Trump Tekan Pretoria: Visa Dibatasi, Pengungsi Kulit Putih Diprioritaskan

Pars Today - Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika, mengumumkan Washington sebagai respons terhadap apa yang disebutnya "diskriminasi rasial", ancaman "perampasan tanah tanpa kompensasi", dan provokasi kekerasan terhadap minoritas di Afrika Selatan, akan membatasi penerbitan visa bagi pejabat yang bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan ini.

Melansir IRNA, Rabu, 16 September 2026, situs jaringan berita CNN dalam sebuah laporan menulis, "Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika, mengumumkan penerapan kebijakan baru untuk membatasi penerbitan visa bagi pejabat Afrika Selatan yang menurut klaim Washington terlibat dalam 'diskriminasi rasial' dan 'perampasan tanah tanpa kompensasi'."

Ini adalah langkah terbaru pemerintahan Donald Trump, Presiden Amerika, untuk memberikan tekanan pada pemerintah Afrika Selatan akibat klaim bahwa negara ini memperlakukan warga kulit putih Afrika Selatan dengan buruk; klaim-klaim yang dibantah oleh pemerintah Afrika Selatan. Pada saat yang sama, Amerika memprioritaskan penerimaan warga kulit putih Afrika Selatan sebagai pengungsi.

Rubio dalam sebuah pernyataan mengumumkan, "Amerika tetap sangat prihatin dengan kejahatan bermotif rasial dan diskriminasi yang didukung pemerintah terhadap orang-orang Afrikaner dan minoritas lain di Afrika Selatan; termasuk hukum diskriminatif berbasis ras, ancaman penyitaan tanah tanpa kompensasi, dan provokasi kekerasan rasial melalui lagu-lagu dan slogan-slogan yang menghina."

CNN menulis, "Presiden Amerika beberapa pekan setelah dimulainya periode kedua kepresidenannya mengumumkan bahwa hampir semua pengungsi yang diterima Amerika sejak saat itu adalah warga kulit putih Afrika Selatan. Keputusan ini secara fundamental mengubah program yang telah berjalan beberapa dekade yang terutama diperuntukkan bagi orang-orang yang melarikan diri dari perang, penganiayaan, atau bahaya lainnya."

Hingga akhir Juni tahun ini, Amerika telah menerima lebih dari 7.700 orang Afrikaner, sementara program penerimaan pengungsi negara ini untuk banyak wilayah lain di dunia sebagian besar terhenti.

Rubio dalam pernyataan hari Selasa (15/9) menambahkan, "Pemerintah Afrika Selatan tidak menangani kekhawatiran yang sebelumnya diajukan secara memadai, dan karena itu, hari ini saya mengumumkan kebijakan baru untuk membatasi penerbitan visa yang menargetkan orang-orang yang bertanggung jawab atas pengesahan atau pelaksanaan hukum dan kebijakan yang memungkinkan perampasan tanah tanpa kompensasi, diskriminasi rasial, atau provokasi kekerasan yang akan segera terjadi terhadap anggota minoritas etnis atau ras di Afrika Selatan, atau yang berpartisipasi dalam tindakan-tindakan ini."

Ia mengatakan, "Amerika tidak akan membiarkan perilaku semacam itu tanpa respons. Tindakan-tindakan ini secara langsung melemahkan perdamaian, stabilitas ekonomi, dan supremasi hukum serta tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri Amerika."

Rubio juga menambahkan bahwa Washington "sekali lagi dengan tegas meminta pemerintah Afrika Selatan untuk secepatnya menangani tindakan-tindakan keji ini".

Dalam laporan ini disebutkan, pemerintahan Trump mengklaim bahwa petani kulit putih di Afrika Selatan menghadapi diskriminasi dalam kerangka kebijakan reformasi agraria negara ini; sementara pemerintah Afrika Selatan mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan-kebijakan ini diperlukan untuk mengompensasi warisan yang ditinggalkan era apartheid.

"Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengumumkan pembatasan penerbitan visa bagi pejabat Afrika Selatan yang dianggap bertanggung jawab atas 'diskriminasi rasial', 'perampasan tanah tanpa kompensasi', dan provokasi kekerasan terhadap minoritas. Ini adalah langkah terbaru pemerintahan Trump untuk menekan Pretoria. AS juga memprioritaskan penerimaan warga kulit putih Afrika Selatan (Afrikaner) sebagai pengungsi, hingga akhir Juni 2026, lebih dari 7.700 orang Afrikaner diterima, sementara program pengungsi untuk wilayah lain terhenti."(Sail)