Saat AS Ingin Lengserkan Mahmoud Abbas

David M. Friedman, duta besar Amerika Serikat di bumi Palestina pendudukan Kamis (17/9/2020) mengatakan, Amerika berpikir ingin menjadikan Mohammad Dahlan, mantan ketua Fatah pengganti Mahmoud Abbas, ketua Otorita Ramallah.

Terkait statemen Friedman ini ada sejumlah poin penting:

Pertama, intervensi di urusan internal negara lain merupakan strategi terpenting kebijakan luar negeri Amerika Serikat. AS mengaku sebagai pemimpin dunia. Bahkan klaim ini mendorong Washington tak segan-segan mengancam akan melengserkan para pemimpin negara yang tidak sehaluan dengannya.

Kondisi ini terjadi di Irak pada tahun 2019. Adil Abdul Mahdi, mantan perdana menteri Irak yang ingin membuat kebijakan luar negerinya independen dan tidak terikat, mendapat murka dari Amerika. AS pada Oktober 2019, dengan mengorganisir aksi demo anti pemerintah di Irak oleh anasir yang berafiliasi dengannya telah mempersiapkan proses pengunduran diri Abdul Mahdi. Alasan kemarahan Amerika terhadap Abdul Mahdi adalah kesepakatan Irak dengan Cina untuk menggalang kerja sama strategis serta sikap perdana menteri ini yang tidak mengamini sanksi AS terhadap Iran.

Kedua, AS tidak meyakini hak mendasar seperti hak menentukan nasib sendiri. Faktanya, Amerika mengakui hak ini bagi para pemimpin dan negara-negara yang mengekor kepadanya. Sejumlah pengamat meyakini bahwa salah satu alasan kesepakatan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain dengan rezim Zionis Israel adalah represi kuat Gedung Putih kepada pemimpin negara ini.

Mohammad bin Zayed, putra mahkota Abu Dhabi dan Sheikh Hamad bin Isa Al-Khalifa, raja Bahrain menilai kelanggengan mereka di kekuasaan bergantung pada dukungan Amerika. Salah satu indikasi ketidakpercayaan sejati Amerika terhadap prinsip dan hak menentukan nasib sendiri adalah intervensi negara ini di kebangkitan Arab tahun 2011 dan upanyany menyimpangkan kebangkitan ini.

Upaya untuk melengserkan Mahmoud Abbas juga dapat dicermati dalam koridor ini dan mendapat respon dari Otorita Ramallah. Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh saat merespon statemen David Friedman mengatakan, “Pemerintah Amerika tengah berhalusinasi jika mereka menganggap mampu memaksakan kehendaknya terhadap rakyat Palestina.”

Ketiga, tokoh dan elit politik memiliki tanggal kedaluwarsa bagi Amerika dan selama mereka tunduk kepada kebijakan Washington, maka mereka akan didukung. Namun jika sebaliknya mereka mengkritik kebijakan Washington, maka Amerika sendiri yang akan melengserkan mereka. Mahmoud Abbas, ketua Otorita Ramallah termasuk sosok seperti ini. Abbas sejak Januari 2005 hingga kini menjabat sebagai ketua Otorita Ramallah dan senantiasa bergerak dalam koridor instruksi yang ditentukan Washington. Meski ada penentangan serius rakyat dan mayoritas faksi Palestina terkait perundingan antara pemerintah Palestina dan Israel, namun Abbas dan Otorita Ramallah tetap melanjutkan perundingan dan kompromi dengan rezim penjajah ini dan juga mendapat dukungan dari Amerika.

Penentangan Mahmoud Abbas terhadap rencana rasis kesepakatan abad dan penolakannya baru-baru ini terhadap normalisasi hubungan UEA dan Bahrain dengan Israel serta pemutusan hubungan dengan Washington serta Tel Aviv, telah mendorong Washington memulai upayanya untuk melengserkan Abbas dan menggantikannya dengan Mohammad Dahlan.

Mohammad Dahlan, mantan anggota Gerakan Fatah dan termasuk tokoh Palestina yang memainkan peran penting di normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel. Setelah Hamas menguasai Jalur Gaza pada tahun 2006 dan Mohammad Dahlan melarikan diri dari wilayah tersebut, ditemukan berbagai bukti dan foto dari rumahnya yang membuktikan hubungan luas dan mendalam dirinya dengan Zionis.

Mengingat kondisi ini, Amerika berusaha melengserkan Mahmoud Abbas, 85 tahun dan menggantikannya dengan Mohammad Dahlan sehingga dari satu sisi dapat mereduksi penentangan bangsa Palestina terhadap kesepakatan abad dan normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel serta dari sisi lain, friksi akan kembali meletus di antara faksi Palestina. Kesepakatan abad dan normalisasi hubungan sedikit banyak telah mendorong konsensus dan solidaritas faksi Palestina untuk membela kepentingan dan keamanan Palestina. (MF)