ASEAN Upayakan Kemajuan dari Konsensus Lima Poin untuk Myanmar
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Kao Kim Hourn mengatakan bahwa organisasinya akan terus berupaya untuk membuat kemajuan dalam implementasi Konsensus Lima Poin untuk mengatasi krisis di Myanmar.
Situs Antara melaporkan, Kao Kim Hourn kepada wartawan di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Rabu mengatakan, "Kita harus membuat kemajuan berdasarkan Konsensus Lima Poin. Kedua, kita harus berupaya mengurangi kekerasan, dan membantu masyarakat Myanmar yang terdampak,".
Konflik di Myanmar yang dipimpin junta militer hingga kini masih menjadi masalah yang sulit diatasi oleh ASEAN.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, saat KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada September 2023, mengatakan bahwa para pemimpin ASEAN telah meninjau implementasi Konsensus Lima Poin untuk mengatasi krisis di Myanmar, dan mereka menyimpulkan bahwa tidak ada kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan konsensus tersebut.
Meski demikian, ASEAN sepakat tetap menjadikan Konsensus Lima Poin sebagai rujukan bagi organisasi regional tersebut dalam menyelesaikan konflik di Myanmar.
Konsensus Lima Poin, yang telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN dan pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing pada April 2021 di Jakarta, menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, serta menyediakan bantuan kemanusiaan ke Myanmar.
Laos, yang saat ini memegang keketuaan ASEAN 2024, telah mengumumkan penunjukan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, yakni seorang diplomat veteran Alounkeo Kittikhoun.
Dilansir Nikkei Asia, Laos menyatakan siap untuk terlibat lebih banyak dialog dengan rezim militer Myanmar dibandingkan ketua ASEAN sebelumnya, Indonesia.
Kittikhoun adalah utusan khusus ASEAN keempat untuk Myanmar sejak kudeta pada Februari 2021. Para pendahulunya dari Brunei, Kamboja, dan Indonesia gagal meyakinkan junta untuk melaksanakan konsensus tersebut.
Kittikhoun mengawali tugasnya sebagai utusan khusus dengan bertemu pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing di Naypyitaw pada 10 Januari lalu.
Surat kabar Global New Light Myanmar of Myanmar yang dikelola oleh junta melaporkan bahwa keduanya membahas upaya pemerintah dalam menjamin stabilitas dan perdamaian negara dan rekonsiliasi nasional.
Keduanya juga membahas pelaksanaan Konsensus Lima Poin ASEAN dan pemberian bantuan kemanusiaan kepada sekitar 2 juta pengungsi di negara tersebut.(PH)
