sheikh Hamad bin Jassim Al Thani mengatakan via akun Twitter-nya bahwa OPEC hanya digunakan untuk tujuan yang merugikan kepentingan nasional kami.

Uni Emirat Arab (UEA) menganggap keputusan Qatar sebagai indikasi dari menurunnya pengaruh negara itu. "Aspek politik keputusan Qatar mundur dari OPEC adalah pengakuan atas penurunan peran dan pengaruhnya di tengah isolasi politik," kata Anwar Gargash, Menteri Luar Negeri UEA di akun Twitter-nya.

Seorang pengamat politik, Bobby Ghosh dalam sebuah artikel di situs Bloomberg pada 5 Desember lalu menulis, "Penjelasan yang diberikan Qatar tentang penarikan dirinya dari OPEC setelah 57 tahun menjadi anggota, akan digunakan untuk menjustifikasi kemungkinan keluarnya negara itu dari Dewan Kerjasama Teluk Persia (P-GCC)." Dia percaya bahwa Qatar akan segera meninggalkan P-GCC dan awal dari langkah ini adalah penarikan negara itu dari keanggotaan OPEC.

Sebagian pengamat yakin bahwa keputusan Qatar ini didorong oleh Amerika Serikat, karena Washington ingin memperlemah atau bahkan meruntuhkan OPEC. Menurut mereka, kepergian Qatar bisa mendorong keluarnya beberapa anggota lain dari organisasi produsen minyak dunia ini.

Hamas Sambut Penolakan Resolusi Anti Palestina di PBB

Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh mengatakan nurani global telah menggagalkan rencana AS untuk mengecam perlawanan rakyat Palestina. Dalam sebuah statemen pada hari Jumat (7/12/2018), Haniyeh menambahkan bahwa pada pertemuan Majelis Umum PBB, mayoritas negara membela hak perlawanan rakyat Palestina terhadap penjajahan.

"Mereka untuk pertama kalinya menentang rencana AS yang ingin meloloskan draf resolusi untuk mengecam perlawanan sah rakyat Palestina," tegasnya seperti dikutip kantor berita IRNA. Menurut Haniyeh, suara menolak draf usulan AS merupakan sebuah kemenangan yang sangat penting bagi rakyat Palestina serta negara-negara sahabat dan pendukung nilai-nilai bangsa ini.

Wakil Duta Besar Iran untuk PBB, Eshaq Ale Habib menyebut pendudukan Israel atas tanah Palestina sebagai akar utama konflik dan krisis di wilayah Timur Tengah. Dia menyampaikan hal itu ketika menolak draf resolusi usulan AS dalam pertemuan Majelis Umum PBB pada Kamis (6/12/2018) sore. Draf ini diprakarsai oleh AS dengan tujuan mengecam Gerakan Hamas.

"Rancangan resolusi ini merupakan contoh lain dari dukungan AS untuk narasi rezim Zionis tentang konflik dan untuk membenarkan agresinya terhadap Palestina," tegas Ale Habib. Dia mengutuk kejahatan rezim Zionis terhadap rakyat Palestina, terutama di Jalur Gaza yang berada di bawah blokade. (RM)