Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bangga Indonesia bakal menjadi Presiden Dewan HAM PBB.
Pigai dalam acara penyerahan aset rampasan oleh KPK di Kementerian HAM, Selasa (6/1/2026) mengatakan,"Hari ini kita rebut Presiden Dewan HAM PBB, karena Kementerian HAM. Ini baru 80 tahun Indonesia merdeka, Indonesia memimpin pertama kali lembaga multilateral dunia,".
Kelompok Asia-Pasifik menominasikan RI sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026.
Nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026.
Jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Dalam kapasitas itu, Indonesia akan memimpin jalannya sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang 2026.
Indonesia saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026. Berdasarkan mekanisme rotasi kawasan, Asia-Pacific Group memperoleh giliran memegang Presidensi Dewan HAM pada siklus ke-20 tahun 2026, sehingga penetapan Indonesia sejalan dengan pengaturan regional yang telah disepakati.
Sebelumnya, Indonesia resmi ditunjuk mewakili kawasan Asia Pasifik yang tergabung dalam Asia Pacific Group (APG) sebagai kandidat Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Yvonne Mewengkang dalam keterangan video, dikutip Jumat (26/12/2025) mengatakan, “Indonesia menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kepercayaan negara-negara anggota APG yang telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026,”.
Yvonne mengungkapkan bahwa penetapan tersebut mencerminkan kepercayaan kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global.
Menurutnya, rekam jejak Indonesia sebagai pembangun jembatan (bridge builder) dalam isu-isu HAM internasional menjadi salah satu pertimbangan utama. Selain itu, Indonesia dinilai memiliki posisi strategis sebagai negara berkembang yang independen dan tidak berafiliasi pada kepentingan blok tertentu.
Lebih lanjut, Yvonne menjelaskan bahwa pada tahun 2026, mekanisme rotasi Presidensi Dewan HAM PBB memang menjadi giliran kawasan Asia Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai calon tunggal dalam pencalonan tersebut.
Dalam pencalonan tersebut, Indonesia mengusulkan Wakil Tetap RI untuk PBB, The World Trade Organization (WTO), dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Sidharto Suryodipuro, sebagai Presiden Dewan HAM PBB periode 2026.
Apabila terpilih, hal ini akan menjadi kali pertama Indonesia memimpin Dewan HAM PBB sejak badan tersebut berdiri dua dekade lalu. Sekaligus menandai peran strategis Indonesia dalam diplomasi HAM global.(PH)
