Zelensky: Hak veto di Dewan Keamanan PBB Harus Direformasi
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan reformasi struktur Dewan Keamanan PBB, terutama hak vieto yang dimiliki sejumlah negara anggota tetap di lembaga internasional ini.
Al Jazeera melaporkan, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky dalam pidato yang disampaikan pada sesi 78 sidang majelis Umum PBB hari Rabu (20/9/2023) mengatakan, "Ukraina menggunakan hak untuk membela negaranya, dan dukungan terhadap kami melalui sanksi dan memberikan tekanan termasuk dalam kerangka ini."
Presiden Ukraina menilai PBB saat ini menemui jalan buntu dalam masalah serangan Rusia.
"Hak veto di Dewan Keamanan harus diubah agar sebagian orang tidak menyalahgunakannya untuk kepentingannya sendiri," ujar Zelensky.
Presiden Ukraina mengklaim bahwa Rusia secara ilegal menyalahgunakan posisinya di Dewan Keamanan setelah runtuhnya Uni Soviet.
Pada saat yang sama, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengungkapkan bahwa perang Rusia di Ukraina telah memperburuk ketegangan geopolitik, mengancam stabilitas regional, dan meningkatkan ancaman nuklir.
"Perang di Ukraina telah menyebabkan kenaikan harga global, dan kita harus berupaya memulihkan perjanjian gandum," ujar Guterres.
Perang di Ukraina dimulai karena kurangnya perhatian Barat terhadap masalah keamanan Moskow dan perluasan pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) ke dekat perbatasan Rusia.
Pada bulan September tahun lalu, Presiden Rusia mengumumkan kesiapannya untuk mengadakan pembicaraan damai dengan Kyiv, dan meminta Ukraina untuk mengakhiri permusuhan. Namun Zelensky, yang dipengaruhi oleh para pejabat Barat yang suka berperang, mengatakan bahwa dia siap untuk bernegosiasi ketika presiden lain berkuasa di Rusia.(PH)
