Junta Militer Niger dan Tekanan Regional

Seiring dengan berlanjutnya pemerintahan junta militer di Niger, ancaman berbagai lembaga regional untuk menekan negara ini dan mengembalikan Mohammad Bazoum ke posisi presiden negara ini terus berlanjut.

Sekaitan dengan ini, Komisi Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika menangguhkan keanggotaan Niger di lembaga ini.

Uni Afrika meminta negara-negara anggota menolak mengakui legalitas Dewan Militer Niger. Organisasi ini juga menyatakan bahwa tengah mengkaji langkah Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) untuk intervensi militer di Niger.

Kudeta di Niger pada 26 Juli 2023 didalangi oleh pasukan pengawal presiden dan mereka menangkap Presiden Mohammad Bazoum, serta mengumumkan keruntuhan pemerintahannya. Menyusul langkah tersebut, Jenderal  Abdourahamane Tchiani berkuasa di Niger.

Transformasi politik di Niger menuai respon keras dari sejumlah tetangga negara ini dan sejumlah negara-negara transregional, mengingat posisi penting Niger. Bahkan ECOWAS mengancam akan menyerang Niger. Meski demikian, ECOWAS sampai saat ini belum merealisasikan ancamannya tersebut, dan perundingan untuk mencapai solusi diplomatik tengah berlangsung. Meski sepertinya perundingan tersebut hingga kini belum membuahkan hasil.

Faktanya negara-negara Afrika berusaha menyelesaikan krisis saat ini di Niger tanpa intervensi negara-negara lain atau pihak asing. Sementara itu, ECOWAS mendapat dukungan dari negara-negara asing seperti Prancis.

Sejatinya kini krisis Niger telah memicu munculnya berbagai sikap yang beragam. Negara-negara seperti Burkina Faso dan Mali yang seperti Niger dikelola oleh Junta Militer, menyatakan bahwa segala bentuk intervensi militer di Niger sama halnya pengumuman perang terhadap mereka. Dua neagra ini mengirim sejumlah pesawat ke Niamey, ibu kota Niger untuk mendukung pemerintahan junta militer. Selain itu, pemerintahan Aljazair juga tidak mengijinkan pesawat-pesawat tempur Prancis melintasi zona udaranya menuju Niger dan kawasan pantai Afrika.

Sejatinya menurut mayoritas warga Niger, kudeta di negaranya dimaksudkan untuk mengusir Pracis dari negara mereka.

Michael Sorkin, pakar Dewan Atlantik terkait hal ini mengatakan, "Mengingat sejarah kolonialisme di Afrika, generasi muda Afrika meyakini negara-negara Barat sebagai penyebab kemiskinan, korupsi, idologi politik terbatas Afrika dan kondisi saat ini di negara-negara Afrika, dan menurut keyakinan orang-orang ini, Prancis pemicu munculnya kondisi saat ini."

Di sisi lain, berlanjutnya pemerintahan junta militer di Niger tidak dapat diterima oleh banyak negara kawasan dan mitra asing mereka, karena akan membahayakan kepentingan mereka, dan berlanjutnya kehadiran militer asing di Afrika akan semakin sulit.

Kini dalam sebuah langkah lain, negara-negara donatur ke Niger juga memutuskan untuk menghentikan bantuannya ke neagra ini. ECOWAS juga menangguhkan transaksi perdagangan dan perbankan dengan Niger, serta membekukan aset negara ini. Pejabat Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell juga mengkonfirmasi penangguhan alokasi bujet Uni Eropa kepada Niger.

Implementasi keputusan ini akan semakin meningkatkan tekanan ekonomi kepada bangsa dan pemerintah Niger. (MF)