Dengan Memutarbalikkan Fakta, Trump Kembali Menyerang PBB

Pars Today - Dalam serangan terbaru terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden AS menyebut lembaga internasional ini tidak efektif.

Presiden AS Donald Trump, dalam sebuah unggahan di jejaring sosial Truth Social, mengkritik keras Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Minggu (28/12/2025), menyebut lembaga internasional ini tidak efektif. Merujuk pada perang antara Rusia dan Ukraina, ia menyerukan agar PBB lebih aktif dalam mempromosikan perdamaian global.

Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat sekarang memainkan peran PBB dalam mengakhiri konflik. Sebelumnya ia mengklaim, tanpa merujuk pada provokasi perang AS di dunia, bahwa AS telah mengakhiri 8 perang dan konflik di dunia.

Meskipun Presiden AS yang kontroversial ini menyebut PBB tidak efektif dalam serangan barunya, klaim ini lebih merupakan upaya untuk memutarbalikkan peran Amerika Serikat dalam krisis global daripada mencerminkan kenyataan. Pemeriksaan mendalam terhadap kinerja PBB dan kebijakan AS menunjukkan bahwa inefisiensi lembaga ini lebih disebabkan oleh perilaku negara-negara besar, terutama AS, dan penggunaan hak veto secara instrumental daripada kelemahan inheren PBB itu sendiri.

PBB dibentuk setelah Perang Dunia II dengan tujuan mencegah perang yang menghancurkan dan menciptakan platform untuk kerja sama internasional. Selama beberapa dekade, lembaga ini telah berhasil mencegah penyebaran konflik dalam banyak kasus, mengerahkan misi perdamaian di daerah krisis, dan menyediakan kerangka kerja untuk kerja sama global di bidang hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, dan pemberantasan penyakit.

Oleh karena itu, klaim bahwa PBB sama sekali tidak efektif adalah salah. Masalah utama terletak pada struktur Dewan Keamanan dan hak veto dari lima anggota tetap, yang berulang kali mencegah lembaga itu mengambil tindakan efektif. AS, sebagai salah satu pemegang hak veto, telah menggunakan alat ini lebih dari negara lain mana pun untuk mencegah kecaman terhadap tindakannya atau tindakan sekutunya.

Amerika Serikat telah memainkan peran penting dalam memicu perang dan krisis global dalam beberapa dekade terakhir. Invasi Irak tahun 2003 adalah contoh utama, yang dilakukan tanpa otorisasi Dewan Keamanan dan berdasarkan klaim palsu tentang keberadaan senjata pemusnah massal. Tindakan ini tidak hanya menghancurkan stabilitas regional tetapi juga membuka jalan bagi pertumbuhan kelompok teroris.

Di Afghanistan, setelah pendudukan negara itu pada tahun 2001 dengan dalih memerangi terorisme, kehadiran militer AS yang berkepanjangan menyebabkan berlanjutnya kekerasan, ketidakstabilan, dan pengungsian jutaan orang, alih-alih menciptakan perdamaian abadi. Dukungan tanpa syarat Washington untuk Israel dalam krisis Palestina juga berulang kali mencegah penerbitan resolusi Dewan Keamanan yang mengikat.

AS telah menggunakan hak vetonya lebih dari 80 kali untuk memblokir pengesahan resolusi yang dapat membantu mengurangi kekerasan dan melindungi hak-hak rakyat Palestina. Sementara itu, dengan memberikan bantuan militer dan senjata yang besar kepada rezim Zionis, Washington praktis membiarkan rezim itu bebas melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza dan menyerang negara-negara di kawasan.

Dengan menuduh PBB tidak efisien, Trump pada dasarnya mencoba mengalihkan tanggung jawab atas krisis yang terjadi dari Amerika Serikat. Ia menyebut lembaga ini tidak efisien, sementara ia dan pemerintahan AS sebelumnya telah berulang kali melemahkan peran PBB dengan kebijakan unilateral.

Penarikan AS dari Dewan Hak Asasi Manusia dan UNESCO selama era Trump adalah contoh dari kebijakan-kebijakan ini, yang menunjukkan bahwa Washington, alih-alih memperkuat multilateralisme, berupaya memaksakan pandangannya kepada dunia. Perilaku ini telah mengurangi kepercayaan global terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa dan membatasi kemampuannya untuk menyelesaikan krisis.

Realitanya adalah PBB tidak dapat sepenuhnya melaksanakan misinya tanpa kerja sama dari negara-negara besar. Ketidakmampuan yang disebutkan oleh Trump sebagian besar disebabkan oleh sikap obstruktif AS dan sekutunya. Dukungan AS terhadap kelompok teroris dalam krisis Suriah dan penggunaan hak veto berulang kali untuk mencegah kecaman terhadap Israel, terutama selama perang Gaza, adalah contoh nyata dari pendekatan ini.

Selain itu, dalam perang Yaman, penjualan senjata AS secara besar-besaran ke Arab Saudi memainkan peran langsung dalam kelanjutan perang dan krisis kemanusiaan. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa AS bukan hanya tidak membantu menyelesaikan krisis, tetapi juga menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan dan meningkatkan krisis itu. Contoh lain adalah keterlibatan dan partisipasi langsung AS dalam Perang 12 Hari rezim Zionis terhadap Iran, yang merupakan contoh nyata pelanggaran hukum internasional oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Di sisi lain, PBB terus memainkan peran penting di bidang kemanusiaan dan pembangunan. Program-programnya di bidang vaksinasi global, memerangi perubahan iklim, membantu pengungsi, dan melindungi hak asasi manusia adalah pencapaian yang tidak dapat diabaikan.

Jika Amerika Serikat dan kekuatan besar lainnya, alih-alih melemahkan lembaga ini, mengambil langkah-langkah untuk mereformasi struktur Dewan Keamanan dan mengurangi penggunaan hak veto sebagai alat, PBB dapat berfungsi lebih efektif. Oleh karena itu, menyebut lembaga ini tidak efektif tanpa menyebutkan peran Amerika Serikat dalam menciptakan krisis adalah bentuk proyeksi politik.

Serangan Trump terhadap PBB tampaknya lebih merupakan upaya untuk menyembunyikan peran Amerika Serikat dalam perang dan krisis global daripada kritik yang adil.

Terlepas dari keterbatasan strukturalnya, PBB tetap menjadi salah satu lembaga internasional terpenting untuk menjaga perdamaian dan keamanan global. Ketidakefektifan yang sebenarnya terjadi ketika kekuatan besar, terutama Amerika Serikat, menggunakan lembaga ini untuk memajukan kepentingan mereka sendiri dan mencegah tindakan efektifnya dengan hak veto.

Oleh karena itu, alih-alih menyalahkan PBB, kita harus mengkritik kebijakan unilateral Amerika dan penyalahgunaan hak veto sebagai faktor utama di balik krisis global.(sl)