Skenario Trump Lawan Perjanjian Nuklir Iran
Wakil Menlu Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Abbas Araqchi mengatakan, Republik Islam tidak akan menerima alasan Barat untuk tidak melaksanakan komitmennya sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA).
"Dalam sidang Komisi Bersama Iran dan Kelompok 5+1 pada 25 April di Wina, Austria, Iran telah menyampaikan dan menindaklanjuti semua kasus-kasus pelanggaran janji, penundaan, dan perlawanan pemerintah AS terhadap JCPOA," tambahnya.
Para pejabat Gedung Putih mulai melancarkan manuver baru anti-Iran dalam beberapa hari terakhir. Mereka menuding Iran mendestabilisasi wilayah Timur Tengah, menuduh Tehran melanggar semangat JCPOA, dan mengesankan kemampuan pertahanan rudal Iran sebagai ancaman.
Kelompok teroris munafikin (MKO) bahkan diundang ke Washington untuk mengikuti pertemuan yang membahas perilaku Iran pasca perjanjian nuklir. Pasca pertemuan itu, MKO mengklaim bahwa Iran sedang membangun senjata atom.
Dalam merespon tudingan basi tersebut, Araqchi mengatakan klaim seperti itu hanya mengulangi skenario yang telah gagal, di mana kebohongan klaim mereka telah dibuktikan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Sebagian pengamat percaya bahwa Presiden AS Donald Trump mulai mengubah pendekatan terkait perjanjian nuklir Iran dan mengambil langkah hati-hati. Menurut para pengamat, beberapa senator dan anggota Kongres meminta Gedung Putih untuk tidak melanggar JCPOA secara langsung.
Situs Foreign Policy dalam sebuah laporan pada 13 Maret 2017 menulis, "Kembalilah melawan Iran, tapi tidak dengan harga yang membahayakan perjanjian nuklir."
Kebijakan AS terhadap JCPOA disusun berdasarkan beberapa strategi. Dalam hal ini mereka menyiapkan tiga skenario. Skenario pertama, membatalkan perjanjian nuklir dan ini tentu pekerjaan yang sulit. Ide ini dilontarkan oleh sekelompok politisi di Amerika, tapi mereka menyarankan Trump untuk menunggu sampai masa berlaku keringanan tertentu yang disetujui oleh Barack Obama berakhir setelah 120 hari dan kemudian baru menghentikan pelaksanaan JCPOA.
Skenario kedua, menekan Iran untuk memulai negosiasi ulang terkait perjanjian nuklir, di mana gagasan ini telah ditolak oleh Tehran. Iran selama ini berkomitmen dengan kesepakatan dan tidak ada alasan untuk membuka perundingan ulang, itupun dengan AS.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini juga mengatakan tidak ada peluang untuk membuka kembali kesepakatan tersebut secara sepihak.
JCPOA telah mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya termasuk Iran, Cina, Rusia, AS, Inggris, Perancis dan Uni Eropa. Resolusi Dewan Keamanan PBB juga telah mensahkan kesepakatan tersebut.
Dan skenario ketiga, melaksanakan JCPOA dengan pendekatan yang ketat dan opsi ini mendapat banyak pendukung dibanding dua skenario sebelumnya. Jadi, opsi yang paling mungkin untuk dijalankan adalah bahwa Trump harus terus mencari alasan untuk mencegah pelaksanaan penuh perjanjian nuklir, ketimbang merobek kesepakatan tersebut atau bersikeras pada perundingan ulang. Taktik ini juga bisa ditangkap dari komentar para pejabat Gedung Putih.
Oleh karena itu, AS tampaknya tidak akan mundur dari perjanjian nuklir Iran yang bersifat multilateral ini, tapi mereka juga tidak akan mudah untuk melaksanakannya.
Saat ini usia JCPOA sudah satu tahun lebih dan meskipun ia membawa beberapa pencapaian, tapi semua pihak yang terlibat belum memenuhi komitmen mereka seperti yang dipenuhi oleh Iran. (RM)
