Menelisik Kebijakan Pemerintahan Biden terhadap Ansarullah Yaman

Kebijakan pemerintahan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Joe Biden terhadap Ansarullah Yaman menarik untuk disoroti dengan berbagai kontradiksinya yang paling ekspresif.

Di satu sisi, Washington mengklaim mengedepankan masalah hak asasi manusia terhadap Ansarullah Yaman dengan menghapus organisasi ini dari daftar sanksi. Namun di sisi lain, mereka memandang Ansarullah sebagai teroris dan mengambil tindakan militer terhadapnya demi kepentingan rezim Zionis. Jika digali lebih dalam, pemerintahan Biden setidaknya mengadopsi tiga pendekatan dalam kebijakan luar negerinya terhadap Ansarullah Yaman.

Pertama, pada awal pemerintahan Biden, Ansarullah dihapus dari daftar teroris. Pemerintahan Presiden AS Joe Biden menghapus nama gerakan Ansarullah Yaman dari daftar kelompok teroris pada Februari 2021.

Dalam pernyataan yang dipublikasikan untuk tujuan tersebut di situs Departemen Keuangan AS, disebutkan, "Keputusan untuk memasukkan gerakan Ansarullah Yaman ke dalam daftar organisasi teroris akan dibatalkan mulai hari Sabtu, 16 Februari 2021, dan karena perubahan yang dilakukan, gerakan ini tidak lagi tunduk pada peraturan sanksi terorisme global tentang Peraturan Sanksi Organisasi Teroris Asing atau Perintah Eksekutif 13224,".

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken juga telah mengumumkan bahwa berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan karena kebutuhan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Yaman yang dilanda perang dan krisis, gerakan Ansarullah akan dihapus dari daftar organisasi teroris sejak 16 Februari 2021.​

Pendekatan kedua yang diadopsi Biden dalam beberapa hari terakhir terkait dengan perang Gaza. Angkatan Bersenjata Yaman telah berulang kali menyerang kapal Israel atau kapal yang menuju wilayah pendudukan dalam beberapa pekan terakhir. Tindakan ini diambil oleh Yaman untuk membela rakyat Gaza dan bertujuan menghentikan genosida rezim Zionis terhadap Palestina di Gaza.

Jumat lalu, Amerika dan Inggris menargetkan beberapa wilayah di Yaman dengan tujuan menghentikan serangan pasukan Yaman terhadap kapal-kapal rezim Zionis atau afiliasinya. Serangan-serangan yang dilancarkan Amerika di Yaman ini terulang kembali pada hari-hari berikutnya. Tetapi, pemerintahan Penyelamatan Nasional Yaman yang berbasis di Sana'a, ibu kota Yaman, mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal Israel atau kapal yang menuju wilayah pendudukan. Melanjutkan situasi ini, Presiden AS Joe Biden menyebut gerakan Ansarullah sebagai kelompok teroris.

Sebelum statemen Biden ini mengemuka, John Kirby, Koordinator Komunikasi Strategis di Dewan Keamanan Nasional AS dalam konferensi pers di Gedung Putih hari Selasa 19 Desember 2023 mengumumkan bahwa Amerika Serikat sedang mengkaji masalah gerakan Ansarullah di Yaman, namun belum mengambil keputusan untuk menyatakan mereka teroris.

Pendekatan ketiga Biden mengenai tawaran menggiurkan kepada Ansarullah tentang pengakuannya sebagai entitas resmi oleh Gedung Putih, jika menghentikan serangan terhadap kapal-kapal yang menuju wilayah pendudukan.

Mohammed Al-Bukhaiti, Anggota Biro Politik gerakan Ansarullah dalam bagian wawancaranya dengan saluran Al-Arabi pada Senin malam mengungkapkan bahwa Amerika yang kecewa dengan dampak ancamannya yang tidak bisa mengubah pendirian otoritas Sana'a, mengirim beberapa pesan menggiurkan melalui Oman tentang pengakuaan resmi Washington dan  akan menyerahkan semua dukungan regional atau internal di Yaman kepada Ansarullah jika bersedia menghentikan operasinya terhadap kepentingan Israel di Laut Merah.

Al-Bukhaiti menegaskan bahwa usulan ini ditolak oleh otoritas Sana'a yang dipimpin oleh Sayid Abdul Malik al-Houthi, pemimpin revolusi Yaman, dan ditekankan kepada pejabat Amerika bahwa isu Yaman dan Palestina adalah hal yang terpisah satu sama lainnya.​(PH)