PM Irak Kritik Intervensi AS

Perdana Menteri Irak, Adel Abdul Mahdi secara implisit mengkritik intervensi AS baru-baru ini dalam masalah protes massa di negaranya.

Abdul Mahdi dalam konferensi pers hari Selasa (12/11) menjelaskan mengenai langkah pemerintah Irak menerima kritik dan menjalin berinteraksi dengan para demonstran.

"Demi menghormati kebebasan berekspresi dan hak untuk berdemonstrasi, banyak pembatasan yang dinyatakan dalam hukum untuk mengadakan demonstrasi tidak dilaksanakan," ujar PM Irak.

"Undang-undang itu sama dengan yang diadopsi oleh koalisi internasional pimpinan AS, tetapi protes damai di Irak tidak hanya dibatasi atau ditekan, bahkan mengabaikan banyak peraturan yang membatasi pengunjuk rasa," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Irak Barham Saleh menanggapi pernyataan bernada campur tangan dari AS dengan menegaskan bahwa reformasi yang diharapkan di Irak seharusnya tidak pernah dipengaruhi oleh dikte asing.

Gedung Putih Minggu malam menyerukan pemilu dini di Irak dan diadopsinya undang-undang pemilihan baru.

Intervensi AS itu disambut dengan reaksi dari sejumlah pemimpin politik, termasuk Pemimpin Kebijaksanaan Nasional Sayed Ammar Hakim, Sekretaris Jenderal Asaeb Ahl al-Haq, Sheikh Qais al-Khazali, dan Pemimpin Sadr, Muqtada al-Sadr.

Beberapa kota Irak dilanda aksi demonstrasi dalam beberapa pekan terakhir untuk memprotes kondisi kehidupan ekonomi yang buruk, dan tingginya korupsi. (PH)