Kebuntuan Kabinet Baru Rezim Zionis dan Nasib Netanyahu

Setelah dua pekan berlalu dari penyelenggaraan pemilu parlemen rezim Zionis, pembentukan kabinet menjadi masalah utama karena dipicu sepak terjang para politisinya, terutama perilaku Benjamin Netanyahu.

Pada 23 Maret lalu, Israel baru saja menggelar pemilu legislatif keempatnya dalam dua tahun terakhir. Sebagaimana prediksi dan jajak pendapat  sebelum pemilu, hasil akhir pemilu Knesset ke-24 mengulang  tiga pemilu sebelumnya. Dari sekian partai di Knesset tidak ada satu partai bersama sekutunya yang memenangkan mayoritas suara lebih dari 50 persen atau 61 kursi. Secara akumulatif, dari 39 partai yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam pemilu Knesset 2021 memperlihatkan 13 di antaranya memenangkan lebih dari 3,25 persen suara untuk masuk ke Knesset.

Netanyahu mengharapkan kemenangan yang signifikan dalam pemilu kali ini dengan mengusung keberhasilan program vaksinasi Covid-19, dan normalisasi hubungan diplomatik dengan beberapa negara Arab. Tetapi partai Likud gagal memenangkan suara mayoritas, karena tidak berhasil meraih lebih dari seperempat suara. Partai Likud hanya memenangkan 31 kursi di parlemen baru. Jumlah total kursi untuk partai Likud dan sekutunya hanya mencapai 52 kursi dan kurang sembilan dari suara mayoritas.

Menghadapi kondisi demikian, terdapat empat skenario.

Pertama, Netanyahu dan Likud akan membujuk Naftali Bennett, pemimpin partai The Jewish Home yang meraih tujuh kursi, bersama dengan partai-partai Arab untuk membentuk kabinet. Namun, Bennett tampaknya tidak mau bersekutu dengan Netanyahu.

Ben Mercury, analis koran Maariv mengatakan, "Bennett tidak bersedia bergabung dengan koalisi yang dipimpin oleh Netanyahu, karena dia melihat rekam jejaknya dan tidak ada pemimpin partai politik Israel yang bersekutu dengan Netanyahu selama tiga tahun terakhir. Tampaknya, Itulah sebabnya dia tidak ingin masa depan politiknya akan hancur oleh Netanyahu. Dia tidak ingin dimakamkan di kuburan massal tokoh-tokoh yang pingsan dan tewas secara politik setelah berkoalisi dengan Netanyahu,".

Skenario kedua, partai Likud mencalonkan seseorang selain Netanyahu sebagai perdana menteri.Netanyahu menghadapi masalah serius. Di satu sisi, muncul kasus korupsi Netanyahu dan persidangannya telah dimulai. Di sisi lain, penentangan pihak oposisi sayap kanan bukan terhadap Likud, melainkan Netanyahu. Oleh karena itu, beberapa laporan menunjukkan bahwa Likud mungkin akan meninggalkan Netanyahu. Dikabarkan sejumlah anggota Likud telah menawarkan Netanyahu untuk mundur sebagai perdana menteri, dan ditunjuk sebagai kepala rezim Zionis, tetapi dia menentang tawaran tersebut.

Skenario ketiga, rival Netanyahu setuju untuk membentuk kabinet dan memenangkan 61 kursi. Beberapa analis menunjukkan bahwa kemungkinan kerja sama antara beberapa partai sayap kanan dan kiri Israel di bawah kerangka yang disebut "Koalisi untuk Perubahan" . Langkah ini akan mengumpulkan 58 kursi ditambah dukungan partai Arab akan meraih kursi yang dibutuhkan untuk membentuk kabinet baru.

Dalam hal ini, mantan Menteri Pertahanan Israel Moshe Ya'alon meminta semua aktor politik untuk bergandengan tangan demi menggulingkan Netanyahu. Menurut Ya'alon, setiap orang di Israel harus tahu perbaikan tidak akan bisa dicapai  tanpa upaya menyingkirkan Netanyahu, dan setiap orang harus mengesampingkan perbedaan mereka dan menyerahkan pucuk pimpinan kepada Yair Lapid. Tapi tampaknya, Naftali Bennett tidak akan menyetujui aliansi tersebut.

Skenario keempat, tidak ada sekutu dan lawan Netanyahu yang mau bergabung dengan koalisi, dan Netanyahu akan terus bersikeras untuk tetap menjadi perdana menteri. Kondisi demikian akan menyeret pada penyelenggaraan pemilu kelima. Namun, ada beberapa tokoh yang berusaha mencegah terjadinya pemilu kelima. Sebab dalam praktiknya dengan struktur kekuasaan dan hasil yang diperoleh pada empat pemilu terakhir, mereka tidak dapat mengakhiri kebuntuan politik yang sedang berlangsung melalui kotak suara.(PH)