Uni Eropa Gagal Capai Kesekapatan Mengeni Perang di Gaza

Dewan Eropa menggelar pertemuan dua hari mengenai penanganan perkembangan dan perang di Jalur Gaza, Palestina. Namun para pemimpin dari 27 negara Eropa tidak mencapai kesepakatan mengenai masalah ini.

Josep Borrell, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa pada Jumat (15/12/2023) malam di akhir pertemuan Dewan Eropa mengumumkan dengan jelas di hadapan para wartawan, Kami tidak memiliki posisi Eropa yang sama dan bersatu mengenai perkembangan di Gaza.

Sekalipun demikian, Charles Michel, Presiden Dewan Eropa berusaha menutupi perbedaan internal Uni Eropa mengenai Palestina dengan mengacu pada kesamaan posisi negara-negara Eropa mengenai solusi "dua negara" dan juga mengutuk kejahatan para pemukim Zionis di Tepi Barat.

Michel mengklaim bahwa tujuan diadakannya pertemuan putaran dialog ini bukanlah untuk membicarakan nada dari pernyataan akhir mengenai perkembangan di Gaza, dan posisi Dewan Eropa telah diumumkan dalam pernyataan putaran sebelumnya.

Padahal Michel dalam suratnya kepada para pemimpin Eropa sebelum pertemuan Dewan Eropa menulis, Perkembangan Timur Tengah akan menjadi salah satu topik penting dalam agenda pertemuan kita. Kita harus menuntut pembebasan seluruh tahanan dan perhatian serius terhadap situasi kemanusiaan yang mengkhawatirkan di Gaza.

Sementara itu, dalam pernyataan akhir Dewan Eropa hanya merasa cukup dengan kalimat singkat saja dan tertulis, Dewan mengadakan diskusi strategis yang mendalam tentang Timur Tengah.

Perbedaan nyata posisi para pemimpin Eropa terhadap perkembangan perang Gaza berakar pada perbedaan sikap dan pendekatan negara-negara anggota Uni Eropa terhadap isu Palestina.

Beberapa negara Eropa seperti Spanyol, Irlandia dan Belgia secara tegas menuntut pengakuan negara Palestina dan mengambil posisi mengutuk tindakan kriminal rezim Zionis dalam perang Gaza.

Sementara sekutu dekat Amerika di Eropa, seperti Jerman dan Austria, serta negara-negara Eropa Timur, seperti Republik Ceko, mengambil posisi mendukung Israel dan, seperti Tel Aviv, menginginkan kelanjutan operasi militer rezim Zionis di Jalur Gaza.

Seperti halnya dalam pemungutan suara resolusi Majelis Umum PBB baru-baru ini mengenai gencatan senjata perang Gaza, Austria dan Republik Ceko bersama Amerika Serikat memberikan suara menentang resolusi tersebut.

Tentu saja, Prancis mencoba untuk mengambil posisi netral dan dengan mendukung hak Israel untuk membela diri. Prancis telah menyetujui tindakan Tel Aviv di Jalur Gaza, dan pada saat yang sama, dalam beberapa posisinya, Prancis telah menyerukan diakhirinya pembunuhan warga sipil Palestina.

Sebagai negara penting Eropa yang bukan anggota Uni Eropa, Inggris juga memiliki posisi yang sejalan dengan Amerika Serikat dan bersama para pemimpin Jerman dan Prancis menentang gencatan senjata di Gaza hingga hancurnya Hamas.

Perbedaan sikap antarnegara-negara Eropa ini menyebabkan ketidakmampuan Dewan Eropa dalam pertemuannya baru-baru ini untuk mengambil sikap terpadu mengenai perang Gaza, khususnya permintaan gencatan senjata.

Masalah ini telah memicu banyak kritik bahkan di Eropa.

Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar menuduh Uni Eropa gagal mengambil sikap yang kuat dan bersatu terhadap perkembangan di Gaza, dan mengatakan bahwa blok tersebut telah kehilangan kredibilitasnya.

Dalam pidatonya di hadapan pertemuan Dewan Eropa, Varadkar menyatakan bahwa posisi negara-negara Eropa mengenai perkembangan di Gaza telah berubah selama dua bulan terakhir dan cenderung ke posisi lama Irlandia yang mendukung Palestina.

Menurutnya, Saya akan menekankan kepada para pemimpin Eropa bahwa Uni Eropa telah kehilangan kredibilitas karena ketidakmampuan kita untuk mengambil posisi yang kuat dan bersatu dalam isu Palestina dan Israel. Kita juga kehilangan kredibilitas karena adanya standar ganda, belum lagi klaim yang tidak relevan.

"Kita memerlukan nada yang lebih kuat dalam pernyataan akhir tersebut, yang selain mengutuk terorisme, juga menyerukan gencatan senjata kemanusiaan (di Gaza) dan menerapkan keadilan bagi rakyat Palestina di bawah bayang-bayang solusi dua negara," tambah Perdana Menteri Irlandia.

Bagaimanapun, hasil pernyataan akhir pertemuan Dewan Eropa menunjukkan bahwa pemenuhan permintaan Perdana Menteri Irlandia dari para pemimpin Eropa masih jauh dari harapan.

Karena kedekatan dan sekutu beberapa negara Eropa dengan Washington di satu sisi, dan adanya lobi-lobi Zionis di negara-negara ini, maka mengubah sikap mereka secara mendasar dan mengambil posisi tengah yang jauh dari standar