Dinamika Asia Tenggara, 29 Januari 2022

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting, di antaranya; Indonesia ajak ASEAN dukung agenda G20.

Selain itu, masih ada isu lainnya seperti Atasi Lonjakan Covid-19, Malaysia Galakkan Vaksin Booster, Pertama sejak "Berlian Biru", PM Thailand akan kunjungi Arab Saudi, PM Kamboja desak junta Myanmar izinkan penyaluran bantuan,

Indonesia Ajak ASEAN Dukung Agenda G20

Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk mendukung agenda Presidensi G20 Indonesia tahun ini.

"Pentingnya peran teknologi digital dalam mengakselerasi pemulihan pasca pandemi COVID-19 tercermin dalam ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) yang menggarisbawahi pentingnya transformasi digital yang inklusif," kata Sekretaris Jenderal Kominfo, Mira Tayyiba saat forum The 2nd ASEAN Digital Ministers Meeting (ADGMIN-2), dalam keterangan pers, dikutip Jumat.

Presidensi G20 Indonesia mengusung tema "Recover Together, Recover Stronger", ada tiga isu prioritas yang dibawa ke forum internasional ini yaitu arsitektur kesehatan global yang inklusif, transformasi berbasis digital dan transisi energi.

Kementerian Kominfo menjadi pemimpin dalam Digital Economy Working Group (DEWG), menyoroti upaya bersama dalam memanfaatkan teknologi digital untuk menangani pandemi COVID-19 dan membangun ekosistem yang kuat terhadap tantangan dan krisis di masa depan.

Isu prioritas yang dibawa Indonesia dalam DEWG G20 adalah pemulihan dan konektivitas pascaCOVID-19; kecakapan dan literasi digital; dan arus data lintas batas negara.

Sektor digital mengalami perkembangan di ASEAN, terutama sepanjang pandemi virus corona karena negara anggota memanfaatkan teknologi digital untuk memulihkan perekonomian.

Ekosistem digital di kawasan ASEAN yang terus berkembang berperan penting dalam memulihkan ekonomi setelah pandemi, menjadi lebih tangguh dan menyeluruh. Kominfo menilai perlu ada pertukaran ide antarnegara ASEAN untuk terus memperkuat kerja sama regional di bidang digital, seperti yang dimuat di ASEAN Digital Masterplan 2025.

"Perlu diingat bahwa pemulihan pasca pandemi COVID-19 dan transformasi digital harus berjalan beriringan. Melalui penguatan kerja sama regional di bidang digital, ASEAN dapat merealisasikan peluangnya untuk pulih bersama dan pulih lebih kuat," kata Mira.

Pemerintah, menurut Kominfo, siap untuk memperkuat kolaborasi dan kohesivitas kerja sama negara anggota ASEAN untuk mencapai pemulihan ekonomi pasca pandemi yang inklusif, resilen dan berkelanjutan.

"Transformasi digital harus inklusif agar manfaat positif dan produktif dari ruang digital dapat dirasakan oleh semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali," kata Mira.

ADGMIN-2, yang dipimpin oleh Myanmar, mengambil tema "Digital Transformation: Engine for ASEAN Economic Recovery from COVID-19".

Atasi Lonjakan Covid-19, Malaysia Galakkan Vaksin Booster

Pemerintah Malaysia meningkatkan penyuntikan vaksin Covid-19 dosis ketiga untuk mengatasi penyebaran virus Corona, terutama setelah varian Omicron memasuki negara ini.

Situs Bernama hari Kamis (27/1/2022) melaporkan peningkatan penyuntikan vaksin Covid-19 dosis booster terhadap warga dewasa di Malaysia telah mencapai 48,4 persen.

Pada hari Rabu, sebanyak 203.943 orang dewasa di Malaysia menerima vaksin Covid-19 dosis ketiga, dan saat ini jumlahnya mencapai 11.327.531 orang.

Sebanyak 22.920.175 atau 97,9 persen dari populasi orang dewasa di Malaysia sudah menerima dua dosis vaksin Covid-19. Sedangkan 23.197.884 menerima dosis pertama.

Sementara itu, klaster Covid-19 di sekolah-sekolah Malaysia semakin meningkat. Namun, masih ada beberapa orang tua yang tidak mengizinkan anak mereka divaksin.

Menteri Kesehatan Malaysia, Khairy Jamaluddin, dalam sebuah konferensi pers menuturkan, kurang dari 60 persen orang tua di Malaysia setuju anak mereka menerima vaksin. Data ini diambil berdasarkan survei kementerian yang dilaksanakan pada pekan lalu.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Malaysia, Noor Hisham Abdullah, mengatakan pihaknya mendeteksi 62 klaster Covid-19 baru di institusi pendidikan pada pekan lalu. Angka ini meningkat dari pekan sebelumnya yang hanya berjumlah 15 klaster.

Untuk anak usia 12 hingga 17 tahun, sebanyak 2.784.682 orang telah menerima dosis kedua vaksin Covid-19, sedangkan yang baru menerima satu dosis sebanyak 2.865.987 orang.

Pertama sejak "Berlian Biru", PM Thailand akan Kunjungi Arab Saudi

Perdana menteri Thailand Prayuth Chan-ocha akan mengunjungi Arab Saudi pada Selasa, kata kementerian luar negeri.

Kunjungan itu akan menjadi pertemuan tingkat tinggi pertama antara kedua negara sejak perselisihan diplomatik yang dipicu kasus pencurian permata hampir tiga dekade lalu.

Arab Saudi menurunkan status hubungan diplomatik dengan Bangkok menyusul insiden pencurian perhiasan senilai 20 juta dolar (sekitar Rp286,6 miliar) pada 1989 oleh seorang petugas kebersihan asal Thailand di istana seorang pangeran Saudi.

Kasus itu kemudian dikenal sebagai "Skandal Berlian Biru".

Sejumlah besar perhiasan, termasuk berlian biru yang langka, hingga kini belum ditemukan.

PM Thailand Prayuth Chan-ocha akan memulai kunjungan dua hari di Arab Saudi pada Selasa atas undangan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, kata kementerian Saudi dalam pernyataan, Minggu.

Kunjungan itu dilakukan untuk menciptakan pandangan yang lebih dekat dan kerja sama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama, kata kementerian.

Kasus pencurian permata itu masih menjadi salah satu misteri terbesar bagi Thailand yang diikuti oleh jejak berdarah.

Setahun setelah pencurian, tiga diplomat Saudi di Thailand tewas dalam tiga pembunuhan yang berbeda dalam semalam.

Sebulan kemudian, pengusaha Saudi, Mohammad al-Ruwaili, yang menyaksikan salah satu penembakan, menghilang.

Pada 2014, pengadilan kriminal Thailand membatalkan kasus terhadap lima orang, termasuk seorang perwira tinggi polisi, atas dugaan membunuh Ruwaili terkait kasus pencurian batu-batu berharga itu.

Thailand sangat ingin menormalkan hubungannya dengan kerajaan kaya minyak tersebut setelah kasus itu merugikan miliaran dolar perdagangan kedua negara, berkurangnya pendapatan pariwisata dan hilangnya pekerjaan bagi ribuan pekerja migran Thailand.

PM Kamboja Desak Junta Myanmar Izinkan Penyaluran Bantuan

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mendesak junta Myanmar untuk mengizinkan kunjungan oleh utusan khusus ASEAN ke negara itu dan mendukung akses penyaluran bantuan kemanusiaan.

Sebagai ketua ASEAN tahun ini, Hun Sen melakukan panggilan video dengan pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing dan memintanya menindaklanjuti Konsensus Lima Poin yang telah disepakati ASEAN untuk menangani konflik Myanmar.

"Dia meminta Min Aung Hlaing untuk memfasilitasi agar seorang utusan khusus ASEAN bisa mengunjungi Myanmar untuk pertama kalinya di waktu mendatang," kata staf khusus PM Kamboja bidang hubungan internasional Kao Kim Hourn kepada reporter pada Rabu.

Konsensus yang telah disepakati oleh Min Aung Hlaing dalam pertemuan tatap muka dengan para pemimpin ASEAN pada April tahun lalu, juga ditujukan untuk menghentikan permusuhan, memberikan akses kemanusiaan, dan mendukung dialog inklusif.

"Dia mengimbau semua pihak termasuk pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan mencapai gencatan senjata," ujar Kao Kim Hourn.

Selain itu, Hun Sen juga mengundang Min Aung Hlaing untuk bergabung dengan negara-negara ASEAN dalam memberikan bantuan kemanusiaan "kepada orang-orang Myanmar yang paling membutuhkannya".

Kao Kim Hourn tidak mengatakan bagaimana Min Aung Hlaing menanggapi proposal Hun Sen.

Pemimpin Kamboja itu bertemu Min Aung Hlaing di Myanmar pada 7 Januari, sebuah perjalanan yang membuat beberapa negara tetangga khawatir hal itu dapat ditafsirkan sebagai dukungan terhadap junta.

Hun Sen adalah salah satu pemimpin terlama di dunia yang berkuasa selama 36 tahun.

Dia menyatakan kepada Min Aung Hlaing keprihatinannya bahwa permusuhan telah terjadi sejak pertemuan mereka, kata Kao Kim Hourn.

Sebagai ketua ASEAN, Hun Sen mendapat tekanan untuk memaksa Min Aung Hlaing tetap menjalankan kesepakatan ASEAN.

Beberapa anggota ASEAN bahkan menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi, yang ditahan dan dihukum karena beberapa tuduhan kejahatan sejak digulingkan dalam kudeta militer Februari 2021.

Suu Kyi juga diharapkan diizinkan bergabung dalam proses perdamaian Myanmar.

Tahun lalu, ASEAN mengambil langkah mengejutkan dengan melarang junta menghadiri pertemuan-pertemuan penting karena kegagalannya menghormati konsensus ASEAN.

Myanmar berada dalam krisis sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih hampir setahun yang lalu, dengan hampir 1.500 warga sipil tewas dalam tindakan keras junta terhadap lawan-lawan politiknya.

Pasukan militer di pedesaan pun bertempur dengan milisi pro demokrasi dan tentara etnis minoritas.

Setahun Kudeta Myanmar, Orang-orang Masih Mencari Kerabat yang Hilang

Hampir setahun setelah putranya dibawa oleh tentara junta Myanmar, Win Hlaing (66 tahun) mengatakan dirinya hanya ingin tahu apakah anaknya masih hidup.

Suatu malam pada April lalu, seorang tetangganya meneleponnya untuk memberi tahu bahwa anaknya, Wai Soe Hlaing, seorang ayah muda yang membuka toko ponsel di Yangon, telah ditahan.

Dia ditangkap karena dianggap terlibat dalam aksi-aksi protes yang menentang kudeta militer 1 Februari.

Mereka menelusuri keberadaan pria berusia 31 tahun itu di kantor polisi setempat, menurut Win Hlaing dan Asosiasi Bantuan bagi Tahanan Politik (AAPP), organisasi nirlaba yang telah mendokumentasikan penangkapan dan pembunuhan.

Kemudian jejaknya semakin kabur. Dia telah menghilang.

Reuters menelepon kantor polisi itu namun tak bisa memastikan keberadaan Wai Soe Hlaing, atau kerabat yang hilang dari dua orang lain yang diwawancarai untuk penulisan artikel ini.

Seorang juru bicara junta tidak menanggapi permintaan via email dan tidak menjawab panggilan telepon untuk dimintai komentarnya.

Wai Soe Hlaing adalah satu di antara banyak orang yang menurut para aktivis dan kerabat telah menghilang sejak Myanmar jatuh ke dalam kekacauan setelah militer menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi.

AAPP memperkirakan lebih dari 8.000 orang ditahan di penjara-penjara dan pusat-pusat interogasi, termasuk Suu Kyi dan sebagian besar anggota kabinetnya, sementara sekitar 1.500 orang telah terbunuh. Reuters tidak dapat memverifikasi data AAPP secara independen.

Mereka mengatakan ratusan orang telah tewas dalam tahanan. Junta mengatakan angka itu dilebih-lebihkan dan AAPP menyebarkan informasi palsu. Junta belum pernah mengungkap jumlah orang yang ditahan.