Upaya AS Ubah Nama Tepi Barat Jadi Judea dan Samaria

Dalam beberapa minggu terakhir dukungan terhadap pendudukan, dan proyek-proyek ekspansionisme Israel, telah diubah menjadi tema inti oleh para penasihat dan orang-orang dekat Trump, dan mereka membahas berbagai dimensi masalah ini.

 

Salah satu masalah kunci yang sangat ditekankan oleh para penasihat dan orang-orang dekat Trump, adalah masalah bergabungnya Tepi Barat Sungai Jordan, ke Wilayah yang diduduki Israel, secara resmi.

 

Tom Cotton, Senator dari Partai Republik, mengusulkan perubahan nama Tepi Barat. Cotton, dalam usulannya mendesak penggunaan nama Judea dan Samaria, sebagai ganti nama Tepi Barat, di seluruh dokumen resmi AS.

 

Sebelumnya Mike Huckabee, Duta Besar baru AS untuk Rezim Zionis, mengatakan pemerintahan Donald Trump, siap mendukung program dan proyek apa pun yang dilakukan pemerintahan Benjamin Netanyahu, untuk menggabungkan Tepi Barat, dan menegakkan kekuasaan Israel di wilayah itu.

 

Penggabungan 30 persen Tepi Barat ke Wilayah pendudukan tahun 1948 atau yang disebut Israel, termasuk tema utama proyek rasis Kesepakatan Abad, yang diinginkan Presiden Trump, supaya terealisasi di masa pemerintahannya, dan sekarang beberapa penasihat Trump berbicara soal realisasi kesepakatan itu.

 

Realitasnya lobi Israel, di AS saat ini lebih dari sebelumnya, berusaha keras untuk menarik dukungan Trump, dan sedang berusaha mengubah kondisi supaya menguntungkan Israel. Pendudukan wilayah yang lebih besar di Tepi Barat, merupakan salah satu tuntutan terpenting lobi ini. Masalah yang ditolak bukan hanya oleh rakyat Palestina, tapi juga oleh para pendukung Palestina, karena melanggar hukum internasional.

 

Israel dalam beberapa tahun terakhir dengan dukungan total AS, mempercepat proyek pembangunan distrik di wilayah-wilayah yang diduduki di Tepi Barat dan Al Quds. Sayap kanan ekstrem di Kabinet Benjamin Netanyahu, sejak tahun 2023, sudah menjalankan kebijakan penggabungan resmi Tepi Barat secara serius.

 

Perang Gaza, dan kondisi rakyat Palestina, saat ini dari satu sisi, dan situasi politik Amerika Serikat, serta terpilihnya Donald Trump, sebagai presiden baru di sisi lain, membuka kemungkinan lebih besar untuk merampas tanah Palestina, bagi para penjajah.

 

Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan Rezim Zionis, dalam hal ini berharap akan terbuka kesempatan untuk membatalkan administrasi sipil di Tepi Barat, termasuk Jalur Gaza, di masa pemerintahan Donald Trump. Ia juga menyinggung negosiasi dengan Dubes Israel di Washington, dan mengatakan, mereka berusaha menciptakan proses nyata di sini.

 

Ia juga mengabarkan perampasan tanah seluas 27.000 dunam (1 dunam = 1.000 meter persegi) di Tepi Barat, yang merupakan aksi terbesar sejak Perjanjian Oslo tahun 1993.

 

Kenyataannya, sekarang para pejabat Israel, sedang berusaha meraih tujuan pendudukan dan ekspansionisme di Tepi Barat. Sementara Hamas menegaskan, kebijakan ekspansionisme pembangunan distrik, dan agresi pemukim Zionis ke kota dan desa-desa Tepi Barat, sangat berbahaya bagi orang-orang Zionis, pasalnya rakyat Palestina, akan menggagalkan proyek-proyek penggabungan ini lewat perlawanan dan perjuangannya.

 

Oleh karena itu, meskipun Rezim Zionis, semakin berharap kebijakan-kebijakan pendudukannya terwujud seiring dengan terpilihnya Trump, tapi sejarah membuktikan bangsa Palestina, sebagai pemilik asli tanah ini sama sekali tidak akan menyerah di hadapan konspirasi dan kebijakan semacam ini. Sebagaimana yang ditekankan oleh Hamas sebelumnya, Tepi Barat akan terus menjadi kawah revolusi dan kemarahan sampai kehancuran para penjajah. (HS)