Krisis Legitimasi Rezim Al Khalifa
Eskalasi penangkapan para aktivis politik Bahrain oleh rezim Al Khalifa menyulut kekhawatiran publik dunia terhadap peningkatan pelanggaran hak asasi manusia di negara Arab itu.
Terkait hal ini, organisasi pemantau HAM, Al-Manama dalam laporan tahunnya mengungkapkan kondisi hak asasi manusia di ibu kota Bahrain selama tahun 2015. Organisasi HAM ini dalam laporannya menyebutkan sebanyak 156 kasus penangkapan warga Bahrain di kota Manama. Ditegaskannya, sejak meletusnya revolusi rakyat Bahrain pada Februari 2011 hingga kini ratusan orang mendekam di penjara rezim Al Khalifa.
Laporan organisasi pemantau HAM yang berjudul "Manama Ibukota Represi Lunak" juga menyinggung terjadinya 10 demonstrasi dan aksi protes damai.
Selain itu, pemantau HAM mengungkapkan selama tahun 2015 digelar pengadilan yang memutuskan 165 orang terdakwa harus berada di dalam penjara. Laporan tersebut juga menyinggung terjadinya peningkatan penyerangan yang dilakukan pasukan keamanan dan polisi Bahrain sebesar 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Rezim Al Khalifa dengan bantuan militer Arab Saudi dan Uni Emirat Arab selama lima tahun silam melakukan berbagai tindakan represif terhadap rakyat Bahrain yang menyuarkan tuntutan damainya di negara mereka sendiri. Realitasnya, gelombang protes rakyat Bahrain adalah aksi nasional yang jauh dari sentimen sektarian. Sebab, protes tersebut dilancarkan bukan hanya oleh orang Syiah saja tapi juga oleh warga Sunni Bahrain memprotes kezaliman rezim Al Khalifa.
Aksi represif rezim Al Khalifa untuk meredam tuntutan damai rakyatnya sendiri menjadikan Bahrain sebagai tempat pelanggaran HAM besar-besaran. Kinerja Al Khalifa menunjukkan penguasa Arab ini dikenal di tingkat dunia sebagai rezim represif Arab.
Terkait hal ini, organisasi HAM internasional berulang kali mengingatkan bahwa rapor HAM rezim Bahrain termasuk salah satu yang terkelam di dunia. Kebijakan dalam negeri pemerintah Bahrain yang memberangus hak sipil dan politik rakyatnya sendiri ditambah dengan kebijakan luar negeri yang mengijinkan pihak asing, terutama AS ikut menindas rakyat Bahrain memperlihakan buruknya kinerja rezim Al Khalifa.
Dalam kondisi demikian, rakyat Bahrain terus melanjutkan perjuangannya menyuarakan tuntutan legal mereka dan mengabaikan instruksi kementerian dalam negeri yang melarang segala bentuk unjuk rasa di seluruh wilayah Bahrain. Berlanjutnya kebangkitan rakyat Bahrain menunjukkan krisis legitimasi rezim Al Khalifa yang semakin menganga. (PH)
