Mengapa Voting Senat soal Kesepakatan Nuklir AS-Arab Saudi Ditunda?

Pars Today – Senat Amerika mengumumkan bahwa pemungutan suara tentang kesepakatan nuklir pemerintahan Trump dengan Arab Saudi akan dilakukan setelah pemilihan paruh waktu.

Menurut laporan Pars Today, Senat Amerika mengumumkan bahwa pemungutan suara tentang perjanjian kerja sama nuklir sipil pemerintahan Donald Trump dengan Arab Saudi, akan dilakukan setelah penyelenggaraan pemilihan paruh waktu dan paling lambat hingga 13 Desember. Keputusan ini diambil menyusul kekhawatiran beberapa perwakilan khususnya Demokrat tentang risiko proliferasi senjata nuklir dan kemungkinan terbentuknya perlombaan senjata di Asia Barat. Pemungutan suara ini memungkinkan Kongres untuk mengkaji konsekuensi transfer teknologi nuklir Amerika ke Arab Saudi dan menyatakan posisi resminya. Trump mengajukan proposal ini dengan nama kesepakatan 123 pada bulan Agustus kepada Kongres. Para senator memiliki jendela 90 hari untuk mengkaji perjanjian ini.

Beberapa legislator Demokrat, mengkritik perjanjian ini karena tidak melarang Arab Saudi dari pengayaan uranium atau pemrosesan ulang limbah nuklir yang merupakan dua langkah penting dalam pembuatan senjata nuklir. Sementara itu beberapa hari lalu, komunitas intelijen Amerika telah menilai bahwa Arab Saudi tidak menolak kemungkinan pengembangan senjata atom. Penilaian ini berdasarkan dokumen-dokumen terklasifikasi yang diberikan kepada Kongres.

Keputusan Senat Amerika untuk menunda pemungutan suara tentang perjanjian kerja sama nuklir sipil antara pemerintahan Trump dan Arab Saudi hingga setelah pemilihan paruh waktu dan paling lambat hingga 13 Desember, tampaknya merupakan pengaturan prosedural, tetapi sebenarnya mencerminkan perpecahan mendalam di dalam Amerika tentang kebijakan non-proliferasi dan juga kerentanan struktural perjanjian itu sendiri di tingkat hukum dan politik. Penundaan pemungutan suara juga merupakan tindakan taktis dari Demokrat untuk memperlambat proses persetujuan perjanjian yang mereka anggap cacat, dan juga tanda keharusan pemerintahan Trump untuk berkompromi antara pertimbangan pemilihan dan komitmen diplomatiknya.

Poros utama perselisihan, adalah pembatasan yang sangat longgar dari perjanjian ini pada kemampuan nuklir Arab Saudi. Berdasarkan laporan-laporan, perjanjian pada tahap pertama membatasi pengayaan uranium hingga kurang dari 5 persen, tetapi perjanjian selanjutnya dapat mengizinkan pengayaan hingga 20 persen. Pengayaan 20 persen meskipun belum mencapai tingkat senjata, tetapi dari tingkat ini, pemurnian lebih lanjut hingga di atas 90 persen yaitu bahan dengan kadar senjata atom dari segi teknis menjadi jauh lebih mudah.

Yang lebih penting, perjanjian ini tidak melarang baik pengayaan maupun pemrosesan ulang limbah nuklir untuk Arab Saudi; dan justru dua tahap ini, dianggap sebagai mata rantai paling sensitif dari rantai produksi senjata nuklir. Senator Demokrat Ed Markey dan Jeff Merkley dalam surat kepada Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika secara eksplisit menulis bahwa perjanjian ini "telah menjauh dari prosedur sebelumnya, mengadopsi pembatasan yang lebih longgar dan telah menyerah pada tuntutan Arab Saudi".

Penilaian komunitas intelijen Amerika telah memperburuk kekhawatiran ini. Berdasarkan laporan Washington Post, komunitas intelijen Amerika berdasarkan dokumen-dokumen terklasifikasi yang diberikan kepada Kongres, menilai bahwa Arab Saudi "masih membuka kemungkinan pengembangan senjata atom". Hubungan pertahanan Arab Saudi yang berkembang dengan Pakistan, yang memiliki senjata nuklir, juga menyediakan opsi pendukung bagi Riyadh.

Dalam hal standar inspeksi internasional juga perjanjian ini menunjukkan kemunduran yang mengkhawatirkan. Pemerintahan Trump tidak meminta Arab Saudi untuk menerima Protokol Tambahan Badan Energi Atom Internasional; protokol yang memberikan kewenangan lebih luas kepada inspektur untuk menemukan aktivitas nuklir yang tidak diumumkan. Hingga saat ini lebih dari 140 negara telah menandatangani protokol ini dan Amerika sejak pemerintahan Bush telah mewajibkannya sebagai syarat standar kerja sama nuklirnya. Sebaliknya, perjanjian yang dibahas telah menggantikan dengan perjanjian pengamanan bilateral yang cakupannya kemungkinan hanya terbatas pada fasilitas yang menjadi kerja sama Amerika dan Arab Saudi dan tidak memiliki pembatasan efektif apa pun untuk aktivitas nuklir independen Arab Saudi.

Masalah lain dalam hal ini adalah ketidakpastian di tingkat politik. Trump setelah penandatanganan kesepakatan nuklir dengan Riyadh secara tiba-tiba mengumumkan bahwa perjanjian ini "sepenuhnya bergantung pada bergabungnya Arab Saudi dengan Perjanjian Abraham dan normalisasi hubungan dengan Israel". Tetapi Arab Saudi telah lama menekankan bahwa setiap normalisasi hubungan dengan Israel harus disertai dengan jalur pembentukan negara Palestina sebagai prasyarat. Kesenjangan antara pernyataan publik Presiden Amerika dan teks perjanjian berarti bahwa bahkan jika disetujui secara final di Kongres, pelaksanaannya mungkin terhenti karena kondisi diplomatik yang menggantung. Penundaan pemungutan suara justru menyediakan periode jeda untuk ketidakpastian ini, tetapi tidak menyelesaikan kontradiksi fundamental.

Dari aspek strategis, waktu perjanjian ini sangat sensitif. Perjanjian ini ditandatangani di tengah perang Amerika melawan Iran; perang yang alasan lahiriahnya adalah mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir. Menyediakan jalur potensial pengayaan uranium untuk Arab Saudi, secara praktis menciptakan standar ganda: Amerika dapat menerima teknologi nuklir sensitif untuk sekutunya, tetapi dengan instrumen militer mencegah pesaingnya mencapai kemampuan yang sama. Logika ini sepenuhnya mempertanyakan kredibilitas Amerika dalam masalah non-proliferasi.

Makna yang lebih dalam dari penundaan pemungutan suara Senat adalah bahwa perjanjian ini tidak memiliki dukungan bipartisan yang berkelanjutan. Demokrat berupaya dalam periode "menggantung" setelah pemilihan paruh waktu November, untuk memajukan resolusi penolakan perjanjian, tetapi kemungkinan keberhasilannya tidak tinggi, karena untuk membatalkan veto presiden diperlukan mayoritas dua pertiga di kedua majelis. Namun, bahkan jika perjanjian akhirnya dilaksanakan, perselisihan tentang kekurangan yang jelas dari perjanjian ini dalam hal kemungkinan proliferasi nuklir tidak akan hilang. (MF)