Prancis Minta Pencopotan Albanese, Langgar Independensi PBB

ParsToday - Ketua Organisasi Internasional Pembela Hak Bangsa Palestina mengkritik keras kebijakan Paris terhadap Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB, dan menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap independensi organisasi ini serta upaya untuk menekan para pakarnya secara politik.

Melaporkan dari kantor berita Shehab, IRNA pada Senin, 16 Februari 2026, Salah Abd Al-Ati, Ketua Organisasi Internasional Pembela Hak Bangsa Palestina (ICSPR) mengutuk keras permintaan pemerintah Prancis untuk mencopot Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Wilayah Pendudukan Palestina.

Ia menilai permintaan ini sebagai pelanggaran nyata terhadap independensi PBB dan upaya untuk memberikan tekanan politik pada para pakarnya. Ia menambahkan bahwa tindakan Prancis ini sejalan dengan tindakan provokatif Israel dan sejumlah sikap Barat, serta sanksi sepihak yang diterapkan Amerika Serikat terhadap Albanese.

Aktivis hak asasi manusia ini menggambarkan tindakan Prancis sebagai ancaman serius terhadap independensi kerja para pelapor khusus. Sebuah tindakan yang secara resmi telah dikutuk oleh PBB sebagai preseden berbahaya dan tidak dapat diterima.

Abd Al-Ati kembali mengutuk apa yang disebutnya "keterlibatan beberapa negara Eropa, termasuk Prancis, dalam perang genosida di Gaza sejak 7 Oktober 2023".

Standar Ganda Barat Soal HAM

Ia merujuk pada dukungan politik, militer, dan ekonomi berkelanjutan negara-negara ini kepada Israel serta pendanaan proyek-proyek terkait militer pendudukan. Ia menyatakan bahwa negara-negara ini tidak melakukan tindakan efektif apa pun untuk menghentikan kejahatan yang dilakukan terhadap warga sipil.

Ia menyatakan bahwa dukungan negara-negara ini telah mengakibatkan hancurnya hampir 90 persen bangunan di Gaza dan gugurnya puluhan ribu orang. Pada saat yang sama, mereka menindas demonstrasi solidaritas di ibu kota Eropa dan menganiaya para pembela hak-hak Palestina.

Ketua ICSPR menilai perilaku negara-negara tersebut mencerminkan standar ganda Barat mengenai hak asasi manusia. Seraya mengkritik keras sikap Prancis, ia mengapresiasi keberanian dan keteguhan Albanese.

Ia memuji laporan-laporan Albanese yang mendokumentasikan pelanggaran Israel, memperingatkan bahaya pembersihan etnis dan genosida, serta menyerukan implementasi pendapat penasihat Mahkamah Internasional mengenai pengakhiran pendudukan.

Abd al-Ati juga mengutuk dukungan berkelanjutan Prancis terhadap rezim Zionis, termasuk ekspor senjata dan fasilitasi penerbangan Perdana Menteri rezim ini, Benjamin Netanyahu, melalui wilayah udara Prancis, meskipun ada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional terhadapnya.

Ia juga mendesak Prancis untuk memenuhi komitmen internasionalnya dan menghentikan segala bentuk dukungan yang berkontribusi pada kelanjutan kejahatan ini.

Urgensi Dukung Sistem Peradilan Internasional untuk Adili Israel

Abd Al-Ati juga menyerukan penyelidikan yudisial yang transparan oleh Prancis terhadap segala bentuk dukungan atau fasilitasi yang diberikan kepada Israel selama dilakukannya kejahatan perang, serta meminta pertanggungjawaban setiap pejabat atau perusahaan Prancis yang terlibat dalam hal ini.

Aktivis hak asasi manusia ini juga menekankan pentingnya mendukung sistem peradilan internasional dan bekerja sama sepenuhnya dengan mekanismenya untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku kejahatan perang dan genosida.

Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Wilayah Pendudukan Palestina sebelumnya dalam pernyataannya menuduh negara-negara Barat turut serta dalam genosida dengan mempersenjatai rezim Zionis dan memberikan perlindungan politik serta ekonomi kepadanya. Ia menyatakan bahwa musuh bersama adalah sistem yang memungkinkan genosida ini terjadi.

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menuduhnya menargetkan rezim pendudukan Zionis dan warga Israel serta menyebarkan apa yang disebutnya "wacana kebencian", dan menuntut pengunduran dirinya.(sl)