Kondisi Memprihatinkan Demokrasi di Amerika Serikat
Presiden AS Joe Biden menghabiskan hampir dua jam minggu lalu di salah satu periode tersibuk kepresidenannya untuk bertemu dan berbicara dengan sekelompok akademisi yang menyampaikan peringatan tentang keadaan demokrasi yang sangat memprihatinkan di dalam Amerika Serikat dan di luar negeri.
Dalam percakapan 4 Agustus, sejarawan menggambarkan saat ini sebagai salah satu waktu paling berbahaya dalam sejarah modern untuk pemerintahan yang demokratis.
Mereka membandingkan ancaman yang dihadapi Amerika Serikat dengan periode sebelum Perang Saudara dan gerakan pro-Fasis sebelum Perang Dunia II.
Para sejarawan ini menunjuk pada hal-hal seperti serangan 6 Januari di US Capitol, penolakan terus-menerus terhadap hasil pemilu 2020 oleh sejumlah Republikan, terutama mantan Presiden AS Donald Trump, dan upaya penyangkalan pemilu untuk mencalonkan diri.
Ini bukan pertama kalinya peringatan serius diberikan tentang prospek suram demokrasi Amerika Serikat.
Pada dasarnya, gagasan ilusi tentang keberadaan demokrasi di Amerika, mengingat perkembangan beberapa tahun terakhir di negara ini, yaitu pemilihan umum presiden pada November 2020 dan peristiwa-peristiwa setelahnya, telah dipertanyakan sepenuhnya.
Donald Trump, presiden saat itu dan kandidat Partai Republik dalam pemilu ini, telah berulang kali mempertanyakan proses pemilu, termasuk cara pemungutan suara dan kesahihan suara pemilu, sebagai salah satu simbol demokrasi yang paling jelas, selama kampanye pemiu melawan lawan Demokratnya, Joe Biden.
Dan akhirnya, setelah kekalahan dalam pemilu Amerika Serikat, dia tidak hanya mempertanyakan hasilnya, tetapi sebagai kepala eksekutif, menggambarkan keberadaan demokrasi di Amerika Serikat sebagai kebohongan nyata.
Pada tahap selanjutnya, dengan mendorong para pendukungnya untuk menyerang Kongres AS pada 6 Januari 2021, Trump sebenarnya bertujuan untuk melakukan semacam kudeta di AS dan menurut banyak analis, menciptakan situasi yang mirip dengan keadaan demokrasi di beberapa negara berkembang atau negara-negara terbelakang di AS.
Trump menyebabkan krisis politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan menyebut sistem pemilu Amerika korup dan terjadi kecurangan yang luas dalam pemilu ini.
Karena banyaknya tuduhan terhadap Trump, terutama upaya untuk menghancurkan dokumen pemerintah dan tidak menyerahkannya ke Arsip Nasional AS, Polisi Federal AS (FBI) menggeledah vila pribadinya di Florida untuk pertama kalinya dalam sejarah AS. Isu tersebut memancing reaksi para pendukungnya, termasuk beberapa Republikan.
Presiden AS Joe Biden menghabiskan hampir dua jam minggu lalu di salah satu periode tersibuk kepresidenannya untuk bertemu dan berbicara dengan sekelompok akademisi yang menyampaikan peringatan tentang keadaan demokrasi yang sangat memprihatinkan di dalam Amerika Serikat dan di luar negeri.
Setelah pengumuman Trump bahwa rumahnya digeledah oleh agen federal, yang dinyatakan sebagai penggerebekan olehnya, ancaman dan permintaan untuk mengangkat senjata di setiap sudut Amerika Serikat telah meningkat di halaman virtual oleh ekstrem kanan.
Reaksi kekerasan ini termasuk ancaman terhadap agen federal dan bahkan pembunuhan Jaksa Agung AS Merrick Garland.
Christopher Ray, direktur BA menyebut ancaman terhadap petugas dan pelaksana hukum sebagai berbahaya setelah penggeledahan rumah Trump oleh agen polisi federal.
Masalah ini menunjukkan bahwa bahkan isu independensi lembaga hukum telah dipertanyakan di Amerika Serikat.
Isu lain yang mempertanyakan dasar demokrasi di Amerika adalah upaya pembatasan hak pilih, terutama bagi minoritas dan orang kulit berwarna.
Setelah pemilu presiden AS November 2020, upaya Partai Republik untuk membatasi hak suara, terutama untuk ras minoritas seperti kulit hitam dan Latin, telah menjadi arena konfrontasi dengan Demokrat.
Dalam satu setengah tahun terakhir, legislator Republik telah menempatkan persetujuan RUU pembatasan pemungutan suara dalam agenda mereka dan mampu meloloskan RUU yang diinginkan di majelis negara bagian beberapa negara bagian, seperti Texas.
Presiden AS Joe Biden menyebut RUU ini sebagai pelanggaran nyata dan menganggapnya sebagai upaya bagi menekan hak rakyat untuk memilih di Amerika Serikat dan pemilihan umum yang bebas.
Bagaimanapun, jika sampai sekarang Amerika Serikat mengklaim sebagai pemimpin sistem demokrasi liberal di dunia, perkembangan beberapa tahun terakhir menunjukkan betapa demokrasi di negara ini dalam kesulitan dan terancam.
Masalah ini telah berkembang ke titik bahwa Kamala Harris, Wakil Presiden Amerika Serikat, juga telah mengumumkan bahaya dalam hal ini.
Dalam wawancara akhir Desember 2021, menanggapi pertanyaan apa ancaman keamanan nasional terbesar bagi Amerika, Harris mengatakan, "Kondisi lemahnya demokrasi di Amerika Serikat merupakan ancaman keamanan bagi negara ini."(sl)
