Kegagalan Perundingan Yaman
Utusan Khusus PBB untuk Yaman, Ismail Ould Cheikh Ahmed mengatakan perundingan damai Yaman antara delegasi nasional – Gerakan Ansarullah dan Kongres Umum Rakyat – dan delegasi Mansour Hadi atau kelompok Riyadh ditangguhkan.
Perundingan damai Yaman yang diselenggarakan di Kuwait resmi ditangguhkan pada hari Sabtu (6/8/2016). Delegasi nasional Yaman dan kubu Mansour Hadi telah berunding di Kuwait sejak 21 April 2016 melalui mediasi Cheikh Ahmed, untuk memecahkan krisis di Yaman.
Perselisihan kedua kubu yang berunding di Kuwait sudah sangat besar dan pertemuan itu pernah dihentikan beberapa kali. Mengingat tidak adanya prospek yang cerah dalam perundingan Kuwait, Gerakan Ansarullah dan Kongres Umum Rakyat Yaman baru-baru ini mewacanakan pembentukan dewan tinggi politik. Dewan ini akan memiliki 10 anggota yang dibagi sama rata antara Ansarullah dan Kongres Umum Rakyat Yaman.
Gagasan itu langsung ditolak oleh delegasi Riyadh yang berada di bawah pengawasan Mansour Hadi dan masih menganggap dirinya sebagai Presiden Yaman. Dalam merespon usulan tersebut, delegasi Riyadh memutuskan menarik diri dari perundingan Kuwait. Pemerintah Kuwait juga telah menetapkan batas waktu kepada kedua kubu, di mana akan berakhir pada 7 Agustus.
Cheikh Ahmed telah melakukan banyak upaya untuk mempertahankan pembicaraan damai di Kuwait dan kembali mendudukkan kedua pihak di meja perundingan. Pernyataan Cheikh Ahmed tentang penangguhan perundingan mengindikasikan bahwa upaya utusan khusus PBB ini tidak membuahkan hasil.
Dengan kata lain, perundingan Kuwait dengan tujuan membentuk pemerintah persatuan nasional di Yaman gagal mencapai kesepakatan setelah digelar lebih dari 100 hari.
Sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhinya, namun tidak diragukan lagi bahwa terdapat dua faktor utama yang membuat perundingan bubar di tengah jalan.
Faktor pertama, ada jarak yang sangat jauh antara tuntutan kedua pihak perunding. Delegasi nasional Yaman menyerukan pembentukan pemerintah persatuan nasional dengan mempertimbangkan jatah para pemain utama, namun delegasi Riyadh menekankan pelaksanaan resolusi 2216 Dewan Keamanan PBB yang dirilis pada April 2016, di mana sangat jauh dari realitas politik dan lapangan dalam krisis Yaman.
Faktor kedua, delegasi Riyadh adalah bukan sebuah kelompok yang independen dan tidak mandiri dalam membuat keputusan. Mereka menerima dikte dari pemerintah Arab Saudi. Mansour Hadi saat ini berlindung di Riyadh dan berperan sebagai kepanjangan tangan Al Saud.
Sekarang harus kita lihat apakah Kuwait akan kembali menjadi tuan rumah untuk perundingan Yaman atau kedua pihak memilih negara lain sebagai lokasi pertemuan. (RM)
