Dampak Keamanan Perjanjian Israel-UEA

Perjanjian pengkhianatan yang dibuat Uni Emirat Arab (UEA) dengan rezim Zionis untuk membangun hubungan diplomatik formal, akan memiliki beberapa konsekuensi keamanan.

UEA dan Israel telah menjalin hubungan di berbagai bidang, bahkan surat kabar Israel Hayom melaporkan bahwa Benjamin Netanyahu telah melakukan dua kunjungan rahasia ke Abu Dhabi dalam dua tahun terakhir. Namun, jenis hubungan ini tidak memiliki konsekuensi keamanan bagi kedua pihak dan kawasan Asia Barat, sedangkan kesepakatan terbaru yang bersifat resmi akan memiliki konsekuensi keamanan bagi kedua belah pihak dan kawasan.

Salah satu konsekuensi keamanan dari perjanjian pengkhianatan tersebut adalah posisi UEA yang menjadi model pembangunan ekonomi di kawasan akan menghadapi ketidakamanan. Padahal, prasyarat utama untuk pembangunan ekonomi adalah keamanan yang kuat.

Kurang dari 72 jam setelah pengumuman tersebut, kedutaan UEA di Libya dibakar. Pengunjuk rasa di Libya menyerang kedutaan UEA di Tripoli dan membakar sebagian gedung sebagai protes atas perjanjian pengkhianatan yang dilakukan negara ini dengan rezim Zionis. Kemungkinan senada juga akan dialami perwakilan kepentingan UEA di negara lain.

UEA adalah anggota kunci koalisi Saudi dalam perang melawan Yaman. Tahun lalu, terjadi ledakan di Al-Fujairah, serta aksi perlawanan tentara dan komite rakyat Yaman terhadap UEA yang menargetkan keamanan dan perekonomiannya. Dampaknya, UEA memutuskan untuk menarik pasukannya dari Yaman dan mengurangi partisipasinya dalam perang di negara tetangganya itu.

Rezim Zionis sangat dibenci dalam opini publik dunia Islam sehingga kesepakatan dengan rezim ini akan menimbulkan konsekuensi keamanan serius.

Salah satu alasannya, karena perjanjian antara UEA dengan rezim Zionis terjadi pada saat Israel yang didukung Amerika Serikat sedang meningkatkan aksi kekerasan terhadap Palestina. Oleh karena itu, perjanjian ini sama saja dengan memberikan dukungan terhadap kejahatan rezim Zionis kepada Palestina.

Aspek keamanan lain dari perjanjian pengkhianatan adalah tanggapan yang akan diambil oleh kelompok-kelompok Palestina. Perjanjian pengkhianatan ini tidak memberikan konsesi untuk Palestina, bahkan lebih buruk dari perjanjian Camp 1978 maupun Wadi Arab 1974, karena memberikan konsesi begitu besar kepada Israel, tapi sebaliknya pihak Palestina tidak meraih apapun.

Kesepakatan sepihak ini mengirimkan pesan penting kepada orang-orang Palestina bahwa negara-negara Arab di kawasan Asia Barat tidak bisa diharapkan bantuannya untuk memperjuangkan Palestina. Oleh karena itu mereka harus berdiri di kakinya sendiri dalam menghadapi rezim Zionis.

Kesepakatan ini menyadarkan bangsa Palestina bahwa mereka tidak dapat mengandalkan negara-negara Arab untuk mempertahankan dirinya karena memiliki kesamaan identitas Arab maupun Muslimnya.

Dalam hal ini, Khalil al-Hayat, anggota biro politik Hamas menekankan bahwa kesepakatan untuk menormalisasi hubungan antara penguasa UEA dan rezim Zionis akan merusak persatuan Arab. Dia menambahkan bahwa konsultasi sedang berlangsung antara kelompok-kelompok Palestina di dalam dan di luar negeri untuk menyepakati peningkatan kegiatan melawan normalisasi hubungan dengan rezim Zionis, dan rencana Israel menganeksasi sebagian daerah Tepi Barat.

Meningkatnya rasa tidak aman terhadap UEA dan perwakilan kepentingannya di berbagai negara dunia serta meningkatnya ketegangan antara Palestina dan Israel di tingkat makro di Asia Barat, memiliki efek domino di tingkat regional dan global yang berpotensi meningkatkan suhu ketegangan dan ancaman keamanan yang semakin tinggi melebihi sebelumnya.(PH)