Ini Alasan Israel Sabotase Pemilu Palestina di Quds
Upaya sabotase Israel di penyelenggaraan pemilu parlemen Palestina di Quds menuai respon dan peringatan dari berbagai faksi Palestina.
Pemilu legislatif di Palestina rencananya akan digelar 22 Mei mendatang di Tepi Barat Sungai Jordan, Quds pendudukan dan Jalur Gaza untuk memilih 132 anggota parlemen. Pemilu ini digelar setelah lebih dari 14 tahun. Sementara itu, Israel menekan Otorita Ramallah untuk membatalkan penyelenggaraan pemilu ini dan menangguhkannya di waktu yang lain.
Israel saat ini memiliki dua alasan untuk mencegah penyelenggaraan pemilu parlemen di Palestina. Pertama, Israel takut akan kemenangan Hamas dan terbentuknya pemerintahan dengan poros muqawama di Palestina dan berusaha mencegah penyelenggaraan pemilu di Palestina.
Kedua, Israel berusaha menghalangi penyelenggaraan pemilu di Quds. Faktanya, Israel sadar bahwa bangsa Palestina menolak Quds menjadi ibu kota Israel. Mantan presiden AS, Donald Trump Desember 2017 dalam sebuah keputusan ilegalnya menyatakan Quds sebagai ibu kota Israel dan di bulan Mei 2018 memindahkan kedubes negara ini dari Tel Aviv ke Quds.
Mengingat masalah ini, bukan saja Palestina, tapi mayoritas negara dunia tidak mengakui Quds sebagai ibu kota Israel. Kini Israel menentang penyelenggaraan pemilu parlemen Palestina di Quds, karena menganggap daerah ini sebagai bagian dari wilayah Palestina pendudukan. Melalui aksi sabotase dan menentang penyelenggaraan pemilu Palestina di Quds, Israel mencoba membuat aneksasi Yerusalem ke wilayah pendudukan tunduk pada berlalunya waktu, dan seiring waktu lebih banyak kedutaan besar akan didirikan di Yerusalem. Oleh karena itu, rezim Israel menentang diadakannya pemilihan parlemen Palestina di Quds pendudukan.
Pendekatan Israel ini menuai respon dan peringatan dari pemerintah dan berbagai faksi Palestina. Bangsa Palestina menganggap Quds sebagai wilayah yang tak terpisahkan dari bumi Palestina dan menekankan penyelenggaraan pemilu di wilayah ini. Juru bicara Otorita Ramallah, Nabil Abu Rudeineh Kamis (22/4/2021) seraya menekankan penyelenggaraan pemilu parlemen Palestina di waktu yang ditentukan, menjelaskan, "Quds garis merah Palestina dan bangsa ini tidak akan mundur dari sikapnya, serta tidak ada rakyat Palestina yang rela atas negara dengan perbatasan sementara."
Pemilu saat ini merupakan peluang bagi Palestina untuk mematahkan dan membatalkan keputusan Donald Trump terkait Quds sebagai ibu kota Palestina. Bagaimana pun juga jika Palestina mundur dari penyelenggaraan pemilu legislatif di Quds karena tekanan Israel, maka hal ini sama halnya dengan menyerahkan Quds ke tangan Israel.
Palestina dengan kesadaran akan dampak dari kegagalan penyelenggaraan pemilu parlemen di Quds, memperingatkan Tel Aviv akan sabotase di proses ini. Peringatan tersebut tidak saja datang dari faksi muqawama, bahkan seluruh faksi Palestina seraya menekankan penyelenggaraan pemilu legislatif di Quds, juga memperingatkan Israel. Sekaitan dengan ini, Mundhir al-Hayek, anggota senior Gerakan Fatah menjelaskan bahwa konflik dengan Israel telah dimulai terkait penyelenggaraan pemilu legislatif di Quds. Ia mengungkapkan, tanpa Quds, tidak akan digelar pemilu di Palestina.
Mohammad al-Ghul, anggota Komisi Pusat Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) juga menekankan solusi nasional untuk melawan sikap Israel yang menentang penyelenggaraan pemilu parlemen Palestina di kota Quds. Ia menjelaskan, Israel berusaha memisahkan Quds dari wilayah Palestina lainnya.
Sementara itu, Taysir Khalid, anggota Komite Eksekutif Front Pembebasan Palestina (PLO) juga mengingatkan, pembatalan atau penangguhan pemilu ini akan memperdalam friksi dan mengarah ke jalur yang tidak jelas di mana akan merusak kondisi nasional Palestina dan membuat warga putus asa. (MF)
