Dinamika Asia Tenggara, 31 Desember 2022

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu seperti; Presiden RI Resmi Cabut PPKM.

Selain itu, masih ada isu lain seperti, Malaysia Wajibkan Tes COVID untuk Pelaku Perjalanan dari Cina,  Vietnam targetkan delapan juta kunjungan turis asing pada 2023, Pengadilan Myanmar Tambah Hukuman Penjara bagi Suu Kyi, Korban Tewas Akibat Banjir di Filipina Bertambah Menjadi 39 Orang.

Presiden RI Resmi Cabut PPKM

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Jumat.

Situs Antara melaporkan,Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (30/12/2022) mengatakan,“Lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022,”.

Presiden Jokowi mengatakan dengan demikian maka tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat.

“Namun demikian saya minta seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap berhati-hati dan waspada,” kata dia.

Presiden menjelaskan Indonesia menjadi negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonomi. Hal itu karena kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian.

“Kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir pandemi COVID-19 semakin terkendali,” kata dia.

Menurut Jokowi, hingga 27 Desember 2022 di Indonesia hanya terjadi 1,7 kasus per satu juta penduduk, dan positivity rate mingguan hanya sebesar 3,35 persen. Selain itu, tingkat keterisian di rumah sakit atau "bed occupancy ratio" (BOR) sebesar 4,79 persen, dan angka kematian sebesar 2,39 persen.

“Ini semuanya berada di bawah standar WHO”, kata Presiden Jokowi.

Sebelum PPKM dicabut, kata Presiden Jokowi, seluruh kabupaten dan kota di Indonesia berstatus PPKM level 1 yang menandakan pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah. Jokowi mengatakan pemerintah sudah mengkaji penentuan status PPKM selama 10 bulan.

"Pencabutan PPKM ini juga dilandasi oleh tingginya imunitas penduduk dari sero survei, kalau lihat angkanya di Desember 2021 di angka 87,8 persen, di Juli 2022 di 98,5 persen artinya kekebalan kita secara komunitas berada di angka sangat tinggi," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta pada Jumat.

Angka kekebalan komunal itu merupakan hasil dari sero survei yaitu kajian bertujuan untuk melihat jumlah populasi penduduk di Indonesia yang sudah memiliki antibodi terhadap virus SARS-CoV-2.

"Dan jumlah vaksinasi berada di angka 448.525.478 dosis. Ini juga angka yang tidak sedikit," ungkap Presiden.

Indonesia, menurut Presiden Jokowi, termasuk 1 dari 4 negara G20 yang dalam 10-11 bulan berturut-turut tidak mengalami gelombang pandemi.

"Kita ingat saat puncak (varian) Delta kita berada di angka 56 ribu pada Juli 2021 dan di Februari 2022 kita mengalami lagi puncak tren karena (varian) Omicron di angka 64 ribu kasus harian," tambah Presiden.

Namun, angka kasus positif mulai terkendali sehingga kasus harian pada 29 Desember 2022 hanya 685 kasus, angka kematian di 2,39 persen, Bed Occupancy Ratio (BOR) di angka 4,79 persen dan keterisian ICU di RS secara harian pada angka 2,97 persen.

"Sudah saya sampaikan angka-angkanya bahwa imunitas kita dari sero survei itu berada di angka 98 persen di Juli. Angka itu yang kita pakai pegangan bahwa kekebalan komunitas kita sudah sangat baik sehingga tidak perlu seperti negara-negara lain kita harus mengadakan PCR lagi di bandara," jelas Presiden.

Artinya, menurut Presiden Jokowi, pencabutan PPKM tidak asal cabut tapi berdasarkan kajian "science" termasuk meminta pendapat para epidimolog tentang imunitas masyarakat.

"Semua sudah melalui kajian-kajian dan melihat perkembangan dari bulan ke bulan dan ini kehati-hatian kita yaitu tidak tergesa-gesa mencabut (PPKM) saat itu meski tidak ada lonjakan kasus," tutur Presiden.

Namun meski PPKM dicabut, Presiden Jokowi menegaskan status pandemi terhadap COVID-19 masih tetap berlaku.

Malaysia Wajibkan Tes COVID untuk Pelaku Perjalanan dari Cina

Malaysia mewajibkan tes COVID-19 untuk pelaku perjalanan dari Cina, negara berpenduduk terpadat di dunia yang sedang mengalami peningkatan kasus virus corona.

Situs berita Free Malaysia Today melaporkan, Menteri Kesehatan Malaysia Zaliha Mustafa melalui pernyataan, Jumat mengatakan "Semua orang yang memiliki riwayat perjalanan ke Cina dalam 14 hari terakhir saat mereka tiba akan diminta untuk menjalani tes RTK-Antigen,".

"... dan sampel akan dikirim untuk pengujian genom jika positif COVID-19,” tegasnya.

Selain itu, para pelaku perjalanan yang demam, memiliki gejala COVID lainnya, atau menyatakan sendiri dirinya positif COVID akan dirujuk ke pusat karantina atau ke otoritas kesehatan Malaysia guna pemeriksaan lebih lanjut.

Langkah-langkah tersebut juga berlaku bagi mereka yang memiliki kontak dekat dengan individu yang telah melakukan perjalanan ke China dalam 14 hari terakhir, atau menunjukkan penyakit seperti influenza atau infeksi pernapasan akut yang parah.

Mei tahun ini, Malaysia telah mengakhiri kewajiban menjalani tes COVID bagi semua pelaku perjalanan yang telah divaksin dan masuk ke negara itu.

Pengumuman dari Malaysia muncul setelah Jepang, AS, dan Italia mengatakan mereka akan mewajibkan tes negatif COVID-19 untuk orang-orang yang tiba dari China.

Namun, Beijing mengatakan persyaratan COVID-19 yang diberlakukan oleh negara-negara terhadap pelaku perjalanan dari China harus berdasarkan sains.

“China percaya tanggapan semua negara terhadap COVID-19 harus ilmiah dan adil,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin.

China menghadapi lonjakan infeksi setelah menghapuskan kebijakan nol-COVID yang ketat bulan ini, menyusul kerusuhan dan protes yang belum pernah terjadi sebelumnya di beberapa bagian negara itu.

Vietnam targetkan delapan juta kunjungan turis asing pada 2023

Sektor pariwisata Vietnam menargetkan untuk melayani sekitar delapan juta turis asing dari total 110 juta pelaku perjalanan yang diperkirakan pada tahun 2023 mendatang.

Hal itu dikatakan oleh Kantor Administrasi Pariwisata Vietnam, dikutip dari pemberitaan Kantor Berita VNA pada Jumat.

Vietnam juga akan meluncurkan perencanaan jaringan pariwisata pada tahun 2023 mendatang, yang menarik data dari 2021 dan perkiraan hingga 2030 dengan visi hingga 2045. Sektor tersebut akan menerapkan Strategi Pemasaran Pariwisata Vietnam hingga 2030, proyek "Penerapan teknologi Industri 4.0 untuk mengembangkan pariwisata cerdas, menjadikan pariwisata sebagai ujung tombak sektor ekonomi", dan proyek pengembangan pariwisata berbasis masyarakat Vietnam.

Pemerintah negara tersebut berencana untuk menyelenggarakan Konferensi Nasional Pariwisata pada kuartal pertama tahun 2023, yang ditujukan untuk meninjau implementasi selama lima tahun dari Resolusi Politbiro nomor 08-NQ/TW tentang pengembangan pariwisata sebagai ujung tombak sektor ekonomi, dan konferensi tentang pelatihan sumber daya manusia untuk pariwisata.

Otoritas pariwisata pun akan berpartisipasi dalam acara internasional seperti Forum Pariwisata ASEAN (ATF) 2023 di Indonesia, pameran perjalanan ITB di Berlin Jerman, dan Pasar Perjalanan Dunia di London.

Mereka juga akan meluncurkan kampanye komunikasi melalui media CNN dan sejumlah saluran media internasional utama.

Kantor Statistik Umum (GSO) pada 29 Desember melaporkan bahwa 707.000 pengunjung asing telah mengunjungi di Vietnam pada Desember 2022, meningkat 18,5% dibandingkan bulan lalu.

Sepanjang tahun ini, Vietnam telah menerima lebih dari 3,36 juta pengunjung asing, angka yang 23,3 kali lebih tinggi dari tahun lalu.

Jumlah wisatawan asing yang masuk ke Vietnam melalui udara mencapai 89,5 persen sementara 10,4 persen masuk melalui jalan darat, dan 0,1 persen melalui jalur laut.

Pada tahun 2022, pariwisata Vietnam berangsur pulih, terutama di dalam negeri. Jumlah wisatawan domestik diperkirakan mencapai lebih dari 101 juta.

Total pendapatan dari pariwisata diperkirakan mencapai 495 triliun dong Vietnam, angka yang 23 persen lebih tinggi dari yang direncanakan dan 66 persen lebih tinggi dari tahun 2019.

Pengadilan Myanmar Tambah Hukuman Penjara bagi Suu Kyi

Pengadilan Myanmar pada Jumat menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara bagi pemimpin yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, atas lima dakwaan korupsi, menurut seorang sumber.

Putusan itu melengkapi vonis-vonis lain yang telah dijatuhkan kepada Suu Kyi sebelumnya.

Dalam sidang pengadilan tertutup, Suu Kyi, yang ditangkap selama kudeta militer pada Februari 2021, dinyatakan terbukti bersalah terkait penyewaan dan penggunaan helikopter saat memimpin Myanmar, kata sumber itu.

Sumber tersebut menolak disebutkan namanya karena sensitivitas isu itu, sementara juru bicara junta yang berkuasa belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar mereka.

Peraih Nobel Perdamaian atas perjuangannya mendorong demokrasi di Myanmar itu telah menghabiskan banyak waktu di penjara selama pemerintahan-pemerintahan militer. Perempuan 77 tahun itu sebelumnya sudah dijatuhi hukuman setidaknya 26 tahun sejak Desember tahun lalu.

Lima dakwaan dalam sidang pada Jumat masing-masing memiliki ancaman maksimal 15 tahun penjara.

Negara-negara Barat telah mengecam persidangan-persidangan Suu Kyi sebagai tipuan agar dia tetap bisa dikekang di tengah penolakan yang luas terhadap kekuasaan junta.

Suu Kyi memimpin Myanmar selama lima tahun mulai 2015 ketika negara itu menikmati demokrasi setelah 49 tahun kekuasaan militer berakhir. Tapi militer mengambil kekuasaan tahun lalu untuk menghentikan periode kedua pemerintahan Suu Kyi.

Dia telah divonis atas sejumlah kasus dalam 13 bulan terakhir, yang digambarkan oleh Suu Kyi sebagai hal yang absurd.

Beberapa kasus yang didakwakan kepadanya adalah pelanggaran aturan COVID-19 saat berkampanye, kepemilikan peralatan radio secara ilegal, penghasutan, pelanggaran undang-undang rahasia negara, dan berusaha mempengaruhi komisi pemilihan umum.

Junta mengklaim dakwaan-dakwaannya sah. Mereka juga berdalih bahwa Suu Kyi, yang kini ditahan di paviliun sebuah penjara di ibu kota Naypyidaw, telah menjalani proses hukum oleh pengadilan independen.

Korban Tewas Akibat Banjir di Filipina Bertambah Menjadi 39 Orang

Pihak berwenang Filipina mengumumkan pada Kamis (29/12/2022) malam bahwa jumlah korban banjir di wilayah selatan Filipina telah meningkat menjadi 39 dengan penemuan mayat empat orang lagi.

Menurut laporan IRNA, sebelumnya, sumber resmi di Filipina melaporkan 8 orang tewas dan 19 lainnya hilang.

Seminggu setelah hujan lebat selama akhir pekan Natal menyebabkan banjir dan tanah longsor di Filipina tengah dan selatan, di mana tim penyelamat masih mencari puluhan orang hilang.

Orang-orang di Filipina, yang sedang bersiap untuk merayakan awal tahun baru, terpaksa meninggalkan rumah mereka dan menetap di tempat yang aman akibat banjir.

Hujan deras dan banjir sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat Filipina. Pada 2013, lebih dari 6.000 orang meninggal di Filipina akibat banjir.

Dua bulan lalu, hujan lebat, banjir, dan tanah longsor menelan 155 korban di negeri ini. 34 orang juga hilang dalam insiden ini.