Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina
Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 29 November 1977.
Hari tersebut diperingati setiap tahun secara internasional, dengan aksi unjuk rasa dan kegiatan yang bertujuan untuk menarik perhatian pada perjuangan rakyat Palestina.
Sekretaris Jenderal PBB mengkritik berlanjutnya permukiman Zionis yang saat ini berada pada level tertinggi dalam empat tahun terakhir.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres hari Selasa (1/12/2020) mengutuk pemukiman rezim Zionis di wilayah Palestina, dan menilainya sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.
"Pembangunan permukiman dan proyek konstruksi [distrik Zionis] yang terus berlanjut, bersama proses penghancuran rumah Palestina dan penyitaannya oleh pejabat Israel di Tepi Barat dan Baitul Maqdis Timur telah mencapai level tertinggi dalam empat tahun," ujar Sekjen PBB
Guterres juga mengungkapkan keprihatinannya atas situasi di Jalur Gaza yang berada dalam blokade rezim Zionis.
Pusat Studi Tahanan Palestina melaporkan bahwa rezim Zionis menahan lebih dari 15.000 wanita Palestina sejak 1967 hingga kini.
Riyad al-Ashqar, Direktur Pusat Studi Tahanan Palestina mengatakan, rezim Zionis telah menahan lebih dari 15.000 wanita Palestina sejak tahun 1967, dan sekitar 2.250 wanita Palestina sejak Intifadah Al-Aqsa pada tahun 2000.
"Rezim Zionis mengintensifkan kebijakannya dalam menahan perempuan sejak terjadi perlawanan untuk membela Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa pada Oktober 2015," ujar Al-Ashqar.
Israel menggunakan berbagai dalih untuk menahan perempuan, termasuk tuduhan menulis materi anti-Zionis di media sosial, berniat melakukan operasi perlawanan, atau berpartisipasi dalam aksi pembelaan terhadap Masjid Al-Aqsa.
Para tahanan wanita Palestina di penjara Israel berada dalam kondisi kritis dan tidak manusiawi.
Pasukan rezim Zionis Israel juga telah membunuh lebih dari 3000 anak Palestina sejak awal Intifadah Kedua yang juga dikenal sebagai Intifadah Aqsa pada September 2000 sementara puluhan ribuan lainnya terluka.
Angka tersebut dirilis oleh Kementerian Informasi Palestina yang menyinggung pembunuhan yang disengaja terhadap anak-anak Palestina oleh militer Israel.
Menurut Kementerian Informasi Palestina, 123 anak di bawah umur Palestina telah terbunuh dan banyak lagi yang terluka sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mengakui al-Quds sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017.
Sejak 2008 pasukan Israel melancarkan tiga perang di Jalur Gaza yang menewaskan dan melukai ribuan anak. Selama invasi militer Israel ke Gaza pada 2014, lebih dari 2.200 warga Gaza, termasuk ratusan anak-anak, tewas dan lebih dari 11.000 lainnya terluka.
Menurut organisasi Hak Asasi Manusia, serangan Israel terhadap warga Palestina termasuk anak-anak dilakukan secara sistematis dan disengaja dan termasuk dalam strategi Israel menggunakan kekuatan yang tidak proporsional dan berlebihan terhadap warga sipil.
Tidak ada pasukan Israel yang pernah diadili dalam kejahatan yang dilakukan disebabkan dukungan penuh Amerika Serikat. Meskipun Israel melakukan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, anak-anak Palestina terus menderita karena sikap apatis internasional. Kelompok HAM telah menuntut agar penjahat perang Israel diadili, namun belum ada tindak lanjutnya. (RA)
