Pertemuan Presiden Rusia dan Parlemen Eropa

Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin di sela-sela perhelatan ekonomi internasional Saint Petersburg.

Kedua pihak dalam pertemuan yang berlangsung hari Kamis (16/6) membicarakan masalah hubungan antara Uni Eropa dan Rusia. Putin menegaskan urgensi perundingan antara Rusia dan Uni Eropa guna menyelesaikan friksi yang terjadi. Sementara itu, Juncker mengungkapkan tujuan kunjungannya ke Rusia sebagai bentuk kesiapan berunding dengan Putin. Meski demikian, Presiden parlemen Eropa menjelaskan penentangan sejumlah pihak terhadap kunjungan tersebut. Tapi Juncker menilai pertemuan dengan presiden Rusia positif.

Sejak 2014 hingga kini, negara-negara Barat dan Rusia berselisih setelah Crimea bergabung dengan federasi Rusia. Sejak itu Uni Eropa menjatuhnya sanksi ekonomi dan finansial terhadap Moskow. Saat ini wacana dominan di kalangan pejabat Uni Eropa adalah melanjutkan sanksi terhadap Rusia. Oleh karena itu, Juncker sebelum mengunjungi Moskow menegaskan bahwa lawatannya ini tidak akan berujung pencabutan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia.

Presiden parlemen Eropa dalam statemennya menjelaskan dalam pertemuan G-7 di Jepang telah ditegaskan bahwa sanksi Uni Eropa terhadap Rusia tetap berlaku selama kesepakatan Minsk belum diterapkan.

Pada saat yang sama, para pemimpin Uni Eropa hingga akhir Juni 2016 harus memutuskan sikap mengenai kelanjutan sanksi terhadap Rusia. Tampaknya, Uni Eropa berupaya melemahkan kebijakan Moskow dengan melumpuhkan perekonomian Rusia. Tapi alasan resmi Uni Eropa bersama AS dan sejumlah negara pendukungnya seperti Jepang, Kanada dan Australia adalah masalah krisis Ukraina, dan sikap Moskow yang mendukung pemisahan Crimea dari pemerintah Kiev.

Sebaliknya, Moskow tidak bertekuk lutut menghadapi tekanan sanksi Barat terkait masalah krisis Ukraina. Berlanjutnya sanksi Barat terhadap Rusia menyebabkan friksi kedua pihak semakin meningkat, dan memicu Moskow mengubah kebijakannya secara umum terhadap negara-negara Barat termasuk Uni Eropa. Padahal sebelum krisis Ukraina meletus, Moskow adalah mitra utama Uni Eropa. Hubungan kedua pihak pernah mencapai masa keemasan. Rusia menjalin kerja sama ekonomi, perdagangan, finansial, bahkan militer dan persenjataan dengan mitra Eropa.

Kebijakan sanksi tersebut tidak hanya merugikan Rusia, tapi juga Eropa, terutama di bidang finansial dan ekonomi. Terkait krisis Ukraina, harus dilihat peran pemerintah Kiev yang menyulut eskalasi tensi antara Moskow dan Brussels. Oleh karena itu, harus dilihat bagaimana kebijakan Uni Eropa selanjutnya, apakah masih meneruskan sanksi ekonomi terhadap Rusia ataukah tidak. Pada saat yang sama tidak ada indikasi dari Maskow untuk mundur dan mengubah kebijakannya dalam masalah Crimea. Lalu pertanyaannya, sampai kapan Brussels tetap melanjutkan kebijakan sanksi ekonomi terhadap Rusia di tengah penentangan sebagian anggota Uni Eropa terhadap berlanjutnya sanksi tersebut.

Sejatinya, kebijakan sanksi ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia cenderung mengekor kepentingan Washington yang belum tentu menguntungkan negara-negara Eropa sendiri.(PH)