Kekalahan Politik Trump: Mayoritas DPR Tuntut Penghentian Perang terhadap Iran

Pars Today - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, dalam sebuah momen bersejarah, meloloskan resolusi yang menuntut penghentian aksi militer terhadap Iran. Pemungutan suara pada hari Rabu (3/6) menghasilkan 215 suara setuju dan 208 suara tidak setuju, setelah 4 anggota Partai Republik bergabung dengan Partai Demokrat.

Dilansir Pars Today, 4 Juni 2026, ini adalah kemenangan politik yang signifikan bagi kubu penentang perang, yang untuk pertama kalinya berhasil mengesahkan resolusi semacam ini di DPR yang dikuasai Republik. Suara gemuruh dan tepuk tangan menyambut pengumuman hasil akhir di ruang sidang.

Panggung Politik yang Memanas

Upaya ini dipimpin oleh Gregory Meeks (Demokrat-New York), yang dengan lantang menyatakan, "Cukup sudah. Sudah waktunya presiden melakukan hal yang benar. Rakyat lelah menderita karena perang pilihannya sendiri – menderita di pompa bensin, menderita di supermarket" .

Pimpinan DPR, Mike Johnson (Republik), telah berusaha sedemikian rupa untuk menghalangi pemungutan suara ini. Dua pekan lalu, ia tiba-tiba membatalkan sidang karena khawatir resolusi akan lolos. Namun, kekesalan terhadap perang yang berkepanjangan dan kegagalan negosiasi damai semakin besar, memaksa adanya pemungutan suara kali ini.

Dasar Hukum dan Dampak Langsung

Resolusi ini menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Perang tahun 1973 (War Powers Act), yang mengharuskan presiden menghentikan operasi militer dalam 60 hari jika tanpa persetujuan Kongres. Batas waktu 60 hari itu telah habis pada tanggal 1 Mei 2026, tetapi Presiden Trump terus melanjutkan kampanye militernya.

Pendukung: Hakeem Jeffries, pemimpin Demokrat DPR, menegaskan: "Perang yang sembrono dan mahal ini harus diakhiri hari ini".

Penentang: Pemerintahan Trump berkilah bahwa karena gencatan senjata telah dideklarasikan pada bulan April, maka permusuhan secara teknis telah berhenti.

Langkah Selanjutnya dan Beban Ekonomi

Resolusi ini kini akan meluncur ke Senat. Sebelumnya, Senat telah memajukan resolusi serupa dan dijadwalkan untuk voting penuh minggu ini. Jika lolos, resolusi tersebut akan menghadapi veto dari Presiden Trump, yang menolak dibelenggu wewenangnya sebagai panglima tertinggi.

Sementara itu, kubu Demokrat gencar menyoroti dampak ekonomi yang menghancurkan. Elizabeth Warren menyatakan bahwa perang tersebut sejauh ini telah membebani pembayar pajak AS hingga 100 miliar dolar, yang berarti hampir 750 dolar per rumah tangga .

Momentum politik di Washington berubah. Bagi Trump, ini adalah tamparan telak di hadapan publik. Bagi rakyat Amerika, ini adalah harapan bahwa perang yang tidak populer ini, yang telah menguras kantong mereka, mungkin akan segera berakhir. Meskipun jalan masih panjang, suara menentang perang di Kongres kini tidak bisa diabaikan lagi.

Dua kali dia memulai perang; kali ini Kongres bilang 'cukup'. Trump mungkin punya kekuatan untuk menekan tombol, tetapi dia tidak punya kekuatan untuk mengabaikan 215 suara di DPR. Ini adalah titik balik: mungkin rudal memang bisa menghancurkan target, tapi tidak bisa membungkam rakyatnya sendiri.(Sail)