Alasan PM Irak Mengundurkan Diri

Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi, mengumumkan mundur dari jabatannya dan telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada parlemen. Ia menerima mandat pembentukan kabinet baru Irak pada Oktober 2018 dan terpaksa meletakkan jabatannya hanya satu tahun setelah berkuasa.

Lalu, mengapa aksi protes di Irak bisa berujung pada mundurnya Abdul Mahdi mundur?

Pertama, Abdul Mahdi mengamini permintaan otoritas keagamaan Irak untuk pelimpahan kekuasaan di Irak. Ahmad al-Shafi, wakil Ayatullah Sayid Ali Sistani dalam khutbah Jumat di kota Karbala, mengatakan pertumpahan darah dan sikap persuasif menuju reformasi telah membebani Irak dengan biaya besar.

Ahmad al-Shafi meminta parlemen Irak untuk mempertimbangkan kembali pemerintahan saat ini dan segera mensahkan undang-undang pemilu sehingga dapat melaksanakan pemilu yang bersih.

Kedua, Abdul Mahdi meletakkan jabatannya dengan tujuan menghentikan kekerasan, melindungi keselamatan warga, dan mencegah musuh menunggangi demonstrasi warga Irak.

Selama dua bulan terakhir, anasir-anasir di dalam negeri yang memperoleh dukungan dari Amerika Serikat, rezim Zionis, dan Arab Saudi, menunggangi demonstrasi di Irak dan menyeret aksi damai itu ke arah kekerasan dan pertumpahan darah.

Media-media Barat dan Arab juga menyalahkan Hashd al-Shaabi atas krisis tersebut, padahal kelompok ini menolak melibatkan diri dalam situasi saat ini di Irak.

Trio Amerika, Israel, dan Saudi sedang berusaha menciptakan kevakuman kekuasaan di Irak dan Lebanon dengan meruntuhkan lembaga-lembaga negara dan menghancurkan demokrasi. Kekerasan di Irak kian parah setelah kunjungan Wakil Presiden AS Mike Pence dan Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Mark Milley ke Irak.

Dan ketiga, Abdul Mahdi percaya bahwa krisis ini tidak akan berakhir jika ia tetap mempertahankan pemerintahannya. Karena waktu yang singkat, pemerintahannya tidak banyak berperan dalam pemulihan kondisi ekonomi, sosial, dan kehidupan rakyat Irak, tapi ia bersedia mundur demi memulihkan keamanan dan mencari jalan untuk memenuhi tuntutan rakyat.

Lalu, apakah keputusan Abdul Mahdi akan mengakhiri kekerasan di Irak?

Keputusan tersebut tentu saja telah memuaskan sebagian demonstran dan kubu-kubu politik di Irak, dan bahkan meredam protes untuk waktu singkat, namun itu tampaknya tidak akan mengakhiri protes dan kekerasan di Irak.

Tujuan utama kubu pro-asing di Irak adalah menciptakan kevakuman kekuasaan dan menyeret negara itu dalam ketidakstabilan politik dan keamanan. Oleh karena itu, mereka sepertinya akan mencegah berakhirnya demonstrasi dan kekerasan di Irak.

Sekarang, jika parlemen Irak menerima pengunduran diri Abdul Mahdi, maka mereka perlu bergerak cepat untuk memilih perdana menteri baru demi menghentikan kekerasan. Kabinet baru Irak juga harus serius untuk melakukan reformasi dan memberantas korupsi. (RM)